HARIAN PELITA — Merespon lambatnya penyelesaian kasus raibnya dana nasabah Rp500 Juta di Bank BTN Cabang Kebon Jeruk atas nama Muhammad Rafi.

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam  (PW GPI) Jakarta Raya bergerak geruduk Gedung Menara BTN, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Massa mengecam keras bobroknya sistem keamanan digital Bank BTN dan menuntut pertanggungjawaban penuh atas hilangnya dana nasabah tersebut.

Perwakilan massa aksi menegaskan, bahwa PW GPI Jakarta Raya akan mengawal kasus dugaan  perampokan dana nasabah tersebut sampai tuntas.

“Kami akan terus mengawal dan akan membawa massa aksi yang lebih besar apabila pihak  manajemen Bank BTN mau cuci tangan dan tidak mau bertanggung jawab,” tegas Maemun dalam orasinya, Kamis (21/05/2026).

“Berkedok Perbankan, tapi ini adalah modus perampokan dana nasabah secara sistematis yang  harus dibrantas dan diadili. Agar tidak menimbulkan korban nasabah lain yang lebih banyak serta kerugian yang lebih besar,” lanjutnya.

Sementara Tim Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan  Pemuda Islam (LBH PP GPI) resmi melayangkan surat somasi kedua kepada Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Langkah tersebut dilakukan karena Tim LBH merasa Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang  Kebon Jeruk, tidak memiliki itikad baik untuk duduk bersama secara kekeluargaan dan membahas solusi penyelesaian.

“Kami melihat Bank BTN tidak punya itikad baik, sebab dalam somasi pertama kami undang  untuk duduk bersama mereka tidak hadir. Mereka malah mengirim surat tanggapan somasi yang menurut kami sangat mengada-ada dan terkesan mau cuci tangan,” ujar Fery Dermawan, salah  satu perwakilan Tim LBH PP GPI.

Ia juga menjelaskan, bahwa kuasa hukum korban menolak keras tanggapan surat dari pihak Bank BTN Cabang Kebon Jeruk yang berdalih bahwa transaksi pemindahan dana melalui layanan Mobile Banking (M-Banking) berada di luar kewenangan Bank. Dengan alasan Buku Tabungan dan Kartu ATM sepenuhnya berada di bawah penguasaan nasabah.

“Benar Klien Kami memegang fisik buku tabungan dan kartu ATM, namun Klien Kami belum pernah menggunakan atau melakukan transaksi apa pun menggunakan kartu ATM tersebut,” tandas Fery Dermawan.

“Selain itu, Klien Kami juga tidak pernah menandatangani spesimen pembukaan layanan MBanking. Bagaimana mungkin fasilitas tersebut bisa aktif dan digunakan untuk menguras saldo?” sambungnya.

Fery juga menegaskan bahwa Bank BTN tidak bisa melempar batu sembunyi tangan. Secara hukum, esensi mutlak dari rekening gabungan bersandi “AND” adalah kewajiban validasi ganda  (dual-control).

“Dalam rekening bersama tidak ada satu pun fasilitas digital yang boleh aktif, dan tidak ada satu  rupiah pun yang boleh bergerak tanpa persetujuan akumulatif dan tanda tangan spesimen dari  kedua pemilik rekening,” tegasnya lagi.

Fery menduga, ada praktek kotor dan penyalahgunaan wewenang di Bank BTN Cabang Kebon  Jeruk. Sehingga saldo Muhammad Rafi Rp.500 juta tersebut dengan mudahnya mereka rampok  dan kuasai secara illegal dan melawan hukum.

“Kami menduga ada praktek kong-kalikong dan penyalahgunaan wewenang, mereka memanfaatkan kelemahan sistem digital di Bank BTN sehingga dana Klien Kami 500 juta raib tak tersisa,” jelas Fery Dermawan.

“Kami juga berharap Manajemen Bank BTN segera mengambil langkah perbaikan dan melakukan audit investigasi internal, agar permasalahan seperti ini tidak terulang. Selain itu, OJK dan BI juga harus bertindak cepat dan tidak menutup mata,” pungkas Fery.

Sebelumnya kasus ini bermula pada 25 April 2025 saat Muhammad Rafi bersama rekannya, Rizki Adi Putra, membuka rekening bersama dengan status “QQ-AND” bernomor 00121-01-50-051250-1 di Bank BTN Cabang Kebon Jeruk.

Sepanjang April hingga Mei 2025, korban telah mentransfer uang ke rekening bersama tersebut 11 kali, hingga mencapai total nominal Rp500.050.000. Pada 7 November 2025 ternyata saldo di rekening tersebut tinggal tersisa Rp8.433.

Pihak Bank memberikan keterangan bahwa seluruh dana telah habis ditarik melalui transaksi aplikasi M-Banking.

Kuasa hukum menilai terdapat kelemahan verifikasi yang fatal pada sistem digital Bank BTN. Rekening dengan status “QQ-AND” secara hukum mengisyaratkan kepemilikan kolektif yang tidak dapat dipisahkan untuk setiap tindakan hukum.

Namun, Bank BTN mengizinkan aktivasi layanan M-Banking hanya pada satu perangkat atau  sepihak tanpa adanya persetujuan tertulis dari korban selaku pemilik sah lainnya. Pihak LBH PP  GPI menduga kuat adanya praktik pencurian identitas, kegagalan sistem keamanan digital, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal bank.

Tindakan meloloskan aktivasi tanpa keterlibatan pemegang fisik kartu ATM adalah melanggar  prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan dan Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, kelalaian ini juga dinilai memenuhi unsur  pelanggaran UU ITE terkait akses ilegal, serta UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Persoalan kian meruncing lantaran Bank BTN Cabang Kebon Jeruk menolak memberikan cetak  (print) rekening koran kepada korban dengan dalih ketentuan Rahasia Bank, dan menuntut adanya surat kuasa atau persetujuan tertulis dari Rizki Adi Putra. ●Redaksi/RSK

HARIAN PELITA — Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang layak edar menjelang Idulfitri, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyediakan layanan ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di berbagai titik strategis mulai dari Jakarta hingga Bengkulu.

Layanan ini diposisikan sebagai alternatif bagi nasabah untuk memperoleh uang pecahan kecil secara mandiri tanpa harus melewati proses antrean di kantor cabang.

Tidak jauh berbeda dengan tarik tunai pecahan biasa, berikut panduan tarik di mesin ATM yang mendukung pecahan Rp10 ribu dan Rp20 ribu:

• Datangi ATM Mandiri yang menyediakan layanan tarik tunai pecahan kecil Rp10 ribu dan Rp20 ribu.
• Masukkan kartu ATM ke mesin.
• Input PIN ATM secara benar.
• Pada tampilan layar, pilih menu “Tarik Tunai”.

• Pilih nominal yang ingin diambil seperti pecahan Rp10 ribu atau Rp20 ribu.
• Uang akan keluar sesuai pecahan yang diminta dan Kartu ATM dapat langsung diambil.

Meskipun hingga saat ini, penyebaran mesin ATM pecahan Rp20 ribu belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Nasabah di luar wilayah operasional yang ditentukan disarankan untuk tetap melakukan penukaran melalui kantor cabang terdekat atau layanan kas keliling resmi yang disediakan perbankan.

Mengutip laman resmi Bank Mandiri, berikut beberapa titik lokasi ATM Mandiri yang menyediakan pecahan Rp10.000 dan Rp20.000:

●Wilayah Jakarta
• Plaza Mandiri: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 (Lobby Selatan & Area CRM).
• Thamrin City: Jl. Kebon Kacang Raya, Kb Melati, Pooling Cb Thamrin City Mall Lt. Dasar.

• Sentra Mandiri Menteng: Jl. RP Soeroso No.2, Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.
• Jalan Sunda: Jl. Sunda No. 1, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

• Bendungan Hilir: Jl. Bendungan Hilir No. 82, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
• Pondok Kelapa: Jl. Pondok Kelapa Indah, No.22-23, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.

• Blok M: Jl. Bulungan No.76, R Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
• Jakarta Falatehan: Jl. Melawai 9 No. 50, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
• SPBU Kahfi Jagakarsa: Jl. Moch Kahfi No.1 Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

●Wilayah Jawa Barat
• Bekasi Juanda: Jl. Ir. H. Juanda No. 155, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.
• Bekasi Jatiwaringin: Jl. Raya Galaxy Blok H/19, Kota Bekasi, Jawa Barat.
• Bogor Taman Safari: Jl. Raya Taman Safari, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

●Wilayah Banten
• Mandiri Anyer: Jl. Raya Anyer-Sirih, Kabupaten Serang, Banten.
• Mandiri Cilegon: Jl. K.H Ahmad Dahlan No.67, Ramanuju, Kec. Purwakarta, Cilegon, Banten.

●Wilayah Sumatera
• Bengkulu S Parman: Jl. Jenderal Sudirman No. 202, Pintu Batu, Kota Bengkulu. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tujuh bank di Indonesia resmi bangkrut atau dicabut izin usahanya sepanjang 2025.

Seluruhnya berasal dari kelompok Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Seperti dikutip dari WartaEkonomi.co.id.

Pencabutan izin dilakukan karena bank-bank tersebut tidak mampu menyehatkan kondisi keuangan meski sudah diberi waktu dan pengawasan. Proses penyelesaian kini ditangani Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan nasabah sesuai ketentuan.

Sepanjang 2025, OJK memperketat pengawasan terhadap BPR dan BPRS demi menjaga stabilitas sistem keuangan daerah.

Tujuh bank yang tutup antara lain BPR Bumi Pendawa Raharja (Cianjur), BPR Nagajayaraya Sentrasentosa (Nganjuk), BPR Artha Kramat (Tegal), BPR Syariah Gayo Perseroda (Aceh Tengah), BPRS Gebu Prima (Medan), BPR Dwicahaya Nusaperkasa (Kota Batu), dan BPR Disky Surya Jaya (Deli Serdang).

Nasabah diimbau tetap tenang dan mengikuti proses klaim resmi yang diumumkan LPS. ●Redaksi/WartaEkonomi

HARIAN PELITA — Sebelum menabung di bank, masyarakat perlu mengetahui jumlah saldo minimal tabungan dari produk ditawarkan. Setiap bank, memiliki produk tabungan dan saldo minimal yang berbeda-beda.

Saldo tersebut berfungsi sebagai pengaman jika nasabah tidak aktif menggunakan rekening. Sehingga, saldo yang mengendap akan digunakan oleh pihak bank untuk menutupi biaya-biaya transaksi.

●Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu 29 Juni 2025.

Setiap jenis tabungan memiliki ketentuan yang berbeda, tergantung segmentasi nasabah dan tujuan produk. Berikut rincian saldo minimal terbaru di empat bank besar di Indonesia per Juni 2025:

●Bank Mandiri

Tabungan Rupiah: Rp 100.000
Tabungan NOW: Rp 25.000
Tabungan Payroll: Rp 10.000
TabunganKu: Rp 20.000
Tabungan TKI: Rp 10.000
Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000
Tabungan SiMakmur: Bebas biaya
Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar): Rp 5.000

●Bank BNI
BNI Taplus: Rp150.000
BNI Taplus Bisnis: Rp1.000.000
BNI Taplus Pegawai: Sesuai PKS
BNI Taplus Muda: Tanpa saldo mengendap BNI Pandai: Tanpa batasan saldo BNI SimPel: Rp5.000
BNI Tabunganku: Rp20.000

●Bank BRI
BRI Simpedes: Rp25.000
BritAma: Rp50.000
BritAma Bisnis/Pro/X: Rp50.000
BRI Tabunganku: Rp20.000
BRI Junio: Rp20.000
BRI SimPel: Rp5.000.

HARIAN PELITA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mendalami laporan gangguan sistem layanan di Bank DKI selama libur Hari Raya Idulfitri 2025. Laporan sebelumnya telah diterima dari pihak Bank DKI pada 1 April 2025.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini sedang berjalan secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

“Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait gangguan sistem Bank DKI. Kami pastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional dan transparan,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Ia juga menegaskan bahwa setiap perkembangan penyelidikan akan disampaikan kepada publik sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.

“Setiap perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan kepada publik sesuai prosedur dan tahapan penyidikan. Kami mohon masyarakat bersabar dan memberikan kepercayaan kepada Polri untuk menangani kasus ini dengan tuntas,” tambahnya.

Sebelumnya kasus ini mencuat ke publik setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar gangguan sistem dan dugaan kebocoran dana di Bank DKI dilaporkan secara resmi ke Bareskrim.

Bahkan masyarakat pelanggan Bank DKI mengeluhkan buruknya pelayanan ketika hendak melakukan transfer. Sehingga masyarak pun menuding manajemen Bank DKI tidak profesional. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Bank Mandiri berhasil mendapatkan laba bersih 2024 sebesar 55,8 triliun. Dari laba tersebut, Bank Mandiri membagikan dividen sebesar 78% atau Rp43,51 triliun kepada para pemegang saham sebesar Rp466,18 per saham.

Jumlah dividen per saham yang diberikan Bank Mandiri naik 31,71% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

“Alhamdulillah Bank Mandiri mampu menunjukkan peningkatan dividen dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah dividen ini menjadi bukti loyalitas Bank Mandiri kepada para pemegang saham,” kata Menteri BUMN Erick Thohir. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menegaskan bahwa berkaitan masalah gangguan layanan dialami Bank DKI yang terjadi sejak 29 Maret 2025 lalu pihaknya akan memanggil seluruh direksi Bank DKI.

Muhammad Taufik Zoelkifli mengaku Selasa ini akan memanggil Bank DKI dengan menghadirkan pejabat utamanya.

Tujuan pemanggilan itu, sambung Taufik, mendengarkan penjelasan dari Bank DKI terkait masalah tersebut.

Tidak hanya itu, pemanggilan juga sebagai upaya mencari solusi mengatasi masalah gangguan itu.

Menurut di, salah satu kelemahan Bank DKI yakni dari segi penggunaan teknologi.

Penggunaan teknologi oleh Bank DKI dinilai jauh tertinggal jauh dibandingkan bank lain.

Selain itu, Taufik menyinggung perihal apakah direksi Bank DKI masih bisa berjanji melaksanakan perbaikan.

Taufik juga mendengar bahwa direksi Bank DKI telah berkomunikasi dengan gubernur dan wakil gubernur.

“Mudah-mudahan nanti dari dua sisi,” tandas politisi PKS itu.

Diharapkan, DPRD dan gubernur bisa memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dialami Bank DKI.

Gangguan yang dialami Bank DKI sampai berhari-hari ini membuat akun Instagram Bank tersebut menjadi sasaran kemarahan nasabah.

Pada Maret 2025, Bank DKI sempat mendapat penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2025 kategori Perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ajang ‘7th Top Digital Corporate Brand Award 2025’.

Penghargaan itu diberikan karena Bank DKI dinilai memiliki komitmen untuk beradaptasi dengan perubahan digital.

Hal itu terbukti lewat data interaksi digitalisasi Bank DKI dengan masyarakat.

Terkait dengan keluhan nasabah di media sosial, Bank DKI telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Bank DKI pun memberikan petunjuk kepada nasabah yang ingin melakukan pengaduan.

Bank DKI menyampaikan pengumuman terbatasnya layanan di sejumlah kantor Cabang Pembantu Bank DKI untuk tanggal 31 Maret 2025, 1-5 April 2025 dan 7 April 2025 yang beroperasi mulai pukul 10.00 WIB. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Seorang pegiat media sosial, Begin Adi Nugroho menyampaikan klarifikasi soal informasi tersebar yang bisa menimbulkan penafsiran berbeda oleh Bank Mandiri.

Bahwa, Informasi yang Begin masuk ke Instagram Story adalah dari sudut pandang pribadi, sehingga ia memohon maaf apabila kontennya menimbulkan pemahaman kurang tepat, dan menyinggung manajemen Bank Mandiri.

“Dengan penuh kesadaran, saya Begin Adi Nugroho meminta maaf dan menyatakan penyampaian informasi tersebut adalah didasarkan pada pengalaman individu.”

Ia berharap klarifikasi tersebut bisa memperjelas situasi sekarang ini, sehingga menutup ruang kesalahpahaman lebih lanjut.

“Saya menyadari bahwa beberapa informasi yang saya sampaikan dapat menimbulkan interpretasi berbeda. Saya berkomitmen untuk lebih berhati-hati di masa mendatang dalam menyebarkan informasi menyangkut perusahaan.”

“Saya tidak akan mengulangi tindakan menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan.”

Peristiwa ini berawal ketika Begin Adi Nugroho memposting berita-berita online mengenai permasalahannya untuk memberi edukasi kepada publik tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. ●Redaksi/Rls/Alia

HARIAN PELITA —  Bank Indonesia (BI) mencabut dan menarik uang rupiah logam pecahan Rp 500 tahun emisi (TE) 1991, Rp1.000 TE 1993, dan Rp500 TE 1997 dari peredaran.

•Seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (2/12/2023)

Keputusan ini diambil melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No14 Tahun 2023, terhitung sejak 1 Desember 2023.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, pencabutan dan penarikan uang rupiah logam tersebut dilakukan dengan pertimbangan antara lain masa edar yang cukup lama dan perkembangan teknologi bahan atau material uang logam.

“Terhitung tanggal dimaksud uang rupiah logam tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (1/12/2023).

Ia menambahkan, bagi masyarakat yang memiliki uang rupiah logam tersebut dan ingin melakukan penukaran, dapat menukarkannya di bank umum mulai 1 Desember 2023 sampai dengan 1 Desember 2033, atau 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

Penggantian atas uang rupiah logam Rp500 TE 1991, Rp1.000 TE 1993, dan Rp500 TE 1997 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama dengan yang tertera pada uang rupiah logam dimaksud.

Layanan penukaran dapat juga dilakukan di kantor pusat maupun kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia.

Caranya dengan terlebih dahulu melakukan pemesanan penukaran melalui aplikasi PINTAR yang diakses melalui https://www.pintar.bi.go.id. Itu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan atau informasi yang disampaikan mengenai jadwal operasional dan layanan publik Bank Indonesia. •Redaksi/Kompas/Alia

HARIAN PELITA — Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia sepakat memperbarui perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal atau local Currency bilateral swap arrangement (LCBSA) hingga senilai 8 miliar ringgit Malaysia atau Rp28 triliun pada 23 September 2022. Pembaruan LCBSA tersebut juga semakin memperkuat kerja sama keuangan antar kedua bank sentral.

“Bank Indonesia memercayai bahwa pembaruan LCBSA tersebut mencerminkan terus berlangsungnya penguatan kerja sama keuangan antara Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia dan diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi kedua negara,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman BI, Rabu (28/09/2022).

Perjanjian ini berlaku efektif selama tiga tahun dan merupakan pembaruan atas perjanjian yang pertama kali disepakati pada tahun 2019.

“Pembaruan perjanjian juga menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas pasar keuangan melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas untuk transaksi bilateral antara Indonesia dan Malaysia,” tutur Perry.

Senada, Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Nor Shamsiah Mohd Yunus juga menyambut baik pembaharuan kesepakatan LCBSA ini.

“Mempertimbangkan perkembangan arus perdagangan yang signifikan antara Malaysia dan Indonesia, kami menyambut baik untuk melanjutkan kerja sama dengan Bank Indonesia melalui pembaruan perjanjian LCBSA ini. Kerja sama LCBSA ini juga melengkapi kerja sama keuangan yang telah dimiliki kedua bank sentral yang ditujukan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal pada aktivitas perdagangan dan investasi antar kedua negara” ucap Tan Sri. ●Red/Esa