HARIAN PELITA — Pernyataan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pendekatan militer yang selama ini diterapkan di Papua.

Anis Hidayah menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam mengatasi konflik bersenjata yang terus terjadi di wilayah tersebut.

Namun pernyataan itu ditentang nitizen karena sudah banyak korban tewas akibat serangan membabi buta terjadi sepanjang Oktober 2025.

“Kalau Komnas HAM berani mediasi ke Papua dengan pemberontak, ya silahkan. Jangan buat pernyataan melanggar HAM. Berapa banyak warga sipil tewas di sana,” tulis @retno diakun IG-nya.

Begitu juga @vugu menulis bahwa Komnas HAM jangan melihat kekerasan di Papua melanggar HAM, tapi lihat juga kekejian pemberontak terhadap warga sipil yang tak berdosa dibunuh.

Pandangan yang salah tulis @gurih, bagi Komnas HAM hanya melihat di sisi jauh berbeda dengan kenyataan. “Harus Komnas HAM ke Papua, lihat apa yang terjadi di sana,”

Sebelumnya Anis menyatakan bahwa Komnas HAM telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah, dan Bupati Intan Jaya, untuk menyatukan pemahaman mengenai pendekatan hak asasi manusia dalam pengamanan Papua.

Komnas HAM juga mengecam keras penggunakan kekerasan menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, termasuk intimidasi terhadap relawan kemanusiaan yang sedang membantu pengungsi di wilayah itu.

Kasus terbaru mencatat adanya kontak temb4k antara TNI dan Kelompok Sipil Berssnjata (KSB) di Intan Jaya menewaskan 14 orang, baik dari KSB maupun masyarakat sipil. ●Redaksi/Cr-110