HARIAN PELITA — Hary Tanoesoedibjo melawan kebijakan pemerintah soal migrasi siaran TV analog ke TV digital atau Analog Switch Off (ASO) karena merugikan masyarakat yang bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Penekan pembelian Set Box mengarahkan membuat warga tak bisa menikmati siaran televisi tanpa set top box (STB).

“Diperkirakan 60 persen masyarakat di Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati siaran televisi secara analog, kecuali membeli set top box baru atau mengganti televisi digital atau berlangganan TV parabola,” ucap Hary Tanoe lewat postingan di akun Instagram resminya terverifikasi @hary.tanoesoedibjo, Jumat, 4 November 2022.

Unggahan itu yang ditulis Hary Tanoesoedibjo lewat akunnya menyebutkan hanya segelintir pihak yang bakal sangat diuntungkan oleh kebijakan migrasi ke televisi digital, yakni pabrik atau penjual STB, karena barang dagangannya pasti laku.

Namun saat Menko Polhukam Mahfud MD memberikan ancaman bahwa televisi yang tak mengikuti aturan pemerintah adalah TV Ilegal.

Akhirnya pada Jumat (4/11/2022), bos MNC Group telah mematikan siaran TV analog RCTI, MNCTV, iNews, dan GTV. Kebijakan itu dilakukan karena ada permintaan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Pihaknya tetap melaksanakan permintaan pemerintah tetap meski belum ada surat tertulis yang diterima MNC Group perihal pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung program ASO.
Padahal, dengan begitu, secara hukum sebetulnya tidak ada kewajiban perusahaan untuk melakukan migrasi ke TV digital tersebut. ●Red/Alia