HARIAN PELITA — DPRD DKI Jakarta menegaskan agar efisiensi anggaran di Dinas Sumber Daya Air (SDA) tidak mengganggu pelaksanaan Program Pengendalian Banjir di seluruh wilayah Jakarta.

Ketua Komisi D Yuke Yurike menyampaikan, meski Dinas SDA mengalami pemotongan anggaran cukup besar, seluruh kegiatan strategis harus tetap berjalan.

Sebab termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Yuke mengungkapkan hal itu usai rapat kerja bersama jajaran eksekutif di Ruang Bapemperda Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/10/2025).

“Anggarannya memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,” ujar Yuke.

Ia memastikan, anggaran di tingkat dinas dan suku dinas masih mencukupi untuk menjalankan program utama. Termasuk menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat dari hasil reses, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan aspirasi dewan.

“Banyak pengaduan masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,” tegas Yuke.

Ia juga menyoroti pentingnya pemeliharaan alat berat milik Dinas SDA yang digunakan untuk pengerukan dan perbaikan saluran air.

“Alat-alat SDA bekerja terus di lapangan. Kalau rusak dan tidak dirawat, tentu akan menghambat pekerjaan,” ucap Yuke.

Komisi D memastikan sudah menyisir dan mengoptimalisasi seluruh proyek multiyears di Dinas SDA. Dengan demikian, tidak perlu melakukan pergeseran termin.

“Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,” ungkap Yuke.

Untuk mencapai kondisi idela, sambung Yuke, masih jauh dari cukup. Namun Komisi D akan terus mendorong Pemprov DKI mengupayakan hasil terbaik.

“Kalau dilihat dari kebutuhan riil memang kurang, tapi paling tidak kita sudah berusaha melakukan yang terbaik dari yang terburuk,” pungkas Yuke. ●Redaksi/Cr-21