HARIAN PELITA — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengancam Meta dan Google bila tak mematuhi aturan perlindungan anak di ruang digital.

Ketegasan itu dikeluarkan setelah keduanya absen dari panggilan pertama dalam pemeriksaan soal PP Tunas. Pemanggilan ini merupakan prosedur sebelum sanksi lebih tegas dijatuhkan.

Meta (induk Instagram, Facebook, dan Threads) serta Google (pemilik YouTube) dinilai belum memenuhi standar perlindungan anak sesuai regulasi berlaku di Indonesia.

Meski telah meminta penjadwalan ulang, pemerintah menilai penundaan ini berpotensi memperpanjang risiko bagi anak-anak di ruang digital. Karena itu, Kemkomdigi mendesak kepatuhan segera dari platform global tersebut.

Jika tetap tidak kooperatif, pemerintah membuka opsi sanksi bertahap, mulai dari teguran tertulis, pemblokiran sementara, hingga pemutusan akses permanen.

Kemkomdigi menegaskan, menciptakan ruang digital yang aman bagi anak bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh platform digital. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — Meta dan Google berencana membangun kabel bawah laut baru yang melintasi wilayah Indonesia sebagai bagian dari inisiatif konektivitas Asia Tenggara.

Langkah ini bertujuan memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan kecepatan serta stabilitas internet, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Kabel ini akan menghubungkan pusat data besar dengan lintas benua, menghadirkan latensi rendah untuk mendukung lalu lintas data global.

Pemerintah Indonesia menyambut positif proyek ini karena sejalan dengan agenda transformasi digital nasional.

Selain memperkuat jaringan utama, kehadiran kabel bawah laut juga diharapkan memperluas pemerataan akses internet ke wilayah terpencil.

Meskipun jadwal pembangunan belum diumumkan, rencana ini dinilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan konektivitas inklusif di seluruh nusantara. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Maraknya penipuan online yang berimbas pada pencurian uang dan identitas membuat Google memperkuat sistem keamanannya. Mulai 30 September 2024 mendatang, pengguna tak bisa lagi login ke aplikasi pihak ketiga dengan membagikan username dan password Google.

●Dikutip dari CNBC Indonesia

Sinkronisasi akun Google ke perangkat lain yang mengharuskan pengguna membagikan username dan password juga dihapus.

Dalam blog resminya, Google mengatakan metode login ke aplikasi pihak ketiga dengan menggunakan username dan password Google dapat meningkatkan risiko keamanan bagi, sebab pengguna perlu membagikan kredensial akun Google mereka.

Banyak penjahat siber yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengakses akun Google pengguna dengan tidak terotorisasi.

Sebagai penggantinya, pengguna yang ingin tetap login dengan Google didorong untuk menggunakan metode OAuth atau ‘Open Authorization’.

Dengan metode tersebut, pengguna bisa memberikan akses data ke aplikasi pihak ketiga tanpa harus membagikan username dan password.

Google pertama kali mengumumkan perubahan tersebut pada 2019 agar pengguna bisa beralih ke metode login aplikasi dan perangkat pihak ketiga secara lebih aman.

Secara perlahan, Google juga mulai menghapus akses ke aplikasi pihak ketiga atau diistilahkan ‘Less Secure Apps’ (LSA) dalam dua tahap.

Sejak 15 Juni 2015, pengaturan LSA dihapus dari konsol admin Google. Hal ini berlaku untuk aplikasi-aplikasi yang meminta akses hanya dengan password ke Gmail, Google Calendar, dan Contacts, melalui protokol seperti CalDAV, CardDAV, IMAP, SMTP, dan POP.

Jika pengguna masih menggunakan LSA dengan akses Google hingga saat ini, maka aksesnya akan diputus mulai 30 September 2024.

Pasalnya, pada akhir bulan ini, semua akses LSA akan dimatikan untuk semua akun Google Workspace. Sinkronisasi Google juga tak bisa lagi dilakukan hanya bermodal password. Pengguna wajib login dengan menggunakan metode OAuth.

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Bagi pengguna Outlook 2016 dan lebih lawas, Google meminta untuk beralih ke Microsoft 365 atau yang sebelumnya dikenal sebagai Office 365. Bisa juga menggunakan Outlook for Windows atau Mac yang sudah mendukung akses OAuth.

Untuk pengguna klien email lain, bisa menambahkan kembali akun Google dan melakukan konfigurasi memakai IMAP dengan OAuth.

Bagi pengguna aplikasi pada iOS atau MacOS, atau Outlook for Mac yang menggunakan password saja untuk login, perlu menambahkan ulang akun Google.

Ketika masuk dan memilih ‘Sign in with Google’, pengguna secara otomatis akan menggunakan OAuth.

Jika aplikasi pihak ketiga yang digunakan tidak mendukung OAuth, pengguna perlu mengganti ke aplikasi lain yang mendukung OAuth. Atau, pengguna bisa mendaftar kembali dan menciptakan password baru untuk mengakses aplikasi tersebut tanpa terkait dengan akun Google. ●Redaksi/Reuter/CNBC

BELAKANGAN ini kita disuguhi berbagai menu hoax dan berita palsu di media sosial dengan bervariasi sajiannya. Bagai permainan dakocan.

Mereka mempertontonkan boneka mainan anak-anak jaman dahulu yaitu dakocan. Masing-masing video menampilkan ejekan dan hinaan yang membunuh karakter seseorang calon presiden dan wakil presiden.

Mungkin maksudnya ingin menjatuhkan dengan opini-opini liar yang tak bertanggungjawab. Bahkan lebih sadisnya lagi video mempertontonkan secara jelas menohok sejumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Padahal para calon itu belum tentu menang di perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Bisa saja calon idolanya bisa kalah, akibat terlalu vulgar menjelekkan paslon yang menjadi pilihannya.

Tak ada yang bisa menentukan siapa yang menang di ajang Pemilu mendatang, hanya Allah SWT menyempurnakan pilihanNya. Bukan kita walau kita mencoblos di TPS.

Sebab musabab itu karena ada pilihan yang mengharuskan paslonnya menang, sehingga rasa tak mau kalah, kemudian mereka pun membuat video berisi ejekan dan hinaan.

Coba buka media sosial, astagfirullah, variasi sajian video atau “meme” dipertontonkan vulgar tanpa ada takutnya. Mereka sadar ngga sih, bila perbuatannya itu bisa memecah belah bangsa.

Untuk itu marilah kita berperilaku cerdas, sopan dan santun menyikapi pertarungan calon presiden dan wakil presiden secara bijak. Agar siapa pun yang akan memimpin bangsa ini, itulah yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Semoga Pemilu tahun 2024, tepatnya 14 Pebruari 2024 mendatang berlangsung Damai, tertib dan aman. *****

HARIAN PELITA — Usai terjerat kasus monopoli, Alphabet sepakat membayar denda sebesar US$ 700 juta atau Rp 10,8 triliun. Sebagian besar uang tersebut diperuntukkan bagi para pemilik HP Android.

Sekitar US$ 630 juta untuk ganti rugi kepada konsumen. Sementara itu, sisa uangnya US$ 70 juta akan masuk ke kas negara.

•Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (21/12/2023)

Google juga menjanjikan perubahan pada layanan toko aplikasinya, Play Store. Di masa depan, para pengembang dapat menggunakan sistem pembayaran alternatif. Google dilarang memaksakan sistem pembayaran di Play Store sebagai satu-satunya pilihan untuk pengembang.

Google juga diminta menyederhanakan proses download aplikasi langsung dari situs developer. Pengguna akan dibebaskan mengunduh aplikasi di luar Play store.

Dalam kasus monopoli yang dilaporkan sejumlah kelompok di Amerika Serikat (AS), Google terbukti melakukan monopoli aplikasi lewat Play Store. Aksi ini ternyata membunuh sistem kompetisi yang sehat.

Kekalahan ini jadi satu dari beberapa kasus yang dialami Google. Salah satunya, Raksasa Mountain View harus melawan Epic Games dalam persidangan dan dinyatakan kalah.

Pengembang aplikasi game mobile menuding Google meraup untung besar dari pengembang aplikasi. Yakni dengan membebankan komisi tinggi pada tiap pembayaran item aplikasi lewat sistem Google.

Selain itu, Google juga digugat Departemen Kehakiman AS karena melanggar hukum kompetisi mesin pencari dan iklan digital.

Sementara untuk kesepakatan pada kasus monopoli Play Store sebenarnya sudah ditetapkan sejak September lalu. Namun baru diumumkan belum lama ini.

Alphabet menjanjikan sistem operasi dan Play Store akan memberikan opsi lain untuk pengguna dan kompetitor. Selain itu juga akan meningkatkan layanan Android dan toko aplikasinya. •Redaksi/CNBC/Alia

HARIAN PELITA — Memperingati Hari Jalan 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan Electric Karting Race (EKR) 2023 pada 15-17 Desember 2023 di Sirkuit Electric Vehicle (EV) PUPR, Kantor Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Bandung.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, race gokart listrik pertama kali di Indonesia ini terselenggara atas kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Barat, PT PLN (Persero), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Kegiatan ini sesuai dengan tema Hari Jalan 2023 yaitu “Konstruksi 4.0 untuk Penyelenggaraan Jalan yang Optimal, Inovatif, dan Kolaboratif”.

“Pada hari ini kita menyaksikan untuk yang pertama kalinya EKR di Indonesia. Kalau ini dilaksanakan dalam rangka Hari Jalan, mungkin untuk tahun depan IMI bisa menyelenggarakan event National EKR untuk menyambut 17 Agustus-an. Tentu kami akan mendukung penuh dan mengapresiasi dengan Piala Menteri PUPR,” kata Menteri Basuki saat membuka EKR, Sabtu (16/12/2023).

EKR digelar di track Sirkuit EV PUPR sepanjang 970 meter, yang memiliki lebar lintasan antara 6-14 meter, dan 11 tikungan.

Pembangunannya menggunakan inovasi teknologi jalan yang telah dikembangkan oleh Kementerian PUPR, antara lain aspal plastik, aspal PG70 Polimer, asbuton murni, beton porous, aspal porous, aspal karet alam, timbunan ringan, dan timbunan FABA.

Kepala Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastuktur Bina Marga Yudi Hardiana selaku Ketua Penyelenggara EKR mengatakan, EKR terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas junior/senior/mahasiswa untuk peserta berumur 11 tahun ke atas dan kelas expert untuk peserta berumur 32 tahun ke atas.

“Teknis perlombaan terdiri dari 3 tahap untuk setiap kelasnya, yaitu Qualifying Time Trial (QTT) yang diselenggarakan kemarin(15/12/2023) dan hari ini diselenggarakan Pre-Final. Untuk Final diselenggarakan besok (17/12/2023). Adapun teknis lomba mengikuti rekomendasi dari IMI, sedangkan konversi mesin gokart dari mesin konvensional menjadi motor elektrik dilakukan oleh UPI, dan untuk dukungan kelistrikan didukung sepenuhnya oleh PT PLN,” jelas Yudi.

Wakil Ketua Umum Mobilitas IMI Rifat Sungkar mengapreasiasi Kementerian PUPR atas dukungan dan kepeduliannya terhadap transformasi kendaraan listrik di Indonesia.

“IMI bahagia luar biasa, karena sebenarnya tugas kami untuk memberikan kesempatan kepada semua orang supaya dapat berprestasi di cabang ini didukung penuh oleh Kementerian PUPR. Tentu IMI akan memenuhi janji untuk dapat menyelenggarakan race yang lebih besar pada 17 Agustus mendatang,” kata Rifat. •Redaksi/Rls12

POLEMIK persoalan korupsi di Indonesia menjadi masalah besar di negara kita saat ini. Banyak kasus korupsi akhirnya di petieskan sehingga putus tanpa ujung.

DALAM Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh Indonesia Corruption Watch, salah satu temuan umum yang disorot adalah adanya kerugian negara senilai Rp42,747 triliun.

Sehingga kita terkejut berapa gampangnya orang atau pejabat berbuat korupsi karena ada peluang setelah berbuat korupsi, pengejaran kasus korupsi, hilang tak berkesan.

Menurut  angka tersebut berasal dari pemantauan berbagai kasus korupsi baik yang sudah inkrah maupun yang belum selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2022.

Data diolah dari kasus korupsi yang ditindak oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kalau tak salah, selama Presiden Jokowi berkuasa sudah tujuh pejabat teras terlibat kasus korupsi, dan kerap “diayung” meskipun diusut namun ujungnya berjalan mulus.

Kasus korupsi dengan catatan kerugian negara terbesar terjadi di sektor kehutanan. Kasus ini penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.707 laporan dugaan korupsi selama periode semester I 2023. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, laporan tersebut berasal dari lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan wilayahnya, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan laporan dugaan kasus korupsi terbanyak yang diterima KPK, yakni 359 laporan sepanjang Januari-Juni 2023.

Kemudian Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan 266 laporan, diikuti Jawa Timur 213 laporan, Sumatra Barat 202 laporan, dan Jawa Tengah 135 laporan.

Dalam catatan KPK, dari 2.707 laporan dugaan korupsi tersebut, ada 329 laporan yang tidak memenuhi tindak pidana korupsi. Kemudian 2.378 laporan diteruskan ke proses klarifikasi, dan tersaring lagi menjadi 2.229 laporan yang lolos tahap verifikasi.

Tanak menjelaskan ada 1.058 laporan yang telah ditelaah. Adapun 962 laporan di antaranya dinyatakan selesai.

Dari atas artikel ini, kita sebagai warga negara Indonesia menjadi terkejut karena betapa besar tindak pidana korupsi yang terjadi di indonesia semuanya pengusutan tanpa ujung. Selesai begitu saja.

Maka sebagai warga negara indonesia tentu menghendaki tindakan keras bagi pelaku koruptor dengan hukuman dimiskinkan dan seluruh harta yang menjadi asetnya wajib disita.

Tinggal kini, apakah nanti setelah Presiden terpilih pada Pilpres tahun 2024 mendatang, mampu tidak mengusut kembali pelaku koruptor yang sekarang melenggang karena dahulu berlindung dibalik kekuasaan? ****

HARIAN PELITA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti sidang paripurna kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kapolri menyampaikan, bahwa tilang manual sementara tidak diberlakukan saat libur Natal dan Tahun Baru 2024.

Kapolri mengingatkan masyarakat untuk saling menghormati dan menjaga keselamatan sesama pengguna jalan.

“Untuk sementara kami tidak memberlakukan tilang manual namun harapannya masyarakat betul-betul saling menghormati, menjaga masyarakat lain yang menggunakan jalan sehingga keselamatan antara pengguna jalan semuanya bisa kita jaga,” kata Kapolri dalam keterangan pers usai sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati selama di perjalanan saat libur Nataru.

Kapolri menekankan bahwa keselamatan tetap harus dijaga, dan jika ada yang melanggar peraturan lalu lintas, petugas akan memberikan teguran dan imbauan.

“Kemudian juga saya sampaikan juga di rangkaian kegiatan Nataru ini kami tentunya mengimbau masyarakat untuk hati-hati di jalan karena yang namanya keselamatan itu tetap harus dijaga, kita harus melakukan pengaturan-pengaturan apabila ada yang melanggar kita akan imbau, kita tegur, kita ingatkan,” ujar Kapolri. •Red/ri

HARIAN PELITA — Wabah kutu busuk menjangkiti warga Korea Selatan pada pertengahan Oktober lalu, menyusul wabah  terjadi di kota-kota di Eropa, seperti Paris dan London.

Wabah itu bahkan kini telah sampai di negara tetangga Singapura mulai awal November 2023 lalu. •Seperti dikutip dari Liputan6

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata, khususnya pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), cukup di dalam negeri saja.

“Kutu busuk di negara tetangga ini satu lagi alasan untuk tidak pergi ke mana-mana cukup di Indonesia saja,” ucap Sandiaga Uno dalam The Weekly Bried witj Sandi Uno di Jakarta, Senin, 11 Desember 2023

Menparekraf mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mencegah agar Indonesia jauh dari wabah kutu busuk.

“Salah satu negara yang terkenal terbersih di dunia seperti Singapura saja ternyata bisa terserang kutu busuk, hal ini tentu cukup berbahaya. Mari kita jaga-jaga agar tidak masuk ke Indonesia. Jadi kita, berwisata di Indonesia aja,” katanya.

Sandi meminta wisatawan Indonesia untuk bisa memprioritaskan beragam destinasi wisata di dalam negeri.

“Dengan berwisata di Indonesia aja, target 107 juta pergerakan orang atau pergerakan wisatawan saat libur Nataru tentunya harus dilayani dengan aman, nyaman, dan menyenangkan,” terang Sandi.

Selain itu, Menparekraf mengimbau wisatawan nusantara (wisnus) untuk tidak melakukan perjalanan ke Singapura selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 guna mencegah penularan COVID-19 yang juga sedang berkembang di negara tersebut. “Kasus Covid-19 yang bertambah lagi di Singapura membuat kita semakin punya alasan kuat untuk mengimbau bagi wisatawan Indonesia untuk berwisata di Indonesia saja,” ujar Sandi. •Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Sebanyak 70 ribu lebih personel Polri dikerahkan dalam Operasi Lilin 2023 mengamankan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah mengatakan total 70.350 personel Polri dikerahkan dalam Operasi Lilin 2023.

“Pada Operasi Lilin 2023 sebanyak 70.350 personel Polri dikerahkan,” katanya, Senin (11/12/2023).

Diungkapkannya 70.350 personel berasal dari satuan kerja tingkat Mabes Polri serta Polda jajaran seluruh Indonesia, dengan rincian Mabes Polri sebanyak 988 personel, dan sisanya dari Polda jajaran.

Perwira menengah Polri itu menjelaskan, Operasi Lilin 2023 juga melibatkan personel pengamanan dari institusi lainnya, seperti TNI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, BNPB dan lainnya.

“Selain 70.350 personel Polri, juga ada 52,414 personel dari instansi terkait,” katanya.

Menurut Nurul, jumlah personel ini masih fluktuatif, jumlahnya akan bertambah disesuaikan dengan kebutuhan saat Operasi Lilin 2023 dimulai. Operasi Lilin 2023, kata Nurul, berlangsung selama 12 hari, dimulai dari tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024.

“Sebelum dimulai, akan dilaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin 2023 pada tanggal 21 Desember,” ujarnya. Polri telah mempersiapkan Operasi Lilin 2023 dalam rangka mengamankan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. ••Red/ri