2024-05-04 6:34

LKBPH dan Tim Hukum Komplit || Catatan H Kamsul Hasan

Share

KETUA UMUM PWI Pusat 2023 – 2028 Hendry Ch Bangun telah mengumumkan susunan pengurus lengkapnya.

Saya diberikan amanah sebagai Ketua Bidang Pembelaan Wartawan/Advokasi. Untuk itu mohon doa dan dukungannya agar perlindungan wartawan yang profesional bisa tercapai.

Pembelaan wartawan memang bukan hal baru bagi saya. Namun perkembangan ragam media semakin membuat sengketa bertambah.

Pembelaan wartawan sudah saya geluti sejak masih menjadi Ketua PWI Jaya 2004-2009 dan 2009-2014 dengan membentuk Lembaga Konsultasi, Bantuan dan Penegakan Hukum (LKBPH).

Sejumlah wartawan di PWI Jaya pun akhirnya ikut kuliah hukum dengan biaya ringan. Waktu itu bekerja sama dengan Institut Bisnis Law and Management (IBLAM).

Belasan wartawan “Kelas PWI Jaya” sebagian besar jadi advokat dan lainnya lanjut menjadi notaris setelah selesaikan MKn di Universitas Diponegoro.

LKBPH PWI Jaya pertama kali melakukan pembelaan terhadap wartawan di PN Jakarta Pusat dalam kasus “Kepala RRI Jakarta” menjadi terdakwa.

Pembagian tugas “Tim Hukum Komplit” dilakukan. Almarhum Toro Mendrofa menjadi penasihat hukum, Kamsul Hasan menjadi Ahli Pers dan alhamdulilah Sarwono, Kepada RRI Jakarta bebas.

Tim Hukum Komplit ini kemudian berbagi tugas lagi pada tahun 2008 melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Umum PWI Pusat almarhum Tarman Azam beserta sejumlah pemimpin redaksi dan atau perusahaan pers keberatan terhadap Pasal 99 UU Pemilu.

Almarhum Toro Mendrofa (Ketua LKBPH) menjadi kuasa hukum penggugat dan Kamsul Hasan kembali menjadi ahli pers.

Pasal yang meresahkan perusahaan pers karena ada pencabutan izin, akhirnya dikabulkan dan dihapus oleh MK sehingga tidak ada ancaman pencabutan izin penyiaran lagi.

Saat menjadi Ketua DKP PWI Jaya 2014-2019 kami menggelar pertemuan nasional DKP PWI se Indonesia di Jakarta terkait peran DKP antara lain menyiapkan ahli pers.

Gayung bersambut oleh PWI Kalimantan Tengah dengan membuat pelatihan Ahli Pers PWI khusus anggota DKP dan atau Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan/Advokasi.

Seharusnya kegiatan itu berlanjut ke Menado dan Bali, namun belum bisa terlaksana, semoga ini menjadi PR nantinya.

Sebagai catatan meski materinya nyaris sama ada pelatihan yang dilakukan Dewan Pers diberi nama “Ahli Dewan Pers” dan pelatihan oleh PWI diberi label “Ahli Pers”.

Saya kebenaran terakreditasi keduanya. Selain sidang di atas pernah juga diminta keterangan sebagai Ahli Pers oleh Bareskrim Polri terkait Kasus Silet Selebriti yang menjadikan Hary Tanoe sebagai tersangka pidana penyiaran.

Berbagai keterangan ahli baik saat penyelidikan, penyidik maupun persidangan sudah menjadi bagian kemerdekaan pers profesional.

Delik sengketa pemberitaan sekarang ini semakin berwarna, ada penanggung jawab tidak mau mengakui produk pers dengan membuat disclaimer.

Selain itu ada iklan “akrobatik” yang nongol dan publisher tidak mau tanggung jawab. Lalu, iklan yang tidak mendidik bahkan sampai perjudian menjadi tanggung jawab siapa.

In-shaa Allah salah satu program yang akan diusulkan kepada Ketua Umum dan pengurus pleno adalah membuat pelatihan Tim Advokasi Komplit seperti persidangan di PN Jakarta Pusat dan Mahkanah Konstitusi  (MK) tahun 2008 atau 15 tahun silam.

Langkah awal lakukan inventarisasi pengurus PWI Provinsi dan Kota/Kabupaten yang sudah punya tim advokasi dan atau ahli untuk berdiskusi dan sharing hal baru terkait perkembangan hukum media / pers.

Nantinya juga setiap pengurus provinsi dan kota/kabupaten diminta melaporkan sengketa pemberitaan di wilayahnya baik yang melibatkan anggota PWI atau wartawan lain.

Era teknologi sekarang ini untuk menghemat anggaran bisa dilakukan secara virtual tetapi bila dimungkinkan offline untuk diskusi mendalam disertai praktik beracara pada berbagai instansi penegak hukum.

Pengalaman menjadi Satgas Anti Kekerasan Terhadap Wartawan Dewan Pers bisa menjadi referensi saat tangani Kasus Pekanbaru, Polonia Medan, Gorontalo, penyerangan Radar Bogor, dll termasuk hukum / UU apa yang kita terapkan pada kasus tertentu.

Selain hal di atas yang pasti untuk segera dilaksanakan adalah program Ketua Umum PWI Pusat dalam hal advokasi dan pembelaan wartawan. Mohon doa dan dukungannya. •Penulis Ahli Pers

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *