HARIAN PELITA — Kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya semakin dipertanyakan, menyusul perpecahan melanda salah satu ormas yaitu Majelis Dakwah Islamiyah (MDI).

Kemelut di tubuh ormas Islam yang juga anggota Majelis Ulama Indonesia ini bermula ketika DPP Partai Golkar menunjuk pengurus karateker untuk melaksanakan Muktamar Luar Biasa (MLB) MDI dilaksanakan menetapkan sdr Chairul Anam sebagai Ketua Umum.

H Laode Abdul Fatah, SH, Ketua Bidang Dakwah DPP Majelis Dakwah Islamiyah mengatakan, DPP MDI menolak MLB karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MDI dan UU Organisasi Kemasyarakatan karena MDI Bukan organisasi Sayapnya Partai Golkar.

Menurut H.Laode Abdul Fatah,SH bahwa DPP MDI hasil MLB bukanlah ormas MDI yang lahir pada tgl 24 Mei 1978 melainkan organisasi baru yang dibentuk DPP Partai Golkar kepemimpinan Airlangga Hartarto.

“UU Ormas dengan terang benderang menyebut AD/ART sebagai pedoman tertinggi, sedangkan MLB berdasarkan SK DPP Partai Golkar. Intervensi DPP Partai Golkar bahkan berlanjut hingga keluarnya pengesahan Kemenkumham yang didasari rekomendasi DPP Partai Golkar perihal kepengurusan DPP MDI,” ujar H. Laode Fatah.

H Laode Abdul Fatah SH menilai, peran DPP Partai Golkar ini telah menjerumuskan DPP MDI hasil Muktamar Luar Biasa se-akan2 menjadiFatah Organisasi Sayapnya Partai Golkar seperti KKPG dan AMPG ujar H. Laode Fatah.

Abdul Fatah merasa yakin, eksistensi MDI sebagai ormas akan tetap berdiri tegak, apalagi dengan kesejarahan yang luar biasa sebagai tulang punggung pembangunan ummat Islam di Indonesia, karena banyak regulasi dan kebijakan terkait Islam di masa lalu dibidani MDI.

“Masa kepemimpinan Airlangga ada batasnya, tapi kiprah MDI tanpa batas. Kita akan berjuang mempertahankan eksistensi ormas MDI dan sedang mempersiapkan Muktamar MDI yang sah,” yg dipimpin oleh Plt Ketua Umum DPP MDI Hasanuddin Mochdar pungkasnya Laode Fatah. ●Redaksi/Pian