HARIAN PELITA —  Ribuan buruh  menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).

Demonstrasi diawali dengan long march atau berjalan kaki dari  Jalan Asia Afrika dan di depan Gedung TVRI, Tanah Abang.

“(Aksi) diawali long march dari depan TVRI menuju DPR RI. Aksi dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai,” kata Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal.

Iqbal mengatakan, ada lima tuntutan  disampaikan dalam demo Rabu (15/6/2022).

Pertama, buruh menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) karena pembahasannya kejar tayang dan tidak melihat partisipasi publik secara luas.

“Kami mendapat informasi, revisi UU PPP hanya dibahas 10 hari di Baleg, padahal UU PPP adalah ibu dari undang-undang, di mana kelahiran semua undang-undang harus mengacu secara formil ke UU PPP,” kata Said.

Kedua, buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena merugikan buruh, seperti contohnya outsourcing seumur hidup, upah murah, PHK mudah, hingga pesangon yang rendah.

“Sama seperti penolakan terhadap UU PPP, dalam menolak UU Cipta Kerja kami juga akan melakukan judicial review, baik formil maupun materiil,” kata Said.

Buruh  juga Akan Demo di Depan Gedung DPR/MPR Besok, Tolak Revisi UU PPP hingga Masa Kampanye Pemilu 75 Hari.

“Selanjutnya adalah dengan mengampanyekan jangan pilih parpol dan politisi yang mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja,” tuturnya.

Ketiga, buruh menolak masa kampanye pemilu hanya 75 hari, tetapi harus sembilan bulan sesuai undang-undang.

Kemudian, dua isu terakhir yang akan diangkat adalah mendesak agar UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) segera disahkan dan menolak liberisasi pertanian melalui WTO.

Aksi serupa juga dilakukan di daeran antara lain  Bandung, Makasar, Banjamasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota lain. “aksi tersebut  dipusatkan di DPRI RI dengan melibatkan hampir 10.000 buruh,” ujar Said. ●Red/Yadi