​HARIAN PELITA — Dinamika fiskal Lombok Timur (Lotim) memasuki fase disebut “ekstrem” Wakil Bupati H Moh Edwin Hadiwijaya.

Dalam Rapat Koordinasi dengan jajaran PT Selaparang Finansial, Rabu (05/11/2025), Wabup mengungkapkan adanya pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga mencapai angka fantastis: Rp229.336 miliar pada tahun 2025.

​Angka pemotongan yang masif ini menjadi alarm keras bagi daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya belum menyentuh 15% dari APBD, menandakan tingginya ketergantungan pada pusat.
​
​Wabup Edwin Hadiwijaya menegaskan kondisi ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Ia mendesak semua pihak, terutama lembaga keuangan daerah, untuk bersinergi total.

​”Dinamika fiskal kita di 2025 ini sangat ekstrem. Dana yang ditarik pusat memang dikembalikan dalam bentuk Inpres, tapi ini belum menopang kemandirian daerah,” tegas Wabup.

“Ketergantungan ini harus kita obati.”
​Untuk mengatasi krisis struktural ini, fokus utama diarahkan pada satu solusi: Keuangan Berkelanjutan.

​”Kepada PT Selaparang Finansial, sebagai lembaga pembiayaan daerah, kami instruksikan agar aspek Keuangan Berkelanjutan menjadi fokus utama investasi dan penyaluran anggaran untuk tahun 2026,” perintah Wabup.

​Ini berarti, PT Selaparang Finansial tidak lagi hanya berfokus pada profit, tetapi harus mengintegrasikan dimensi Lingkungan (Planet) dan Sosial (People) dalam setiap keputusannya, mengalihkan pembiayaan ke proyek-proyek ramah lingkungan dan inklusif.
​
​Menanggapi arahan yang strategis ini, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan fundamental.

​Komisaris Utama, M. Isroi, menambahkan bahwa arahan Wabup akan menjadi peta jalan bagi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) perusahaan. Tujuannya adalah memastikan PT Selaparang Finansial tumbuh secara berkesinambungan dan aktif mendukung program sosial dan lingkungan daerah, sebuah peran yang sangat vital saat daerah sedang berjuang mengurangi ketergantungan pada pusat.

​Rapat koordinasi ini menjadi landasan bahwa Lombok Timur sedang berupaya bertransformasi, dari daerah yang pasif menerima dana pusat menjadi daerah yang proaktif dan mandiri melalui sinergi pembiayaan yang ‘hijau’ dan berkelanjutan,” tandasnya. ●Redaksi/Pan