HARIAN PELITAV— Tim PKPHAM melakukan audiensi ke Pemkab Aceh Utara dalam rangka pelaksanaan rekomendasi PPHAM dan Persiapan Pelaksanaan Kick Off di Aceh, Rabu (17/5 2023)

Tim ini dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, tiba di Pendopo Bupati Aceh Utara pada Rabu pagi, dan langsung diterima oleh Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili oleh Asisten I Dayan Albar, SSos, MAP,.

“Kick Off Meeting Pelaksanaan Rekomendasi Pelanggaran HAM Berat di Aceh, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Aceh, termasuk ke Aceh Utara,”kata Ifdal Kasim, anggota Tim PKPHAM

Menurut Ifdal, dari hasil rapat koordinasi ditingkat pusat menyepakati pelaksanaan kegiatan Kick Off Meeting akan dihadiri Presiden akhir Juni 2023, di Provinsi Aceh.

Anggota Tim PKPHAM Ifdhal Kasim dalam pemaparannya antara lain mengatakan bahwa kegiatan itu untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Tim PKPHAM), di mana sebelumnya juga telah diselenggarakan Rapat Internal Pimpinan Presiden tanggal 2 Mei 2023 dan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 5 Mei 2023 di Jakarta.

Pj Bupati Aceh Utara diwakili oleh Asisten I Dayan Albar, SSos, MAP, pada kesempatan itu sangat mengapresiasi kunjungan Tim PKPHAM ke Aceh Utara dalam rangka pemantauan pelanggaran  HAM berat, khususnya yang terjadi di Simpang KKA.

“Kegiatan ini atas perintah Presiden, khususnya terkait dengan yang terjadi di Simpang KKA, bukan yang lain. Datanya sudah ada sama Tim, hari ini ada peninjauan ke lapangan akan dilakukan verifikasi dan pencocokan data.”kata Dayan

Dayan mengatakan Pemkab Aceh Utara mendukung penuh terhadap kegiatan Tim PKPHAM di daerah ini, khususnya untuk memverifikasi ulang terhadap para korban pelanggaran HAM berat yang ada di Aceh Utara.

Tim PKPHAM itu juga turut serta Dr Sugeng Purnomo (Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam), Prof Makarim Wibisono (Wakil Ketua II Tim PKPHAM), Dr Mustofa Abubakar (Anggota Tim PKPHAM), Dr Suparman Marzuki, SH, M.Si (Anggota Tim PKPHAM).

Selanjutnya Ifdhal Kasim, LLM (Anggota Tim PKPHAM), Edwin Partogi (Anggota Tim PKPHAM), Amiruddin (Anggota Tim PKPHAM), Mugiyanto (Anggota Tim PKPHAM), Brigjen TNI Rudy Syamsir, SH, MH (Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM), Febrianto Hendy (Kepala Bidang Perlindungan HAM Kemenko Polhukam), Friska Ayu Suci Andika (Analis Perencana Ahli Muda Kemenko Polhukam), Ispriyanto (Kabag Tata Usaha Sesmenko Polhukam), Ika Arini Batubara (Analis Polhukam Kemenko Polhukam), Trisnoto (Analis Layanan Umum), Dhestoni (Anggota Sekretariat PKPHAM), Acep Suryadi (Pengadministrasi Umum), dan Syaiful Rohman, ST, MSi (Tenaga Asistensi Tim PKPHAM).

Dari jajaran Forkopimda Aceh Utara turut hadir perwakilan dari Polres Aceh Utara, Polres Lhokseumawe, Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Inf Hendrasari Nurhono, MIP, Kajari Aceh Utara diwakili Kasie Intelijen Arief Kadarman, SH, Sekretaris Bappeda Inong Sofiarini, SSTP, Sekretaris Dinas Sosial PPPA Faiziah, SE, Kabid Yankes Dinas Kesehatan Ners Mahzar, MKes, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Safrizal, SSTP, MAP, Plt Kepala Dinas PUPR M Jakfar, ST, dan sejumlah camat.

Setelah melakukan audiensi dengan Pemkab Aceh Utara, selanjutnya Tim PKPHAM melakukan kunjungan atau verifikasi lapangan ke kawasan Simpang KKA Kecamatan Dewantara. Kunjungan ini turut didampingi oleh Camat Dewantara Nawafil Mahyudha, SSTP, dan pejabat Muspika setempat. ●Red/Rizal