HARIAN PELITA —– Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema: Dampak KTT G20 dan B20 bagi Ekonomi Indonesia dan Dunia, Kamis (17-11-2022) di Ruang Media Cnter  MPR/DPR/DPD RI,Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen  Snayan Jakarta.

Menampilkan narasumber Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar H Mukhamad Misbakhun, Anggota DPR RI Fraksi PKB KH.Maman Imanulhaq, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta (Virtual), Hikmahanto (Guru Besar Fakultas  Hukum  Univrsitas Indonesia).

Arif Budimanta mengatakan pertama  harus bersyukur, Alhamdulillah terhadap penyelenggaraan Forum G-20  berlangsung dengan baik, tenang dan produktif.

Produktif karena bisa menghasilkan satu produk disepakati bersama, disebut dengan Bali Leaders Declaration ataupun deklarasi pemimpin negara G-20 dibuat di Bali.

Kedua, Indonesia juga dalam kerangka menjalankan amanat pembukaan undang-undang dasar yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, itu dijadikan landasan, dalam pergerakan maupun presidensi G-20 ini.

Sebagai pelaksana G-20 dalam pidatonya Presiden secara jelas mengatakan agar perang dihentikan karena syarat untuk membangun kegiatan ekonomi itu adalah perdamaian.

Syarat untuk mendistribusikan distribusi keadilan sosial akibat ketidakadilan yaitu salah satunya tentu dalam konteks geopolitik pada saat ini adalah menciptakan suasana  damai terlebih dahulu dan ini pembentukan effortnya, effort-nya itu.

“Kalau di dalam persidangan di G-20 dapat kita lihat satu dalam ruang-ruang sedang formal, kemudian  kedua di ruang-ruang informal, diacara makan malam,  acara ramuan makan pagi ataupun agenda penanaman pohon bersama, itu adalah ruang-ruang informal yang terbuka kepada seluruh pemimpin dunia yang hadir,” ujarnya.●Red/Yadi