HARIAN PELITA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM maupun infrastruktur TK Negeri di daerah ini.

Kepala bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD/PNF) Rasyid Ridho mengutarakan, pada tahun 2022 dari 46 TK Negeri hanya 8 (delapan) yang memiliki tempat belajar memadai.

“Masalahnya adalah, ada yang punya lahan tapi tidak ada ruang kelas, ada yang punya ruang kelas tapi tanahnya bukan hak milik,” ungkap Rasyid Ridho, Selasa (15/7/2025).

Musababnya, sambung dia, karena sebagian besar TK tersebut sebelumnya merupakan TK Swasta yang dirubah statusnya menjadi TK Negeri.

Selama ini TK tersebut menumpang di lahan-lahan milik pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa dengan menempati ruang perpustakaan, bahkan sebagian menumpang di SD.

Melihat kondisi itu pemerintah daerah tidak tinggal diam, usulan kepada kementerian pendidikan dilayangkan. Hasilnya, pada tahun 2023 pemerintah pusat memberikan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1 miliar.

Kemudian tahun 2024 meningkat menjadi Rp5 miliar, dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi Rp8 miliar. Dari anggaran tersebut tersisa 15 TK yang masih belum tersentuh.

“Nah kita berharap di tahun 2026 kita bisa melakukan perbaikan pada sistem DAPODIK kita, sehingga TK kita terutama yang Negeri ini semuanya bisa diajukan untuk mendapatkan pembangunan dari pemerintah,” harapnya.

Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur TK tidak hanya dari dana DAK saja, tetapi sebagian berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Hanya saja nilainya lebih kecil dibanding anggaran dana DAK.

Selain menyelesaikan infrastruktur, setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Dikbud Lombok Timur melalui bidang PAUD juga sangat serius melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga yang ada agar dapat mengisi entitas SARPRAS dengan baik dan benar.

Rasyid Ridho memaparkan, selama ini masih ada pengelola lembaga yang salah dalam menafsirkan jumlah ruang belajar dengan jumlah rombongan belajar.

“Misalnya, di TK ini ada lima rombel, tetapi ruang belajarnya hanya satu dimana dia menggunakan Aula tetapi disekat-sekat menjadi lima, tetapi ditulis lima. Nah ini yang keliru,” paparnya.

Terkait raport pendidikan Lombok Timur di bidang TK/PAUD, dia tak menampik jika masih ada PR besar yang membutuhkan pembenahan, terutama dalam hal literasi.

Karenanya dia mengharapkan kerjasama semua pihak mulai dari guru, orang tua wali siswa, dan masyarakat serta media. Kolaborasi empat komponen ini harus terbangun dengan baik sehingga tujuan pendidikan yang termuat dalam kurikulum pendidikan dapat diwujudkan. ●Redaksi/Pan