HARIAN PELITA — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa berbagai persoalan teknis yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan menjadi catatan penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Apalagi banyaknya keluhan-keluhan dari jemaah yang kerap menemui kendala-kendala pelayanan di lapangan sehingga kinerja Kemenag dianggap belum profesional.

Saan yang juga anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyampaikan bahwa mayoritas keluhan jemaah haji tahun ini menyangkut hal-hal teknis, mulai dari konsumsi, transportasi, hingga akomodasi.

“Masih banyak keluhan-keluhan jemaah haji tahun, seperti hal-hal teknis, dari komsumsi, transportasi hingga akomodasi. Artinya pelaksanaan ibadah haji tahun kurang maksimal dan tidak profesional,” ujar Saan, Selasa (10/6/2025).

Saan menyatakan bahwa seluruh catatan dan temuan dari lapangan ini harus dijadikan evaluasi serius, bukan hanya untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, tetapi juga untuk kepentingan jangka panjang melalui perumusan regulasi yang lebih baik. ●Redaksi/Cr-22