HARIAN PELITA LOTIM — Setelah satu tahun berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menggelar Rapat Evaluasi di Ruang Rapat DPRD pada Senin (19/1/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD lantai 3 tersebut menjadi ajang bedah performa program yang telah berjalan sepanjang tahun 2025 serta perumusan strategi penguatan untuk tahun 2026.

Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) H Muhammad Juaini Taofik menggarisbawahi dampak positif program MBG terhadap ekonomi daerah.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), kehadiran program ini memberikan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur.

Namun, Sekda tidak menutup mata terhadap dinamika lapangan. Ia secara terbuka menyinggung sejumlah kasus yang terjadi sepanjang pelaksanaan MBG di Daerah ini.

“Kami mendorong dari pihak sekolah-sekolah untuk memimpin langsung momen makan bersama. Alhamdulillah, sekolah yang menjalin komunikasi baik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti mampu melaksanakan program tanpa kendala,” tambahnya.

Mengingat program ini menyajikan makanan segar yang memiliki risiko kerentanan tinggi, Sekda menegaskan bahwa Pemda akan membuka ruang baru bagi publik.

Sebagai bentuk transparansi, pada pertengahan tahun 2026, rencananya akan dibentuk bidang monitoring yang melibatkan perwakilan masyarakat di luar mitra resmi. Wadah ini bertujuan menampung keluhan, saran, serta kontrol dari wali murid secara cepat. Pemda pun berkomitmen melakukan penyempurnaan menyeluruh.
Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Eko Prasetyo menekankan bahwa fungsi utama Satgas Kabupaten adalah pengawasan dan monitoring berjenjang.

Satgas diminta aktif memantau operasional SPPG agar setiap permasalahan daerah bisa segera dilaporkan ke tingkat provinsi hingga pusat untuk perbaikan cepat.

Ketua MBG Lombok Timur Agamawan memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi di Kembangsari. Berdasarkan investigasi lapangan, ditemukan bahwa salah satu pemicu masalah adalah edukasi konsumsi; di mana susu kedelai yang seharusnya segera diminum justru dibawa pulang oleh siswa, sehingga melampaui batas waktu kelayakan konsumsi. ●Redaksi/Pan