HARIANPELITA – Kebebasan Pers kembali menjadi sorotan setelah insiden mencederai profesionalisme jurnalistik di kegiatan “Kampung Hijau” di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (21/04/2026).

Padahal acara itu dihadiri istri Bupati Tasikmalaya, saat itu seorang wartawan mengalami perlakuan tidak semestinya saat hendak menjalankan tugas peliputan.

Wartawan dihadang dan diinterogasi seorang petugas identitasnya belum diketahui secara pasti.

Pertanyaan yang diajukan tidak hanya seputar tujuan wawancara, tetapi juga menyangkut status verifikasi medianya di Dewan Pers.

Sikap petugas itu dikecam sebagai penghalangan wartawan yang diancam dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 denda Rp500 juta karena dinilai tidak relevan dalam konteks peliputan kegiatan publik.

Wartawan berada di lokasi mengecam tindakan itu berlebihan dan mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap regulasi Pers di Indonesia.

●Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara jelas menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Karena itu tindakan berpotensi menghambat kerja jurnalistik dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang.

“Bodoh itu petugas, masa mau meliput kegiatan isteri Bupati Tasikmalaya malah tidak boleh diliput. Kan bodoh!,” tukas seorang wartawan, Sabtu (25/4/2026). ●Redaksi/Lili