HARIAN PELITA — Penolakan Pemilu/Pilpres 2024 makin keras ditengah masyarakat. Sejumlah partai politik menolak diundur. Itu diletupkan PDIP dan PKS, kemudian PD, Nasdem, Gerindra serta PPP.

Bahkan Ketua DPD LaNyalla juga menolak Pilpres diundur. Maka semakin masuk akal bila usulan pengunduran itu ditarik dan harus mengikuti Konstitusi dan UU.

Seperti dilontarkan Ketua MK pertama Prof Jimly As juga sepakat. “Partai-partai mestinya tidak melanggar konstitusi dengan usulkan Pemilu ditunda.

“Mestinya dalam waktu yang mepet Ini, partai-partai persiapkan kesertaan dalam Pemilu 2024 agar jadi lebih baik,” tegas Prof Jimly.

sejak tahun 2021, Ketua MPR pun sudah menegaskan; bahwa di MPR tidak ada agenda amandemen UUD untuk perpanjangan masa jabatan Presiden.

Hingga sekarang sikap pimpinan MPR Itu tak berubah. Maka UUD yang berlaku tetap; Pemilu 5 tahun sekali, masa jabatan Presiden maksimal dua periode.

Ditambah dengan penegasan Puan Maharani Ketua DPR yang juga menolak penundaan Pemilu 2024, karena Pemilu 2024 sudah kesepakatan semua Fraksi (Partai) di DPR.

“Maka makin tidak masuk akal tetap usulkan penundaan Pemilu. Focus saja persiapkan Pemilu 2024 yang lebih baik dari Pemilu 2019,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Ada empat ketua umum partai yang secara terbuka menolak perpanjangan masa jabatan Presiden/penundaan Pemilu. Yakni Ketum PDIP, Nasdem, Demokrat dan Presiden PK Sejahtera. Ada juga Pimpinan Gerindra dan PPP. Maka makin masuk akal bila usulan itu ditarik, dan focus sukseskan Pemilu 2024. ●Red/Esa