HARIAN PELITA JAKARTA — Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan sejumlah catatan penyempurnaan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD.

Menurut dia, perlu evaluasi terhadap realisasi belanja yang belum optimal. Khususnya belanja modal. DPRD menilai kualitas belanja perlu lebih diutamakan agar surplus anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak disebabkan keterlambatan pelaksanaan program.

Khoirudin menyampaikan hal itu usai menghadiri konferensi pers Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Balairung, Balaikota DKI Jakarta, Rabu (21/1/2026) lalu.

“Ke depan, kualitas belanja harus lebih ditekankan dibanding sekadar tingkat serapan,” ujar dia.

Selain belanja, DPRD juga mencermati dinamika penerimaan pajak daerah. Meskipun masih berada dalam capaian yang relatif baik.

Evaluasi terhadap kebijakan insentif fiskal penting agar dampaknya dapat terukur secara nyata bagi perekonomian.

“Evaluasi kebijakan insentif fiskal perlu dilakukan agar manfaat ekonominya dapat terukur bagi masyarakat dan dunia usaha,” ungkap Khoirudin.

DPRD turut menaruh perhatian pada tantangan fiskal tahun 2026. Seiring berkurangnya transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi menurunkan kapasitas APBD.

Kondisi tersebut menuntut penguatan strategi ketahanan fiskal secara berkelanjutan. “Optimalisasi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, serta inovasi pembiayaan perlu dilakukan secara prudent dan tetap berpihak pada pelayanan publik,” tegas Khoirudin.

Sementara itu Gubernur Pramono Anung menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta akan terus menjaga kualitas pengelolaan anggaran di tengah tantangan fiskal.

“Struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi solid dan menjadi penopang utama keberlanjutan program prioritas pembangunan,” terang Pramono.

Pramono juga menegaskan, Pemprov DKI komitmen memastikan pengelolaan anggaran berjalan akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“APBD DKI Jakarta diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat. Khususnya kelompok menengah rentan, melalui berbagai kebijakan fiskal,” pungkas Pramono.

DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk terus membangun kerja kolaboratif dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai mitra strategis.

Sehingga APBD menjadi instrumen pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi seluruh warga Jakarta. ●Redaksi/Cr-20