HARIAN PELITA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali menyederhanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun ia juga tetap meminta agar seluruh pemerintah daerah mengelompokkan OPD sekiranya masih bisa disederhanakan atau dilebur untuk birokrasi yang lebih sederhana.

“Begitu juga dengan di kabupaten kota di Bali, mana OPD yang terlalu ‘gemuk’ itu bisa dikelompokkan. Karena itu akan mempunyai nilai yang tinggi untuk reformasi birokrasi,” ujar Menteri Anas saat menyapa dan berdiskusi bersama ASN Pemerintah Provinsi Bali di Wiswa Sabha, Denpasar, Bali, Senin (04/09/2023).

Menteri Anas menyampaikan, jika Pemda ingin meningkatkan nilai reformasi birokrasi, salah satunya harus melakukan pemangkasan proses birokrasi dan efisiensi sistem kerja. Dari birokrasi yang sederhana dan tidak rumit itu, diharapkan bisa semakin memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menteri Anas menegaskan bahwa pemerintah harus menciptakan birokrasi yang berdampak. Sesuai arahan Presiden, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat.

Ada empat fokus untuk mendorong birokrasi yang berdampak, yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden. Kerja birokrasi harus berorientasi pada hasil atau outcome bukan fokus ke input atau hulu.

Salah satu dampak birokrasi adalah mudahnya pelayanan kepada masyarakat. Menteri Anas mendorong seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali untuk mendirikan mal pelayanan publik (MPP) serta meningkatkannya menjadi MPP Digital.

Digitalisasi ini menandakan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada seluruh masyarakat Pulau Dewata. “Bisa sempurna seluruh kabupaten/kota membuat MPP. Harapan saya bisa ditingkatkan, tidak lagi MPP dalam bentuk MPP konvensional, tapi MPP digital,” tuturnya.

Menteri Anas menyampaikan, untuk mendirikan MPP tidak harus dengan gedung yang besar. “Cukup dengan gedung kecil yang penting layanannya terintegrasi,” tegas Menteri Anas dalam acara yang dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Bali. ●Redaksi/Humas/Ifa