KITA MENDENGAR kasus mempersangkakan seorang yang mengejar pelaku penjambret tas isterinya kemudian tewas di Sleman, lalu korban Hogi Minaya ditetapkan tersangka oleh Polres Sleman.

Ini kebodohan penegak hukum yang hanya mengandalkan “ilmuhukum” cetek bahkan sok pintar kemudian mengambil kesimpulan bodoh menjadikan Hogi tersangka.

Padahal Hogi hanya ingin pelaku penjambretan itu ditangkap, kemudian niatnya menyerahkan pelaku kepada pihak berwajib. Meskipun pelaku akhirnya tewas.

Apa yang terjadi, pasal yang dikenakan kepada Hogi menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. “Gimana caranya pembelaan karena isterinya dijambret tapi berubah jadi tersangka?,”.

Komisi III DPR mengkritik keras Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto dalam kasus Hogi Minaya yang menjadi tersangka setelah mengejar penjambret istrinya. “Polisi sudah salah menerapkan pasal,” sebut Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin.

Safaruddin mengorek pasal agar polisi pintar yaitu isi Pasal 34 KUHP baru yang intinya mengatur melakukan perbuatan dilarang tidak dipidana jika melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman.

“Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP lama, Overmacht, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri! Bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum,” ujar Safaruddin pada rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Artinya polisi harus belajar banyak dan menghapalnya agar tidak salah menerapkan pasal-pasal yang terbaru, bukan mengandalkan wewenangnya sebagai polisi saja. Itu teledor namanya!.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Kejari Sleman yang melanjutkan kasus itu koordinasi yang salah.

“Jaksa lagi, P21 juga. Anda koordinasi yang enggak bener itu, Polres dengan Kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah,” ujarnya.

Safaruddin juga mengkritik pernyataan Kapolres Sleman yang menyebut ada tindakan tidak seimbang. Padahal dia mengingatkan Hogi hanya seorang sipil yang membela diri tanpa dipersenjatai apapun.

“Anda bilang tidak seimbang? Dikejar oleh suaminya korban. Orang sipil Pak, tidak punya apa-apa, tidak dipersenjatai. Bukan tidak seimbang, memang justru yang tidak seimbangnya itu orang sipil yang mengejar pelaku curas. Bagaimana bapak bilang tidak seimbang,” kata Safaruddin.

Karena itu, menurutnya kasus ini seharusnya dihentikan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tersangkanya telah meninggal dunia.

“Jadi coba aduh, bolak balik begini Anda salah menerapkan suatu pasal, jadi tindak pidananya adalah curas pencurian dengan kekerasan, tersangkanya meninggal dunia ya selesai SP3,” pungkasnya.

Sementara itu Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo menyampaikan permintaan maaf kepada Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya.

Artinya, sebuah keputusan salah akhirnya bisa mempermalukan institusi kepolisian dan kejari sebagai penegak hukum bagi masyarakat.

Terkadang kebodohan muncul hanya gegara ingin mempertontonkan kewajibannya sebagai penegak hukum yang berdiri tegak tetapi salah besar!. *****

HARIAN PELITA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan jutaan tenaga kerja dalam bidang digital. Peluang besar ini mengingat tumbuh suburnya ekosistem digital.

“Kita butuh 9 juta tenaga kerja dalam 15 tahun atau kita harus melahirkan 600 ribu tenaga kerja setiap tahun. Inilah tugas Kadin, akselerasi pendidikan agar digitalisasi yang sebagian besar tergantung SDM seluruhnya bisa dipersiapkan oleh anak-anak muda kita,” tegas Menko Airlangga, akhir pekan lalu.

Memanfaatkan kondisi perekonomian nasional membaik saat ini dan ditambah dengan keuntungan memiliki bonus demografi diperkirakan terjadi hingga 2035, salah satu dapat dilakukan yakni dengan mengakselerasi ekonomi digital.

Dengan nilai ekonomi digitaldi kawasan ASEAN yang diproyeksikan mencapai USD 330 miliar pada tahun 2025, Indonesia harus ikut mengambil peluang termasuk dengan mempersiapkan sumber daya Manusia.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan, memang terjadi gap permintaan dan penawaran digital talent.

“Jadi memang masih terjadi gap permintaan dan penawaran digital talent ini. Bahkan ada survei yang mengatakan ada 60 persen perusahaan Tekfin yang mengaku susah mendapatkan digital talent di bidang data programming dan data analysis,“ kata Nailul, Senin (5/12/2022).

Karena itu, mereka malah merekrut pekerja asing untuk dua posisi tersebut. “Makanya butuh integrasi pendidikan kita dengan kebutuhan teknologi. Ini yang sampai saat ini belum ketemu,” sebut Nailul. ●Red/Yadi

HARIAN PELITA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar tidak mengurangi jatah atau kuota minyak tanah untuk NTT.

Pasalnya akibat pengurangan kuota minyak tanah pada tahun 2022 ini menyebabkan kelangkaan minyak tanah di NTT.

Kondisi ini menimbulkan keresahan dan kepanikan dalam masyarakat. Mereka mencari minyak tanah ke mana-mana, saling berebutan, bahkan antri hingga berjam-jam untuk mendapatkan minyak tanah.

“Pengalaman dua-tiga minggu terakhir yang menimbulkan kepanikan masyarakat, hendaknya tidak terulang lagi kedepan. Jangan kurangi lagi kuota minyak tanah untuk masyarakat NTT,” kata Abraham di Jakarta, Senin, 5 Desember 2022.

Ia menyebut minyak tanah telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat NTT. Alasannya, kayu api yang biasa dipakai untuk memasak sudah jarang ada karena hutan sudah gundul.

Kalaupun ada yang dijual, harganya sama dengan minyak tanah. Karena itu, masyarakat lebih banyak memakai minyak tanah daripada kayu api.

Di sisi lain, distribusi gas di NTT masih sangat terbatas. Gas hanya ada di kota-kota besar. Harganya pun sangat mahal. Kondisi itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat menengah dan miskin.

“Ini alasan mengapa minyak dibutuhkan. Maka ketika terjadi pengurangan kuota, sangat cepat dampaknya,” ujar anggota Komite I ini.

Senator yang sudah tiga periode ini berharap BPH Migas bisa meningkatkan kuota minyak tanah di NTT. Peningkatan sesuai penambahan pemakaian minyak tanah yang terus naik tiap tahun. ●Red/Yadi

HARIAN PELITA —- Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan ada peluang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mengusung paslon Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto dalam Pilpres 2024.

Meski Golkar saat ini mengajukan Airlangga sebagai Capres. Cecep mendasarkan analisis pada rekam jejak Golkar dalam beberapa pemilu.

“Kalau mengikuti perkembangan pemilu, misalnya dari Golkar, mereka tentu ketum-nya ingin diusung sebagai capres. Tapi nanti ketika hendak memasuki masa pendaftaran pasangan capres-cawapres ke KPU, biasanya ada move, pergerakan, dinamika politik yang terjadi. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ke publik sebelumnya,” tegas Cecep di Jakarta, Rabu (12/10/2022)

Cecep memprediksi Golkar akan mengalihkan dukungan jelang masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU.

“Kemungkinan Golkar akan mengalihkan dukungan bukan memaksakan Airlangga sebagai capres di tengah tahun 2023 saya kira bisa berubah,” ujarnya.
 
Sebelumnya, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden paling populer saat ini dengan 30 persen.

Mengalahkan duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 22,8 persen, serta pasangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan 23,9 persen.

Salah satu partai anggota KIB yakni PPP, juga memberikan sinyal untuk mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024.

Menurut Cecep, saat ini, sejumlah partai masih berupaya untuk meningkatkan daya tawar untuk bernegosiasi dengan partai lain. Pada nantinya, partai tersebut akan berkompromi dalam urusan pengusungan Capres-Cawapres.

Masing-masing partai berusaha mengusung ketum sebagai capres atau cawapres, tapi mereka nanti di akhir, tengah tahun 2023, mereka akan pragmatis.

Mereka tentu ingin berada di barisan pemenang,” ungkapnya
Cecep menekankan rekam jejak politik Golkar yang hampir selalu berada dalam lingkar kekuasaan.

“Kalau kita lihat strategi politik Golkar selalu bermain di banyak kaki. Dalam beberapa hal juga selalu masuk dalam kekuasaan. Jadi barisan pendukung pemerintah,” pungkasnya.
 
︎Serap Aspirasi
 Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan, pihaknya menerima aspirasi dari akar rumput PPP yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres. Hal ini berdekatan dengan rilis hasil Survei LSI menyebutkan simulasi Paslon Ganjar-Airlangga menempati urutan teratas.
 
“PPP baru pada tahap penyerapan aspirasi dari bawah. Hasil-hasil survei itu memang menjadi salah satu referensi bagi PPP dalam mendiskusikan secara internal tentang sosok-sosok potensial untuk Pilpres,” kata Arsul.

Segala bentuk aspirasi dan hasil survei akan menjadi pertimbangan di PPP untuk melangkah kedepan. Yang terpenting adalah konsistensi.

”Tentu PPP akan melihat konsistensi hasil survei tersebut dari waktu ke waktu. Jadi kalo soal paslon maka kita lihat dulu konsistensinya seperti apa,” sebut Arsul.
 
Aspirasi dari kader PPP ditampung, namun pada akhirnya, siapa paslon yang diusung PPP adalah satu, untuk dihormati semua.

Sementara itu, kabarnya tiga parpol anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Partai Golkar, PPP dan PAN akan bertemu dalam waktu dekat. PPP akan menjadi tuan rumah. Sebelumnya disebutkan pertemuan ini akan berlangsung di Semarang.

“Ini masih dibicarakan, kemungkinan tempatnya dipindah ke luar Jawa.” tandas Arsul.

Ketua Umum Partai Golkar dan Ganjar Pranowo yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sudah pernah bertemu. Mereka menghadiri puncak tradisi Yaqowiyu di Klaten. Kedua tokoh politik yang masuk bursa Pilpres 2024 itu tampak ‘berduet’ saat menyebarkan kue apem ke ribuan warga. ●Red/Yadi

HARIAN PELITA —- Dua nama dikabarkan akan bertarung pada Pemilihan Presiden tahun 2024 mendatang yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Head To Head, antara Anies Baswedan yang telah diusung Partai NasDem dan Prabowo Subianto calon kuat dari Partai Gerindra.

Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem telah mengibarkan bendera mengusung Anies Baswedan di deklarasikan berapa waktu lalu.

Bahkan Surya Paloh membebaskan Anies Baswedan mencari sendiri Calon Wakil Presiden, dan meminta juga agar Anies melakukan pendekatan ke Partai Demokrat dan PKS.

Partai NasDem memunculkan Anies Calon Presiden 2024, suhu politik panas dingin. politik Indonesia pun menggeliat Partai-Partai yang semula “bekoar” kini mungkin panas dingin.

Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons positif keputusan Partai Nasdem. Menurut PKS, Anies memiliki rekam jejak yang baik.

Partai Demokrat juga menghormati keputusan Nasdem yang mengajukan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Ketua Umum Demokrat AHY mengaku Nasdem sudah berkomunikasi dengannya sebelum mengumumkan nama Anies Baswedan.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menanggapi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut Anies Baswedan telah melakukan politik identitas. Menurutnya, tiap manusia pasti pernah berbuat salah.

“Mana ada manusia yang sempurna. Mana ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan,” kata Ali kepada wartawan pekan lalu.

Anies dinilai menjadi sosok yang mampu meneruskan pembangunan di Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan tersebut juga memiliki prinsip dan perspektif yang sejalan dengan Partai NasDem.

Nama Anies memang masuk ke dalam tiga kandidat calon presiden diumumkan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam rapat kerja nasional partai tersebut Juni lalu. Dua nama lainnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa.

Ali menjelaskan, kala menjalankan tugasnya sebagai Gubernur, Anies tidak diskriminatif dalam menjalankan kebijakannya. Ia mengatakan hal ini menunjukkan bahwa Anies tidak mengulangi kesalahannya.

“Nah bagi NasDem yang diukur itu adalah ketika Anies menjadi Gubernur, apakah dia melakukan kesalahan berulang? Dalam artian bahwa ketika Anies menjadi Gubernur itu, dia diskriminatif tidak dalam melaksanakan kebijakannya?,” ujarnya.

Ali menilai Anies menjadi salah satu Gubernur yang menjaga toleransi. Menurutnya, Anies bisa menjaga kerukunan antar umat beragama di DKI Jakarta.

“Dia menjadi Gubernur untuk semua golongan, mengizinkan umat Kristen membangun gereja, memberikan izin, menggunakan APBD untuk membantu Sekolah Minggu, dan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan bahwa partainya tidak akan mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ia menyebut Anies telah melakukan politik identitas dalam gelaran Pilkada lalu.

Kendati tidak dilakukan secara terang-terangan, kata Grace, namun Anies Baswedan berdiam diri mengikuti alur dan menikmati hasilnya.

“Jadi buat PSI sangat jelas Capres yang kami dukung haruslah orang yang gak bertentangan dari nilai dasar PSI, anti korupsi dan anti intoleransi,” kata dia.

Selain menyatakan tak mendukung Anies Baswedan, PSI pun mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden. Ganjar, menurut Grace Natalie, lebih sejalan dengaan prinsip dasar mereka. 

Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq menilai langkah Partai NasDem mengusung Anies capres itu sebagai strategi memenangkan Pilpres 2024.

Menurut dia, Anies bisa menjadi alat untuk mendongkrak elektabilitas NasDem di Pilpres mendatang.

“Saya melihat parpol-parpol hari ini jalankan strateginya untuk memenangkan atau perkuat meningkatkan perolehan suara di 2024.

Salah satu strategi menguatkan siapa capres yang bisa nambah elektabilitas partainya,” ujar Maman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Ia kemudian mencontohkan strategi serupa seperti yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan PKB yang resmi berkoalisi. Keduanya pun sama-sama mengusung ketua umumnya sebagai capres.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad mengatakan, dinamika politik dalam tubuh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih sangat longgar dan dinamis.

Namun kedepan, kata dia, KIB bisa melakukan konvensi atau mencalonkan sosok dari kalangan sendiri.

“Kenapa KIB tidak adakan konvensi mencari capres cawapres potensial ? bisa menjaring atau menentukan sosok capres yang menjadi daya tarik, ini menjadi apa yang ditawarkan KIB. Entah dari salah satu ketua partai misalnya Pak Airlangga,” kata Nyarwi, Rabu (5/10/2022).

Tiga parpol anggota KIB, yaitu Partai Golkar, PPP dan PAN tengah intensif melakukan pendekatan ke sejumlah partai. ●Redaksi/Alia/02

HARIAN PELITA —- Sebanyak 55 unit mobil listrik akan digunakan dalam event internasional Parliamentary 20 (P20) mulai berdatangan di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (30/9/2022).

Berdasarkan pantauan lapangan, deretan mobil listrik bermerek Hyundai IONIQ 5 tersebut sudah terparkir di area parkir dekat kawasan parkir motor. Diperkirakan mobil ada 30 unit.

“Ini baru datang, semalam tahap pertama sekitar 30 unit, kalau tidak salah ada 55 unit yang akan digunakan,” kata salah seorang Pamdal tak mau disebutkan namanya saat ditemui di parkiran.

Sementara itu Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supadma Rudana saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatApps belum merespon. Begitu pula, saat dikontak telepon selulernya tidak menjawab.

Ditempat terpisah, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebutkan selama penyelenggaraan kegiatan P20, pihaknya menyediakan sekitar 55 unit ‘Hyundai Ionic 5’, kendaraan listrik yang merupakan dukungan dari PT Hyundai Indonesia untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan P20.

“Ini wujud komitmen dan dukungan DPR RI untuk terus mengkampanyekan ramah lingkungan dan menghargai karya anak bangsa,” ujarnya

Alasannya, kata Indra lagi, hal ini karena mobil listrik tersebut dirakit di Indonesia. “Selama kegiatan P20 berlangsung mobilisasi para delegasi akan menggunakan mobil listrik yang juga akan digunakan di G20 November mendatang,” terangnya lagi.

Sebelumnya, Kepala Biro BKSAP DPR RI Endah Tjahjani Dwirini sempat mengungkapkan sebanyak 36 negara sudah mengkonfirmasi untuk hadir dalam P20.

“Terdiri dari 20 ketua parlemen negara anggota G20 dan 16 ketua parlemen dari negara yang dianggap strategis,” ujarnya saat di Hotel Ibis Style, Bogor Raya.
Saat ditanya soal parlemen Israel dan Taiwan, Pihaknya tidak mengundang kedua negara tersebut. ●Red/Yadi

HARIAN PELITA — Jenderal Andika Perkasa, dan para Kepala Staf TNI, Rapat di ruang Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu dilakukan secara tertutup.

Kepala Staf TNI hadir adalah KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Sementara, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo sedang mendampingi presiden dan dikabarkan menyusul. Sementara Effendy Simbolon absen.

“Bahwa hari ini Pak KSAU ada bantuan kemanusiaan untuk korban banjir mendampingi Presiden. Suratnya ada. Nanti, kalau Bapak Ibu ingin melihat suratnya, sudah diberikan kepada Komisi I, namun diusahakan (hadir) menyusul,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat membuka rapat.

Dalam rapat digelar secara tertutup, Dudung duduk sejajar dengan Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika. Pada rapat kerja di Komisi I DPR sebelumnya, Dudung tak hadir, dan membuat isu keretakan antara Panglima TNI dengan KSAD mencuat ke permukaan.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin,Pak Haris menegaskan, tidak ada keretakan yang terjadi di antara keduanya.

“Memang nggak ada (masalah), saya sudah bicara Pak dudung hadir, tanda nggak ada masalah. Memang tidak ada, saya sudah bicara baik dengan Panglima maupun KSAD,” kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/9/2022) kemarin.

“Saya jamin tidak ada masalah, bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam diksusi, dan dalam aplikasi di lapangan itu hal biasa dalam kehidupan militer. Saya 35 tahun jadi prajurit TNI, jadi itu dinamika tidak usah dibesar-besarkan terlalu dipanjangkan, TNI dalam pandangan saya tetap solid,” katanya. ●Red/Yadi

HARIAN PELITA —  Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah untuk melanjutkan ujicoba konversi elpiji ke listrik dan membuktikan bahwa dengan cara ini masyarakat bisa berhemat.

“Perlu, lebih banyak uji coba, daerah diperluas, konteksnya di daerah yang masyarakat perkampungan banyak. Jangan di kota, meski di kota juga perlu. Saya ingin melihat apakah menggunakan kompor gas lebih mahal dari listrik, artinya teori cost benefit,” tegas Trubus, Senin (26/9/2022).

Rencananya pemerintah akan melakukan uji coba di Solo dan Denpasar, Bali.

“Program kompor listrik induksi ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300 ribu unit, yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan  terkait program konversi kompor gas menjadi listrik industri.

Trubus sendiri sudah turun ke lapangan dan bicara dengan masyarakat. Dia menyimpulkan, belum ada urgensinya untuk mengkonversi elpiji ke kompor listrik.

“Artinya kebijakan konversi tidak ada urgensinya, persoalannya, itu yang namanya kebijakan apa yang dimaui pemerintah. Pemerintah maunya mengkonversi jadi kompor listrik, sehingga kebijakan ini menjadi tidak tepat peruntukannya, tidak tepat.” jelas Trubus.

Pemerintah masih belum melakukan komunikasi publik yang kepada masyarakat atas kebijakan ini. Selain itu infrastruktur pendukung juga belum siap.

“Karena infrastruktur harus disiapkan semua, misal kalau rusak bawa kemana. Harus dimodifikasi sesuai dengan watt masyarakat. Ada kolaborasi dengan para pabrikan, agar lebih sederhana. Apalagi keluhan di masyarakat listrik sering mati,” tambah Trubus.

Sebelumnya Menko Airlangga juga menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini.

Trubus menambahkan, kebijakan ini bahkan tidak akan terwujud pada masa sisa pemerintahan Presiden Jokowi.

“Saya lihat di masa Pak Jokowi gak mampu. Kalau bicara kebijakan publik, tidak mungkin jangka pendek, “ tambah Trubus.

Sementara itu, Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan program konversi kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik induksi. Menurutnya penundaan itu juga dapat diterima mengingat masih banyak persoalan teknis yang perlu dibenahi.

“Penundaan itu cukup realistis mengingat masih banyak masalah teknis yang belum teratasi. Pengguna kompor listrik harus pelanggan di batas 1.300 VA (volt ampere) dan masalah pemadaman di berbagai daerah menjadi hambatan,” ujarnya.

Menurutnya, program itu tepat sepanjang tidak dimaksudkan sebagai alih beban dari PT PLN (Persero) ke masyarakat. “Sebagai program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik cukup tepat. Tapi jangan sampai, program itu dimaksudkan untuk mengalihkan beban oversupply dari PLN ke masyarakat,” ungkap Fahmy.

Fahmy menegaskan program tersebut tidak akan cukup mengonversi penggunaan LPG 3 kg. Fahmy menyarankan agar pemerintah juga mempertimbangkan bauran energi lain untuk mengonversi LPG 3 kg.

“Program konversi LPG 3 kg tidak akan mencukupi hanya dengan kompor listrik. Perlu dikembangkan bauran energi terdiri gasifikasi batu bara menjadi gas tabung, jaringan gas, kompor listrik LPG non-subsidi,” katanya.

●Lebih Murah
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai penundaan program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik induksi lebih disebabkan oleh kesiapan pemerintah untuk menjalankan program tersebut.

“Penundaan ini menurut saya karena faktor dari persiapan terlebih dahulu. Karena kalau keekonomian, selama masih menggunakan tarif subsidi kompor induksi lebih ekonomis jika dibandingkan kompor gas,” terangnya.

Mamit menjelaskan perhitungan ekonomi program konversi tersebut. Jika masyarakat menggunakan LPG 3 kg sebanyak 3 tabung dalam 1 bulan di mana harga eceran per tabung adalah Rp20 ribu/tabung maka pengeluarannya adalah Rp60 ribu/bulan.

“Kita bandingkan dengan kompor induksi di mana pemakaian dalam 1 bulan minimal saja 60 kwh. Dengan per kwh kita gunakan tarif 900 VA subsidi yaitu Rp605 per kwh maka sebulan harus membayar Rp37,8 ribu. Tapi semua tergantung pemakaian ya. Sama seperti tarif listrik ke depannya,” lanjutnya.

Menurut Mamit, penundaan itu juga akan membuat beban PLN semakin berat karena harus menanggung beban kelebihan suplai produksi listrik. Megaproyek pembangkit listrik 35 giga watt (GW) dalam periode 2015-2019 menjadi penyebab kelebihan kapasitas listrik. Saat ini, PLN menanggung beban 6-7 GW.

“Saya kira dengan penundaan ini maka beban bagi PLN akan semakin besar, karena kelebihan 6-7 GW ini menambah pengeluran PLN sebesar Rp3 triliun/GW/tahun,” jelasnya.

Mamit mengatakan beban PLN akan bertambah karena skema kerja sama dengan Independent Power Producer (IPP). Dimana PLN diharapkan mampu menegosiasikan ulang skema tersebut.

“Skema dengan IPP adalah take or pay. PLN saya kira harus melakukan re-negoisasi dengan IPP terkait dengan skema take or pay ini sehingga tidak terlalu membebani keuangan PLN. Harapan kemarin adalah dengan adanya konversi maka bisa meningkatkan konsumsi listrik,” pungkasnya. ●Red/Yadi

HARIAN PELITA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto didampinggi  Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menggelar Jumpa Pers di  Nusantara 1, Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Lantai 7, Rabu  (14-9-022).

Pada saat itu Effendi Simbolon memohon maaf kepada teman-teman TNI dengan menyatakan tidak ada niat tidak baik, karena ia juga putra dari TNI AD.

Menurut Effendi Simbolon, ia menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi, itu soal lidership dan seterusnya, yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri, jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI angkatan Darat.

“Untuk kepada seluruh anggota TNI dimana pun berada saya minta maaf sebesar-besarnya. Tidak ada niat saya menuding buruk,” tutur Effendi Simbolon, Rabu (14/9/2022).

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menegaskan, “Kalau hari ini mudah-mudahan setelah pak Effendi menjelaskan kita semua segera ademlah,  lagi kita tidak ingin republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa,” ujar Utut Adianto.

Effendi Simbolon dengan mimik serius mengatakan, mohon maaf dan juga kepada Kepala Staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang juga merasa kurang nyaman.

“Sekali lagi saya mohon maaf dan saya sekali lagi ingin menegaskan mencintai TNI itu sesuai dengan  Poksi. Saya sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri,” pungkasnya. ●Red/Yadi

HARIAN PELITA — Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) 14th Summit of Women Speakers of Parliament (14SWSP) diselenggarakan di Uzbekistan.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para ketua parlemen perempuan internasional itu, Puan menekankan pentingnya peran kepemimpinan perempuan dalam pemulihan pandemi Covid-19.

Itu disampaikan Puan saat berbicara dalam sesi pertama 14SWSP yang digelar di parlemen Uzbekistan di Taskhent, Kamis (8/9/2022).

Di forum bertemakan ‘Mengatasi Risiko Pemulihan Global Pasca-Pandemi’ itu, ia berbicara soal dunia kini tengah menghadapi banyak tantangan.

“Pandemi, perubahan iklim, krisis pangan dan energi, serta dampak ketegangan geopolitik telah menghantam dunia tanpa pandang bulu,” ujar Puan.

Puan pun menyinggung soal tambahan 75-95 juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2022. Bahkan, sebanyak, 828 juta orang tidur dalam keadaan lapar setiap malam.

“Saat ini, kita tidak hanya perlu pulih, tetapi kita juga perlu membangun dunia yang tangguh, dunia yang lebih baik untuk semua orang,” tuturnya.

Di hadapan para ketua parlemen perempuan dunia, Puan mengungkapkan pandangannya untuk membangun dunia yang tangguh. Ia menyebut ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencapai hal itu.

“Pemulihan global pasca-pandemi harus menjunjung tinggi prinsip inklusivitas. Kita membutuhkan proses pemulihan yang berpusat pada masyarakat. Setiap orang harus mengambil bagian dalam upaya global kita untuk pemulihan,” sebut Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, proses pemulihan harus mengurangi kesenjangan ketimpangan yang semakin melebar sebagai dampak pandemi Covid-19. Puan juga menilai, upaya pemulihan pasca-pandemi Covid-19 harus berfokus pada pembangunan dunia yang lebih baik. ●Red/Yadi