HARIAN PELITA JAKARTA — Isu adanya Kepolisian dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung bereaksi menyatakan tegas dia lebih baik mundur jadi petani.

Isu itu tegas pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak menjadi Menteri Kepolisian. Itu dijawab adanya usulan kedudukan Polri berada di bawah Kemendagri.

Listyo mengaku mendapat pesan singkat yang berisi tawaran dirinya menjadi Menteri Kepolisian.

“Hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibuk sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Listyo pada rapat bersama Komisi III DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurut Listyo, meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden.

“Saya lebih baik dirinya dicopot sebagai Kapolri daripada institusinya diutak-atik menjadi Kementerian Kepolisian. Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata Kapolri.

Listyo mengatakan justru kedudukan Polri sebaiknya tetap ada di bawah Presiden Republik Indonesia bukan Kemendagri. Polri berada di bawah komando presiden langsung akan membuat kerja Polri lebih efektif dan efisien.

“Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” kata Listyo.

Listyo juga menyebut setelah reformasi, Polri sudah terpisah dari TNI. Artinya, kini Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanis, dan mempersiapkan diri menuju roadmap menjadi civilian police. ●Redaksi/HP