HARIAN PELITA — Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta camat dan lurah menempati Rumah Dinas (Rumdin) sudah disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Itu disampaikan Wa Ode Herlina anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta saat membacakan laporan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024, Selasa (16/4/2025) lalu.

Dalam rekomendasinya, Wa Ode menyampaikan agar para lima wali jota dan bupati dapat memastikan penempatan Rumdin bagi camat dan lurah segera ditempati.

Dengan demikian, camat dan lurah akan lebih responsif terhadap pelayanan publik.

Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk terkait persoalan di masing-masing kecamatan dan kelurahan.

“Penempatan rumah dinas ditujukan agar para pamong lebih responsif dan peka terhadap permasalahan warga masyarakat,” ujar Wa Ode di gedung DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

Tentunya di dalam aturan tersebut camat dan lurah wajib untuk menempati rumah dinas.

Untuk itu, Wa Ode menegaskan agar Pemprov DKI Jakarta menindak tegas bagi camat dan lurah yang tidak menempati Rumdin.

Pasalnya bila tidak ditempati dapat menjadi penilaian kurang baik terhadap kinerja dalam melayani masyarakat DKI Jakarta.

“Ketaatan dalam menempati rumah dinas menjadi salah satu indikator dalam penilaian Key Performance Indicators (KPI) bagi camat dan lurah,” jelas Wa Ode.

Selain itu, Wa Ode juga menyoroti Rumdin yang belum terbangun dan tidak layak huni sebaiknya segera dilakukan pembangunan secara merata di masing-masing kecamatan dan kelurahan.

Terlebih mengenai kelengkapan sarana dan prasarananya yang belum terpenuhi.

“DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan agar segera diusulkan dan dianggarkan dalam pembahasan APBD mendatang,” pungkasnya.

Sementara itu sebanyak 65 unit Rumah Dinas lurah di Jakarta Selatan banyak tak layak huni karena dimakan usia. Beberapa rumah dinas sengaja tak dihuni karena kondisinya terbengkalai.

Bagian Tata Pemerintahan Jakarta Selatan harus bertanggungjawab perbaikan/renovasi Rumah Dinas sebelum ditempati camat dan lurah. ●Redaksi/Alia