HARIAN PELITA — Pusat Data Nasional (PDN) down atau dibobol hacker Center For Budget Analisis (CBA) mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanya pasrah dan tidak berani melawan para hacker yang sudah mengunci dan menguasai data nasional.

Padahal diutarakan oleh Direktur CBA Uchok Sky Khadafi PDN dibangun dengan duit yang tidak sedikit dan sangat besar sekali. Menurutnya, PDN mulai dibangun pada tahun 2019.

Dengan belanja proyek Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 2019-2024 dengan biaya Rp506.890.000.

Kemudian, dikatakan CBA dari tahun 2019-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sudah melakukan lelang 16 proyek untuk membangun PDN.

“Dari 16 proyek ini, alokasi anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp1,1 triliun dan realisasi anggaran PDN dari 2019-2024 hanya mencapai sebesar Rp972 miliar,” ujar
Uchok Sky Khadafi, Senin (1/7/2024).

Ia mempertanyakan, mengapa realisasi anggaran tidak bisa mencapai Rp1,1 triliun.  Karena, kata Uchok, pada tahun 2021 ada satu proyek yang gagal lelang. Proyek tersebut adalah Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Penyelenggaraan Pusat Data Nasional dengan alokasi sebesar Rp125.990.652.000

“CBA meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi untuk segera mundur sebagai Menteri. Tetapi sampai sekarang kelihatan Menteri tenang-tenang saja, tanpa ada rasa bersalah sama sekali,” tegas Uchok.

“Padahal, kalau Menteri (Kominfo) masih punya kemaluan mesti sudah ikhlas untuk mundur dari jabatan menteri sejak adanya pengumuman PDN down oleh Pemerintah,” sambungnya.

Tetapi, Menteri Komunikasi dan Informatika dikatakan dia tidak tahu malu dan masih ingin menikmati fasilitas negara yang disediakan oleh Sekertariat Jenderal Kominfo seperti sewa kendaraan dinas menteri dan wakil menteri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp756.704.000.

Selain itu, CBA juga meminta kepada KPK untuk membuka menyelidiki atas 16 proyek untuk membangun PDN di Kemenkominfo. Hal tersebut menurutnya langkah pertama untuk membuka menyelidiki disampaikan CBA bahwa KPK memanggil Menteri Kominfo. ●Redaksi/Dw