HARIAN PELITA — Acara penlantikan Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokad Indonesia (DPC KAI) Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan di Syari,ah Lombok Hotel, Sabtu 9 Desember 2023.

Acara dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diwakili Asisten 1 bidang pemerintahan, unsur Porkopimda dan Organisasi KAI dan beberapa unsur DPC Organisasi Advokad di Kabupaten Lombok Timur.

Pelantikan Ketua terpilih Lalu Samsul Rijan, SH, MH didampingi Sekretaris terpilih Samsul Bahri SH.

Dilaksanakan Vice Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP KAI) DR H Umayah, SH, MH, didampingi Ketua DPD KAI NTB H Burhanudin SH.MH dan dilanjutkan pembacaan dan penyerahan SK Kepengurusan kepada Ketua terpilih DPC KAI Lombok Timur periode 2023 – 2028.

Wawancara jurnalis HarianPelita dengan Ketua DPC KAI terpilih Lalu Samsul Rijan mengatakan dalam periode dipercayakan kepadanya akan melakukan langkah strategis untuk memajukan organisasi dipimpinnya dengan melakukan kolaborasi dengan Organisasi Advokad di Lombok Timur

Seperti Peradi, Peradi SAE dan dan Organisasi Advokad lainnya untuk menyatukan langkah dalam mencapai tujuan bersama yaitu menciptakan Advokat yang profesional, berintegritas dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Seperti penguasaan IT.

Disamping itu Samsul Rijan juga mengatakan akan membangun sinergitas dengan institusi 4 Pilar Kebangsaan, Polri, Kejari, Pengadilan dan Pemda untuk secara bersama menciptakan suasana penegakan hukum berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam waktu dekat setelah pelantikan ini akan melaksanakan Rapat Kerja Cabang Advokad, (Rakercab) guna meningkatkan Kapasitas, sinergitas dan profesionalitas anggotanya.

Ditambahkannya, terhadap adanya beberapa oknum Advokad tersandung kasus hukum kedepannya akan dibentuk tim khusus untuk mendampingi baik pelaku maupun korban dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Untuk melakukan pendampingan hukum secara gratis, imbuhnya.

Kepada anggotanya dia berpesan untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dengan semua organisasi advokad yang ada dan tetap berpegang pada kode etik dan Undang undang advokad, untuk mempersempit terjadinya pelanggaran, tutupnya. •Red/Rus