HARIAN PELITA — Aksi unjuk rasa (Unras) salah satu upaya menyampaikan aspirasi di depan umum, telah  memicu peristiwa kerusuhan medio Agustus merugikan semua pihak.

Rusaknya berbagai sarana prasarana lalu lintas maupun layanan publik telah memberikan dampak buruk serta memicu rasa tidak nyaman dan aman bagi masyarakat.

Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan semua pihak agar peristiwa yang terjadi menjadi momentum untuk mewujudkan demokrasi yang aman dan damai. Serta demokrasi yang tidak menggangu aktifitas dan produktifitas masyarakat.

Ketua Presidium ITW Edison Siahaan  mendesak pemerintah khususnya Pemprov DKI segera merespon dengan menyiapkan lokasi/tempat untuk dijadikan ‘panggung demokrasi’.

Menurut Edison Siahaan, “panggung demokrasi” akan dijadikan sebagai ajang bagi pihak-pihak yang akan menggelar unras atau menyampaikan aspirasi. Dilokasi tersebut  juga dihadirkan pihak-pihak terkait yang disebut oleh kelompok yang sedang menggelar unjuk rasa.

Sehingga, Unras atau penyampaian aspirasi sebagai bentuk demokrasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku berjalan tanpa mengganggu aktifitas  dan produktifitas masyarakat lainnya.

“Peristiwa kerusuhan baru-baru ini hendaknya menjadi memontem yang harus segera direspon untuk menyiapkan ‘panggung demokrasi’,” kata Edison Siahaan.

Dia mengingatkan, pemerintah agar segera mewujudkan pembuatan ‘panggung demokrasi’. Selain untuk mencegah atau meminimalisir potensi terjadinya aksi kerusuhan  saat menggelar unras, juga bentuk nyata dari pemerintah konsisten menjaga demokrasi yang nyaman dan damai bisa berlangsung di negeri ini.

ITW optimis, unras dan proses menyampaikan pendapat sebagai bagian dari demokrasi bisa berjalan dengan kondusif, bila pemerintah serius. ●Redaksi/IA