HARIAN PELITA JAKARTA —  Pemerintah Kota Jakarta Selatan seolah tidak merespon protes warga Perumahan Bukit Mas, Kelurahan Bintaro soal akses jalan.

Ada kemungkinan protes warga bukan prioritas utama. Sehingga masalah ini sampai sekarang belum ada  kejelasan. Meskipun ada desakan dari warga setempat.

Perkumpulan warga Perumahan Bukit Mas bahkan mendesak agar aturan dikembalikan sebagaimana mestinya. Tanpa ada kepentingan terselubung dan berharap agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya.

Informasi diterima HarianPelita.id, protes warga bermula saat kegiatan membangun (1 unit rumah) yang berada diluar komplek. Rumah itu berada di RT05/03 Jalan Sailin II, Kelurahan Bintaro.

Namun akses jalan dipergunakan untuk pengangkutan bahan matrial untuk kegiatan membangun mempergunakan akses jalan Komplek Perumahan Bukit Mas. Padahal jalan untuk masuk ke rumah yang saat ini sedang dikerjakan tersedia.

Terkait informasi tersebut, Sabtu (12/2/2022), Ketua Perkumpulan/Paguyuban Warga Perumahan Bukit Mas, RW015, Bintaro H Rena Mulyana di Bilangan Bintaro mengatakan bahwa Paguyuban dipimpinnya akan memperjuangkan masalah tersebut sampai tuntas dengan seadil-adilnya tanpa ada kepentingan apa pun.

“Mengenai informasi tersebut, itu benar. Warga komplek protes. Kami sudah membuat langkah selanjutnya agar masalah ini bisa selesai dengan adil. Tanpa ada kepentingan apa pun,” ujar Rena didampingi Sekretarisnya Penny.

Lebih jauh Rena mengatakan, sebelum protes warga melebar, pihaknya telah melakukan pemberitahuan kepada warga dengan surat No107/IX/2021, tertanggal 7 September 2021, Perihal Pembangunan Rumah. Dan selanjutnya surat No109/IX/2021, tertanggal 27 September 2021 Perihal Penjelasan Tentang Tanah.

“Itu surat sudah kita berikan ke warga lengkap dengan catatan dan penjelasanya terkait protes warga,” ujar Rena.

Lanjut Rena, saat ini, terkait masalah yang terjadi dilapangan, salah satunya pengrusakan tembok juga sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan.

Sebelumnya HarianPelita.id, dan wartawan lainya telah meminta konfirmasi dengan Kepala Kantor Kelurahan Bintaro Muhammad Nur, Senin (31/1/2022) lalu.

Ia mengatakan, bahwa terkait masalah/protes warga telah dilakukan pertemuan dengan berbagai pihak.

“Bahwa cerita yang saya dapat/terima, dulunya lahan tersebut mau dibeli semuanya oleh developer. Tapi pemilik tanah hanya memberikan tanah yang jadi komplek sekarang dengan perjanjian diberi akses jalan (dari komplek). Saya sudah lakukan mediasi satu kali. Dari RT hadir, tapi RW nya tidak datang. Jadi mediasi ini tidak menghasilkan kesepakatan. Semuanya ada izin kok,” ujar Nur.

Hal ini mengakibatkan banyak pertanyaan di Komplek Perumahan tersebut. Lahan yang diprotes warga berada di RW05/03, sementara pengurus RW yang berada di Komplek, RW015, seakan-akan kurang merespon masalah tersebut. Bukankah sudah seharusnya RW Komplek bahu-membahu dengan Paguyuban untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Ada kepentingan apa dibalik semua ini ●Red/Geng