HARIAN PELITA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Menurut Ketua DPD RI ke-6 itu, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses pilkada serentak yang lalu. Karena kami beranggapan Pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

“Pernyataan Pak Presiden dan ketua umum partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (13/12/2024).

Di sisi lain, lanjutnya, Pilkada langsung juga tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin.

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi”, terangnya.

Artinya apa,  kata Sultan, diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem Pemilu hingga sistem Partai Politik kita saat ini. Oleh karena itu melalui buku yang kami tulis “Green Democracy”, kami menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah bisa melalui DPRD untuk pilkada Gubernur, sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.

“Terutama pilkada Gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati,” tegasnya.

Tujuannya, terang Senator asal Bengkulu itu, adalah agar Gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu Gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.

Lebih lanjut mantan Gubernur Bengkulu itu mengatakan pihaknya akan melakukan mengevaluasi dan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. Karena saat ini sedang reses, kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini.

“Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” lanjut sultan

Tapi intinya : kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi kita makin efisien makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokracy makin matang,” tutupnya. ●Redaksi/Rls/Alia

FOTO Detikcom

HARIAN PELITA — Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meraih penghargaan dari detikcom Awards 2024, dan menjadi Tokoh Demokrasi dan Penguat Lembaga Parlemen Indonesia.

Penghargaan detikcom Awards 2024 digelar di The Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024). Sultan Baktiar menerima langsung penghargaan itu.

Sultan Bachtiar Najamuddin telah menunjukkan komitmen luar biasa meningkatkan peran DPD di era otonomi daerah. Dalam berbagai forum, ia vokal memberikan pandangannya terkait fungsi strategis DPD dalam mendukung pembangunan daerah.

Sultan mengungkapkan bahwa sistem bikameral di Indonesia, yang membagi peran antara DPD dan DPR, belum berjalan efektif. Ia menjelaskan pembagian kewenangan antara kedua lembaga tersebut masih belum proporsional, di mana DPD seringkali terhambat oleh batasan-batasan kewenangan.

Hal ini terlihat dari data menunjukkan bahwa partisipasi DPD dalam proses legislasi hanya mencapai 25% dibandingkan dengan DPR.

Sultan merupakan Wakil Ketua DPD RI periode 2019-2024. Di bawah kepemimpinan Sultan, DPD berhasil menjalin kerja sama yang lebih baik dengan berbagai lembaga daerah dan pemerintah. Ini meningkatkan kolaborasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, di mana kontribusi daerah dalam forum-forum nasional meningkat sekitar 30%.

Dengan pandangan visioner dan tindakan yang nyata, Sultan Bachtiar Najamuddin telah berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat lembaga perwakilan daerah.

Hingga kini, ia terus berupaya mendorong kolaborasi antara DPR dan DPD serta memperjuangkan proporsionalitas kewenangan Lembaga Perwakilan Daerah.

●Detikcom Awards 2024
Detikcom Awards pertama kali digelar pada 2023 dan sukses menganugerahkan sederet penghargaan untuk tokoh, lembaga, merek, hingga perusahaan ternama di Indonesia. Sukses di tahun pertama, detikcom Awards kembali dihadirkan lagi di 2024.

Detikcom Awards 2024 mengambil tema ‘Shaping a New Era: Innovation, Adaptation, and Transformation For Better Indonesia’. Detikcom Awards merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.

Pencapaian yang inspiratif, inovasi-inovasi menonjol, wujud nyata transformasi dan adaptasi serta sederet perubahan yang positif menjadi perhatian dalam detikcom Awards 2024. Penilaian setiap kategori telah melalui proses yang ketat dan transparan dengan sejumlah kriteria. ●Redaksi/Esa

HARIAN PELITA — Sultan B Najamudin terpilih Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2024-2029. Terpilihnya Sultan Najamudin diputuskan lewat sidang paripurna DPD.

Sultan B Najamudin resmi terpilih Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029. Pemilihan tersebut diputuskan melalui voting dalam Sidang Paripurna DPD digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/10/2024).

Sultan Najamudin, merupakan calon pimpinan DPD RI dari paket dua, meraih 95 suara, mengungguli rivalnya La Nyalla Mattalitti memperoleh 56 suara.

“Berdasarkan perolehan suara tersebut sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf b, bahwa calon paket pimpinan DPD yang memperoleh paling sedikit 50 persen ditambah satu dari jumlah seluruh anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna DPD, ditetapkan sebagai calon paket pimpinan DPD terpilih,” ujar Wakil Pimpinan Sementara DPD RI Larasati Moriska di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Paket pertama terdiri dari calon Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, didampingi tiga calon Wakil Ketua, yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.

Sementara itu paket kedua dipimpin calon Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dengan tiga calon Wakil Ketua, yaitu GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Larasati menjelaskan bahwa kedua kandidat telah memenuhi persyaratan dukungan dari anggota DPD RI yang berasal dari empat sub wilayah Indonesia. Dukungan tersebut sudah diverifikasi oleh pimpinan sementara DPD RI, didampingi saksi dari kedua kubu.

Menurut Tata Tertib DPD RI, kedua kandidat yang telah disetujui tidak boleh mengundurkan diri dan harus mengikuti proses pemilihan hingga tahap akhir.

La Nyalla Mattalitti sebelumnya menjabat Ketua DPD RI periode 2019-2024, sedangkan Sultan B Najamudin adalah Wakil Ketua DPD RI pada periode yang sama.

Berikut perolehan suara kedua paket kandidat:

1. Paket Ketua La Nyalla Mattalitti = 56

Wakil Ketua Nono Sampono
Wakil Ketua Elviana
Wakil Ketua Andi Muh Ihsan

2. Paket Ketua Sultan B Najamudin = 95

Wakil Ketua GKR Hemas
Wakil Ketua Yorrys Raweyai
Wakil Ketua Tamsil Linrung
3. Tidak Sah = 0. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Badan Akuntabilitas Publik DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri membahas persoalan batas wilayah antara dua kabupaten di Provinsi Riau.

Ketua BAP DPD RI Tamsil Linrung mengatakan rapat kali ini menindaklanjuti Permendagri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang saat ini menimbulkan konflik atau sengketa lahan.

“Kami berharap bisa ada akselerasi atau percepatan di pemerintah daerah untuk penyelesaian persoalan sengketa lahan antara Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Siak. Salah satu cara untuk dapat menyelesaikan persoalan tapal batas adalah keputusan dari Gubernur Riau. Kami akan meminta Penjabat Gubernur yang saat ini dijabat oleh Sekretaris Jenderal DPD RI dapat membantu mempercepat prosesnya,” ujar Tamsil Linrung di Ruang Rapat Majapahit, Gedung DPD RI di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Ditimpali Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim mengatakan, pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan ini, supaya tidak ada konflik berkelanjutan. Kedua kabupaten tidak mungkin ada yang mengalah sehingga sebaiknya pemerintah daerah yang turun tangan mengatasi konflik.

“Penjabat Gubernur harus menjadi wasit bagi persoalan ini. Dua kabupaten tidak mungkin mengalah. Jadi pemerintah harus proaktif, jangan dibiarkan seperti ini. Posisi Kemendagri sudah benar, tidak mungkin mereka yang merevisi Permendagri Nomor 28 Tahun 2018 sedangkan dari Provinsi itu sendiri tidak ada surat permintaan untuk merevisi,” ujar Abdul Hakim.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Amran MT mengatakan persoalan batas wilayah yang telah diselesaikan oleh pihaknya sampai dengan saat ini sebanyak 31 segmen dan telah dibuatkan peraturan menteri. Sedangkan untuk peninjauan kembali persoalan tapal batas itu, menurut Akmal dapat diakomodir, tentunya jika ada permintaan dari pemda.

“Surat yang datang dari kepala desa, sudah kami terima dan akan segera dikoordinasikan. Tapi sesuai dengan aturan, menunggu surat dari gubernur yang menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan batas wilayah mana yang menjadi cakupannya Kabupaten Siak, begitu juga sebaliknya dengan Kabupaten Bengkalis. Jadi harus sepakat dulu kedua kabupaten itu, ” jelasnya. ●Redaksi/Rls

HARIAN PELITA —- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan DPR untuk tidak gegabah mengoreksi subsidi energi BBM Bersubsidi dinilai sering disalahgunakan demi menjaga ketahanan fiskal dan menggantinya dengan Bantuan Langsung Tunai.

“Kami sangat memahami bahwa tekanan resesi yang diakibatkan oleh inflasi global akan memberikan goncangan yang serius pada bangunan ekonomi nasional. Namun yang paling penting untuk kita sadari bahwa porsi konsumsi masih mendominasi struktur ekonomi nasional”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya  Kamis (18/08-2022).

Menurutnya, demi menjaga momentum pemulihan untuk kebangkitan ekonomi nasional yang lebih kuat secara fundamental, mempertahankan kebijakan subsidi energi BBM masih menjadi  harapan kekuatan yang sesungguhnya.

Hanya saja pemerintah harus menemukan solusi dalam menekan penyalahgunaan subsidi BBM yang menjadi masalah selama ini yang tidak tepat sasaran. Justru dimanfaatkan sebagian besar oleh kelompok masyarakat mampu kelas menengah keatas.

“Prinsipnya, menghindari mudharat itu lebih utama daripada meraih maslahat. Artinya, pilihan menghindari Inflasi yang menjadi momok ekonomi global itu lebih utama daripada memberikan BLT kepada masyarakat”, terangnya.

Bahwa terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi, tentu negara harus menemukan solusinya. Pemerintah harus memiliki sistem penyaluran subsidi energi yang efektif dengan pendekatan hukum yang tegas dalam kebijakan subsidi energi.

Lebih lanjut, Sultan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan khususnya dalam  kebijakan B-30 menjadi B-50 dan seterusnya.

Demikian juga dengan kebijakan industri otomotif kendaraan listrik secara masif.

“Mengendalikan tekanan APBN dengan pendekatan efisiensi subsidi belum cukup untuk menyelamatkan vitalitas fiskal dari gelombang resesi global. Tapi dengan memastikan daya beli masyarakat terjaga, stabilitas nasional akan lebih terjaga”, tutupnya.

Diketahui,Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau harga BBM bersubsidi secara bertahap. Kenaikan harga BBM subsidi sebanyak dua kali pada tahun ini diperlukan agar beban anggaran tak terus meningkat. ●Red/Yadi

HARIAN PELITA —- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak masyarakat mengawasi penyaluran pupuk subsidi difokuskan untuk 9 komoditas prioritas.

Menurut LaNyalla, pengawasan ketat perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi penyelewengan maupun penggelapan pupuk bersubsidi dilakukan para mafia pupuk. Sebab itu merugikan banyak pihak.

“Pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Banyak celah yang akhirnya dimanfaatkan oleh mafia berkaitan distribusi pupuk bersubsidi. Makanya saya meminta monitoring yang ketat guna meminimalisir penyalahgunaan,” ujar LaNyalla, Selasa (19/7/2022).

LaNyalla menyarankan pemerintah tegas dalam menyalurkan pupuk subsidi. Sehingga memberi kepastian bahwa penerima manfaat adalah
yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Tak kalah penting, pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan sehingga para petani tidak kebingungan. 

“Sosialisasi dan pendampingan sampai di tingkat petani sangat berguna untuk memastikan jaminan pasokan pupuk bersubsidi. Selain itu agar distribusinya lancar tanpa kendala termasuk dari sisi distribusi digital,” papar Senator asal Jatim itu.

Menurut LaNyalla, pemerintah harus membantu petani lewat kebijakan subsidi pupuk. Karena pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani. 

“Makanya diperlukan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau,” imbuh dia.

Ditegaskannya lagi kebijakan pupuk subsidi untuk 9 komoditas prioritas adalah langkah tepat dalam mengatasi ancaman krisis pangan. 

Sebab, ancaman krisis pangan perlu segera diantisipasi melalui kebijakan yang efektif, dengan menyiapkan
langkah kongkrit untuk menjamin produksi pangan nasional. 

“Dalam hal ini faktor-faktor yang diperlukan untuk peningkatan produksi pangan harus terpenuhi, salah satunya ketersediaan pupuk,” tukasnya. 

Saat ini, Kementerian Pertanian hanya menyalurkan dua jenis pupuk bersubsidi yakni Urea dan NPK yang difokuskan pada 9 komoditas pangan utama strategis dan berdampak terhadap inflasi.
Untuk tanaman pangan ada padi, jagung dan kedelai. Sedangkan hortikultura ada cabai, bawang merah, bawang putih, perkebunan adalah tebu, kakao dan kopi rakyat. ●Red/Yadi

HARIAN PELITA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah melalui Kementerian terkait untuk melakukan akselerasi penyerapan stok CPO dalam negeri saat ini mencapai 6 juta ton.

Itu disampaikan senator asal Bengkulu itu setelah mengetahui terkoreksinya harga TBS Sawit di banyak daerah dan jatuhnya harga CPO di pasar ekspor sehingga menyebabkan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit petani terkoreksi tajam.

Menurut informasi, harga CPO di Pasar Spot Rotterdam turun 4,33% menjadi US$ 1.490 per Metrik Ton pada perdagangan Rabu, 22 Juni 2022, dari penutupan sehari sebelumnya. Sementara di saat yang sama alokasi CPO untuk kebutuhan pangan dan Energi dalam negeri mengalami penurunan.

“Dengan melihat trend commodity booming khususnya harga CPO yang mulai meredup, pemerintah perlu kembali memberikan perhatian serius terhadap persoalan kebutuhan dan harga end product CPO di dalam negeri. Kami sangat prihatin saat mengetahui tanki-tanki CPO kita penuh dan berdampak pada penurunan harga TBS Sawit petani, sementara di saat yang sama harga minyak goreng justru masih melambung tinggi”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu (25/6/2022).

Menurutnya, dalam situasi global yang terus berubah, pemerintah perlu mengendalikan keseimbangan supply and demand CPO secara presisi. Dugaan kami, CPO Indonesia sudah tidak seksi di pasar ekspor akibat kebijakan pelarangan ekspor CPO beberapa waktu yang lalu.

“Yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan porsi CPO dalam negeri melampaui estimasi yang sudah ditetapkan. Saat ini total konsumsi lokal hanya 1,752 juta ton. Saya kira pasar kita masih terlalu besar untuk angka ini, sehingga serapan CPO semakin tinggi”, tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan Crude Palm Oil (CPO) di dalam negeri untuk kebutuhan biodiesel mencatatkan kenaikan tiap tahun.

Sementara penggunaan CPO untuk pangan menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2019. Di tahun tersebut, penyerapan CPO untuk industri pangan mencapai 58,9 persen. Jumlah ini menurun menjadi 48,4 persen pada 2021 dan diproyeksikan hanya mencapai 46,6 persen pada 2022.

Supplay and demand CPO yang tidak seimbang, kata Sultan, menjadi sumber masalah turunnya harga BTS sawit saat ini. Hal ini tentu sangat mengganggu mekanisme pasar dan Nilai Tukar Petani sawit di daerah.

“Secara fiskal, kami mengapresiasi kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor sawit saat ini. Meskipun harus diakui kebijakan ini sedikit banyak mengganggu laju ekspor CPO RI. Jika melihat serapan CPO yang rendah, sebaiknya kenaikan tarif ekspor ditunda”, tutupnya. ●Red/Yadi

HARIAN PELITA – Kebutuhan untuk mengembalikan UUD 1945 yang asli sudah sangat mendesak.

Untuk itu Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno meminta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memperjuangkan dengan serius dan sungguh-sungguh pemberlakuan kembali UUD’45 yang asli agar negara dapat kembali memenuhi cita-cita Proklamasi 1945.

Itu disampaikan Try Sutrisno saat penyerahan mandat Penyambung Suara Kedaulatan Rakyat dalam Silaturahmi Elemen Masyarakat Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia, Kamis (16/6/2022), dengan tema ‘Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Konstitusi’ di Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta.

Try Sutrisno menjelaskan sejak awal pihaknya sudah memperingatkan kepada MPR agar lebih hati-hati dan cermat serta waspada terhadap perubahan UUD’45 yang ada.

“Tetapi, rupanya peringatan ini tak dihiraukan. Saya pun termasuk terakhir yang dapat memperingatkan. Dari proses amandemen satu dua tiga empat yang jelas ini semuanya tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Maka dari itu kita minta bantuan Pak Nyalla mengawal ini. Beliau adalah sosok yang tepat untuk mengembalikan ini semua,” katanya.

Try Sutrisno menjelaskan, MPR membuat 6 kesepakatan tapi hanya 5 kesepakatan yang akhirnya dilaksanakan.

“Waktu itu Amien Rais ketemu saya di markas besar ABRI dia mengatakan tidak usah khawatir, karena amandemen ini tidak berubah, MPR tetap akan mempertajam. Ini kesepakatan sendiri tetapi akhirnya tidak dilakukan,” ungkap Try Sutrisno.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang langsung menerima mandat tersebut tegas mengatakan siap mengawal dan menjalankan mandat tersebut.

“Kami menerima mandat ini dan siap menyampaikan amanat ini segera, bahkan kami akan bawa ini ke MPR untuk dapat menggelar sidang istimewa,” tegas pria yang lahir di Jakarta, besar di Surabaya dan memiliki orang tua asal Bugis itu.

︎Mandat Kepada DPD-RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan mandat untuk memberlakukan kembali Undang-undang Dasar 1945 buah dari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945.

“Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pembawa suara kedaulatan rakyat senantiasa memohon Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, memberikan Mandat penuh kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk memperjuangkan perubahan masalah fundamental pada Sidang Tahunan MPR RI tangga 16 Agustus 2022,” tutur Sultan Sepuh Jaenudin Arianatareja, Pangeran Heru Rusyamsi Arianatareja, sebagai perwakilan yang membacakan mandat.

Mandat tersebut adalah memberlakukan kembali UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai buah Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Kemudian mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

“Serta membentuk Komisi Konstitusi dengan melibatkan keanggotaan non legislator dan non senator, terdiri dari unsur kedaerahan dan utusan golongan termasuk utusan TNI dan Polri,” katanya.

Yang menjadi landasan dikeluarkannya mandat ini antara lain kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin menyimpang jauh dari cita-cita kemerdekaan RI, juga aspirasi dan tuntutan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan negara kembali didasarkan kepada konstitusi dasar negara yaitu UUD 1945.

Kegiatan ini dihadiri para tokoh seperti Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Ketua Umum PPAD Doni Munardo, Senator asal Lampung Bustami, Senator asal Kepri Darmansyah, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.

Hadir juga Kordinator Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumi Putra Indonesia Zulkifli S. Ekomei, Presidium Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia Achmad Mubarok, dan Letjen TNI Purn. Bambang Darmono dari Gerakan Kaji Ulang Perubahan UUD’45. ●Red/01