HARIAN PELITA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus memperkuat strategi pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Masalah Pelindungan PMI yang digelar di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (28/1/2026).

Rapat yang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Nur Rokhmah Hidayah ini menjadi wadah sinergi bagi Kementerian/Lembaga untuk merespons dinamika permasalahan pekerja migran Indonesia yang kian kompleks baik dari tahap pra penempatan sampai purna penempatan.

Beberapa tantangan utama dalam isu pelindungan PMI di antaranya meliputi tata kelola penempatan, penanganan WNI di sektor online scam , pemutakhiran formulir screening TPPO, penyusunan National Referral Mechanism (NRM), optimalisasi peran desa, ketersediaan shelter domestik, hingga kebutuhan regulasi guna berikan efek jera bagi pelanggar.

“Identifikasi masalah ini adalah fondasi bagi kita untuk menyusun langkah tindak lanjut yang nyata dalam pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri dan penanganan akar masalah di dalam negeri,” ujar Nur Rokhmah Hidayah di sela-sela rapat.

K/L sepakat untuk memberikan perhatian khusus pada penguatan di tingkat akar rumput melalui program Desa Migran Emas. Optimalisasi peran Pemerintah Desa (Pemdes) dianggap menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan penempatan non-prosedural dari hulu.

Selain itu, penyusunan NRM juga diperlukan sebagai panduan bagi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO).

“NRM ini akan menjadi standar operasional kita dalam mengidentifikasi dan menangani PMI korban TPPO secara lebih cepat dan tepat,” tambah Nur Rokhmah.

Sebagai langkah penutup, rapat juga menyepakati percepatan pengesahan pedoman pemulangan bagi PMI Bermasalah dan jenazah PMI. Pedoman ini diharapkan menjadi panduan proses kepulangan mulai dari negara penempatan hingga sampai ke daerah asal.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Kemlu, Kemdagri, Kemimipas, Kemsos, KPPPA, KP2MI, Kemkes, KemdesPDT, TNI, Polri, BIN, BNN, BNPT, Bakamla, LPSK, dan BP3MI Banten. ●Redaksi/HP