HARIAN PELITA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) ilegal yang beroperasi di kawasan hutan.

Instruksi itu disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Pada sisi sambutan Prabowo mengaku dikritik dianggap terlalu sering ke luar negeri, Presiden Prabowo akhirnya berkata bahwa kunjungan luar negeri dilakukan bukan sekadar perjalanan biasa.

“Semua itu, menurutnya, adalah bagian dari misi besar untuk mengamankan pasokan energi nasional, terutama di tengah situasi geopolitik global yang makin tidak pasti,” tuturnya.

“Untuk amankan minyak, ya gue harus ke mana-mana!” tegasnya diiringi tepuk tangan peserta.

Prabowo menirukan kritik tersebut secara terbuka, lalu menjelaskan bahwa kondisi dunia saat ini, termasuk ketegangan di jalur vital seperti Selat Hormuz, memaksa Indonesia untuk aktif melakukan diplomasi langsung dengan negara-negara produsen energi. “Bukan jalan-jalan, tapi diplomasi perut rakyat,” ujarnya.

Menurut Prabowo, tanpa pendekatan langsung dan hubungan kuat antarnegara, Indonesia bisa kalah dalam persaingan global untuk mendapatkan pasokan energi. Dampaknya? Bisa langsung dirasakan rakyat lewat harga BBM dan stabilitas ekonomi.

Prabowo juga mematok target ambisius: dalam 2–3 tahun ke depan, Indonesia harus mampu memproduksi bensin dan solar sendiri secara masif. Upaya ini akan ditempuh melalui hilirisasi batu bara dan pengembangan bioenergi. ●Redaksi/ES