HARIAN PELITA — Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin memimpin Rapat Koordinasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Ruang Pola Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).

Rapat menghadirkan jajaran Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan digelar dalam rangka mencari penyelesaian atau bertukar informasi tentang permasalahan PTSL.

“Mungkin saya bagi dua permasalah, yang pertama yang mungkin akan dibahas yaitu masalah PTSL yang sudah jadi dan tidak ada permasalahan, hanya tinggal menunggu tanda tangan lurah. Lurah belum menandatangani panitia A karena lurahnya mungkin pindah dari kelurahan tersebut, atau meninggal atau pensiun. Karena tidak tertandatangani akhirnya menjadi ngambang atau gantung, nah ini akan diselesaikan bersama saat ini,” kata Munjirin

Kedua, yaitu tentang permasalahan PTSL, yang dialami oleh BPN sendiri. “Kenapa tidak jadi PTSL di kelurahan karena alasan A, B, C, D dan lainnya, atau mungkin berkasnya tidak sampai ke BPN, padahal ada pengajuannya,” ujar Munjirin.

Pada akhir rapat, Munjirin menyampaikan, mengenai yang belum ditandatangani oleh pejabat lama yaitu lurah, pihak Pemerintah Kota Administasi Jakarta Selatan akan mendata nama-nama pejabat yang harus tandatangan tapi belum tandatangan.

“Saya mau inisiatif undang, untuk memberikan pengertian, mungkin bawa berkasnya sekalian, kalau sudah deal kita tandatangan, namun kalau belum yakin, tuntun kelapangan untuk cek bersama, dan segera lengkapi kekurangannya,” tutur Munjirin.

Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Sigit Santosa menilai bahwa langkah Wali Kota Jakarta Selatan yang menggelar rapat koordinasi merupakan kebijakan yang sangat baik untuk membantu penyelesaian PTSL Residu atau PTSL yang belum selesai.

“Pada 2018, 2019, dan 2021 selama tiga direkap datanya sekitar 2.000-an (PTSL yang belum selesai). Sebetulnya kalau dari sisi jumlah bukan termasuk yang paling besar di DKI Jakarta, yang terbesar itu di Jakarta Timur dan lainnya,” terangnya. ●Red/Geng