HARIAN PELITA —–  Meski program bantuan langsung tunai (BLT) dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat tapi pemerintah jangan lalai menuntaskan akar masalah sebenarnya.

Akar masalah saat ini adalah tata kelola minyak goreng sawit (MGS) oligopolistik sehingga pasokan dan harganya dikuasai oleh segelintir pengusaha.

Demikian dikatakan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menanggapi program BLT yang diluncurkan pemerintah baru-baru ini.

Mulyanto menyebut program ini pasti disambut baik dan dinanti masyarakat kecil. Apalagi, selain minyak goreng, harga-harga bahan kebutuhan pokok yang lain seperti gula, kedelai, daging, dll juga sudah merambat naik.

Namun pemerintah tidak boleh mengandalkan program jangka pendek semacam ini. Pemerintah tetap harus fokus menyelesaikan akar masalah sebenarnya agar kelangkaan dan kemahalan MGS tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Program BLT ini dapat dibaca sebagai teguran kepada Menperin, yang sampai hari ini, hampir satu bulan, belum mampu menurunkan harga minyak goreng sawit (MGS) curah seharga HET sebesar Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg. Data hari ini menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS nasional) harga rata-rata MGS curah masih bertengger di angka Rp19.950 per kg. Kalau harga MGS curah sudah mencapai HET, tentu Pemerintah tidak harus bersusah-payah mengucurkan program BLT minyak goreng ini,” kata Mulyanto kepada media, Selasa (12/04/2022).

Dalam sudut pandang lain, lanjut Mulyanto, selama harga MGS curah ini masih di atas HET, sebenarnya BLT tersebut lebih dinikmati oleh pengusaha MGS ketimbang rakyat kecil.

Karena dalam praktiknya, selisih antara harga jual dengan HET MGS tersebut langsung ditutup oleh dana BLT tersebut. Uang yang diterima rakyat kecil dari BLT ini sebenarnya cuma ‘numpang lewat’ saja. ●Red/Yadi