HARIAN PELITA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut menginginkan antara Pers dan pemerintah tidak ada jarak yang memisahkannya.

Menurut Natalius Pigai, pemerintah lebih dekat tanpa sekat, karena keduanya sangat membutuhkannya. Meskipun katanya, institusi kepolisian menjadi lembaga yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Pigai menyebutkan, merujuk laporan yang diterima Komisi Nasional (Komnas) HAM, kepolisian menempati posisi pertama dalam jumlah pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM di Tanah Air.

“Berdasarkan laporan yang masuk ke Komnas HAM, institusi kepolisian menempati urutan nomor satu yang paling banyak diadukan, kedua adalah korporasi, ketiga pemerintah pusat/daerah, dan keempat individu,” kata Pigai saat Launching Program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban Hak Asasi Manusia di Indonesia di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dikatakan Pigai, berbagai laporan yang masuk umumnya berkaitan dengan isu mendasar dalam perlindungan HAM. Di antaranya hak atas keadilan hingga hak atas rasa aman.

“Kasus yang sering diadukan meliputi hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, hak rasa aman, hak hidup, dan kebebasan pribadi,” ujar Pigai

Pigai menambahkan, selama menjabat sebagai komisioner Komnas HAM, ia menangani ribuan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

“Karena saya menangani ribuan kasus di Komnas HAM selama lima tahun, lebih dari 10.000 bahkan 15.000 kasus,” kata Pigai. ●Redaksi/01