FOTO: Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Utara Sujono

HARIAN PELITA — Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara Sujono mengingatkan Pemerintah daerah (Pemda) jangan sampai terjadi manipulasi data tenaga honorer yang sedang melengkapi data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Politisi partai berlogo pohon beringin itu mengingatkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Puskesmas (Kapus) dan Kepala Sekolah (Kasek) SD dan SMP agar tidak memanipulasi data dengan menerbitkan SK bodong yang berdampak merugikan calon PPPK formasi khusus yang masa kerjanya sudah memenuhi persyaratan.

Sujono menyampaikan, penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Teknis, Kesehatan dan Tenaga Guru dilingkup Pemda Butur tahun 2023 memiliki dua jenis formasi, yakni umum dan khusus. Sementara salah satu persyaratan formasi khusus ini minimal 2 tahun masa kerjanya agar bisa ikut tes PPPK.

“Maraknya pelamar, jangan sampai para Kadis, Kapus dan Kasek menerbitkan SK baru atau tahun mundur atau pemalsuan data yang justru merugikan orang lain,” ungkap Sujono.

Pada awak media ini, Dirinya memastikan akan mengawal proses melengkapi data persyaratan tes PPPK ini dari awal hingga akhir,” kata Sujono di ruang kerjanya, Rabu, 27 September 2023.

Sebab, dari pengalaman tes PPPK yang lalu, kita menemukan adanya PPPK yang sudah lama mengabdi datanya tidak ada dalam sistem database Data Pokok Peserta Didik (Dapodik), namun ada tenaga honorer baru bisa lulus PPPK guru. Belajar dari hal itu, jangan sampai terjadi manipulasi data PPPK yang dapat merugikan orang yang telah mengabdi lama,” terangnya.

Sujono berharap, dalam perekrutan calon PPPK tahun ini berjalan sesuai regulasi. Murni tanpa ada embel-embel titipan serta dilakukan secara adil.

Anggota DPRD Butur empat periode itu juga mengingatkan kepada setiap calon peserta seleksi PPPK untuk berhati-hati pada penipuan bermodus calo yang mungkin akan beredar.

Ketua DPD II Golkar Butur itu tak ingin nantinya ada calon peserta seleksi yang dirugikan karena percaya kepada penipuan atau calo-calo yang mengaku bisa meluluskan. Mengingat seleksi PPPK dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Saya harap nantinya jangan percaya nanti kalau ada pihak-pihak yang berjanji bisa meloloskan. Kalau ada oknum yang beri jaminan dan minta uang segera melapor ke kami,” tegasnya.

Dia menegaskan bahwa tak ada satupun pihak yang bisa memberi jaminan untuk meloloskan dalam seleksi PPPK 2023. Pasalnya, berhasil atau tidaknya para peserta untuk bisa jebol di PPPK tergantung dari kemampuannya masing-masing dalam menyelesaikan soal CAT,” pungkasnya. •Red/Man