HARIAN PELITA — Merebak media sosial (medsos) beberapa tahun belakangan ini muncul gagasan pembentukan Dewan Media Sosial (DMS) menjadi solusi pengawasan bagi dunia maya.

Wacana pembentukan Dewan DMS mengemuka dan itu diusulkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

DMS digadang-gadang sebagai solusi untuk meminimalkan dampak negatif penggunaan media sosial dan mengawal kualitas tata kelolanya.

Namun Dewan Media Sosial banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, banyak yang berharap DMS dapat melindungi pembuat konten hingga mengurangi tindakan perundungan yang marak di media sosial.

Di sisi lain, tak sedikit pula khawatir DMS dapat menjadi alat sensor dan membungkam kebebasan berekspresi.

DMS pertama kali diusulkan ke Menkominfo dari masyarakat dan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB).

Menkominfo Budi Arie menyampaikan, pemerintah menyambut baik usul mengenai pembentukan Dewan Media Sosial.

“Saat ini pemerintah sedang menimbang wacana ini dan terbuka atas masukan-masukan selanjutnya,” ujar Budi.

Jika memang terbentuk, DMS dibentuk bertujuan ditujukan untuk memastikan dan mengawal kualitas tata kelola media sosial di Indonesia yang lebih akuntabel.

Usulan pembentukan Dewan Media Sosial pun menuai banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Salah satunya tentang apakah DMS bakal membatasi kebebasan berekspresi di ranah media sosial.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong pun memberikan jawaban pada sebuah sesi wawancara di sebuah media televisi, Usman mengatakan, pembentukan Dewan Media Sosial masih sebuah gagasan dan masih perlu dikaji. ●Redaksi/Alia