HARIAN PELITA – Pemerintah Kabupaten Ciamis terus menunjukkan keseriusannya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah digelar di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (8/10/2025).

Kegiatan diinisiasi Pemerintah Kabupaten Ciamis ini dihadiri Bupati Ciamis, jajaran pimpinan perangkat daerah, Inspektur Kabupaten, Sekda, para asisten daerah hingga direktur BUMD dan BLUD.

Turut hadir pula tim dari Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendampingi jalannya rapat secara intensif.

Bupati Ciamis menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bukan sekadar agenda tahunan.

Melainkan bagian dari langkah nyata memperkuat sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas tinggi.

“Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola, mulai dari survei integritas, sistem pengawasan, hingga peningkatan akuntabilitas di setiap perangkat daerah,” tegas Bupati.

Menurutnya, pemerintahan yang bersih dan akuntabel bukan hanya simbol komitmen, tetapi merupakan fondasi utama bagi terbangunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Karena itu, perbaikan tata kelola menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur birokrasi bukan hanya lembaga pengawasan seperti KPK.

Dalam forum tersebut, Bupati Ciamis memaparkan tiga langkah strategis yang menjadi fokus utama Pemkab Ciamis ke depan:

●Perencanaan dan Penganggaran Efektif. Pemerintah akan memperkuat stabilitas perencanaan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

●Pengawasan Internal yang Aktif. Peran Inspektorat akan dioptimalkan untuk memastikan setiap kebijakan dijalankan sesuai ketentuan, sekaligus menumbuhkan budaya integritas di seluruh lini birokrasi.

●Digitalisasi Layanan Publik. Pemerintah akan memperluas penggunaan sistem digital dalam pengadaan barang/jasa dan pelayanan masyarakat untuk menjamin keterbukaan informasi serta kemudahan akses.

“Transparansi adalah kunci utama. Dengan sistem yang terbuka, masyarakat akan lebih mudah memantau kinerja pemerintah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik,” tandasnya. ●Redaksi/Lili