HARIAN PELITA — Fraksi PKS menyatakan walk out dari Rapat Paripurna alasannya menolak kenaika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat menyengsarakan rakyat.

“Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dgn ini FPKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi krn ini jelas-jelas memberatkan masyarakat” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mul, kemarin.

Kontan saja seluruh anggota Fraksi PKS berdiri dan meninggalkan ruangan rapat sambil mengangkat tulisan tulisan yang dibawa mereka.

Secara nyata meneguhkan sikap bahwa PKS berada di sisi rakyat, yang menolak kenaikan BBM. Sudah sepantasnya Pemerintah membatalkan kenaikan BBM. Kenaikan BBM akan menunda jalan Indonesia ‘pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat’.

Sementara itu Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menolak dinaikkannya harga BBM bersubsidi.

Sementara Bantuan Sosial (Bansos) alih-subsidi bahan bakar minyak berpotensi tidak akurat, di mana jumlahnya tidak hanya 1, 2, 3 seperti diakui Presiden Jokowi.

HNW sapaan akrabnya menghitung penerima Bansos yang belum jelas datanya dan rawan tidak tepat sasaran berjumlah 1,85an juta keluarga, sebagaimana dipahami dari pernyataan pers Mensos dan itu semua jadi bukti indikasi dini tidak tepatnya sasaran bansos sebagai pengalihan dari subsidi untuk BBM.

“Presiden Jokowi sendiri yang pernah menjamin tidak ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun, mengakui bahwa bansos alih-subsidi BBM tidak akan sepenuhnya tepat sasaran. Jika demikian dan di era di mana harga minyak dunia sedang turun, pemerintah Malaysia juga turunkan harga BBM, maka sebaiknya janji jaminan tidak menaikkan harga BBM itu yang dipenuhi, sekaligus dengan serius memperbaiki data yang berhak menerima bansos reguler karena selalu jadi temuan dari BPK. Tidak justru begitu saja meloncat dengan keputusan baru subsidi BBM dialihkan menjadi bansos. Karena dampak dari kenaikan BBM akan memunculkan masalah-masalah sosial dan inflasi serta lonjakan angka kemiskinan yang lebih besar dari dampak singkat pertahanan daya beli dengan pemberian bansos pengalihan subsidi BBM tersebut,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (04/09/2022).

Hidayat yang merupakan Anggota DPR-RI Komisi VIII yang antara lain membidangi isu-isu sosial ini menjelaskan, selain sudah disampaikan Presiden, ketidaktepatan sasaran penerima bansos akibat ketidakakuratan semakin terlihat nyata dari penjelasan Menteri Sosial Tri Rismaharini.●Red/Yadi/Geng