HARIAN PELITA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dipimpin Bupati Labuhanbatu dr.H.Erik Adtrada Ritonga, MKM, diikuti Wakil Bupati Labuhanbatu, Kepala Dinas PMD, Kepala Desa Seitampang, Desa Tanjung Harapan, Camat Pangkatan, Camat Bilah hilir, Kadis P3A Labuhanbatu, menandatangani komitmen bersama pencanangan desa Ramah perempuan dan peduli anak bebas stanting di aula Tengku Rizal Nurdin jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (26/4/2022).

Penandatanganan disaksikan Menteri P3A RI Bintang Puspa Yoga, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, dan diikuti empat Bupati yang berhadir lainya yakni Bupati Karo, Bupati Batubara, Bupati Serdang Bedagai dan Bupati Deli Serdang.

Adapun isi komitmen dimaksud yaitu mendukung pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting, memfasilitasi kegiatan desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting melakukan langkah-langkah konkrit dan berkelanjutan bagi perkembangan Desa Rama perempuan dan peduli anak bebas stunting.

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan rencana aksi desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stanting serta melaporkan perkembangan desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stanting kepada kepala daerah secara berjenjang dan berkala.

Desa ramah perempuan dan peduli anak adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan secara terencana menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

Desa RPPA diwujudkan di semua desa dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan potensi desa, kondisi kewilayahan sosial budaya dan prioritas program desa.

Desa RPPA diselenggarakan untuk seluruh masyarakat desa khususnya perempuan dan anak yang ada di desa termasuk kelompok rentan disabilitas dan penyintas, kekerasan perempuan kepala keluarga dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Menteri P3A Republik Indonesia, Bintang Puspayoga dalam sambutannya mengatakan di tahun 2022 ini KemenPPPA-RI membuat 132 model desa dan 66 kelurahan di seluruh Indonesia. Strategi ini diambil karena melihat populasi perempuan dan anak mengisi hampir setengah populasi di Indonesia.

Yakni sebanyak 49,42% adalah perempuan sedangkan anak-anak sebesar 31,8%. Dengan demikian dua pertiga penduduk Indonesia adalah perempuan dan anak yang artinya perempuan dan anak adalah SDM yang harus jadi perhatian. ●Red/AD