HARIAN PELITA — Heboh mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur seharga Rp8,5 miliar disorot DPR RI karena terlalu memperlihatkan wilayah tersebut sangat boros menggunakan anggaran.

DPR RI pun mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mengusut pemborosan anggaran yang sangat menyakiti hati rakyat.

Sementara itu Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa segera meminta keterangan dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud terkait pengadaan anggaran mobil dinas Rp 8,5 miliar.

Golkar meminta kadernya itu mendengarkan suara publik di tengah efisiensi.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Alasan pembelian mobil dinas itu, karena medan perjalanan di Kalimantan Timur memang sulit dilalui dan membutuhkan jenis mesin mobil tertentu.

Sarmuji mengingatkan anggaran yang diajukan juga harus diukur dengan kondisi rakyat saat ini.

“Dari penjelasan Gubernur memang anggaran ini diketok tahun 2024 tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apa pun, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” ungkapnya. ●Redaksi/R/MR