HARIAN PELITA — Dugaan anggaran aki (accu) di tubuh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Selatan sebesar Rp3,9 miliar mencuat. Anggaran itu sengaja di “markup”.

Padahal kualitas aki yang dibelanjakan untuk truk-truk sampah itu sangat jelek dan sangat buruk.

Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) mengendus aroma tak sedap dalam proses pengadaan aki (accu) kendaraan operasional di lingkungan Sudin LH Jakarta Selatan.

Koordinator Nasional GSBK Febri Yohansyah dalam keterangan tertulisnya pada Senin (08/6/2026) menegaskan pihaknya menemukan ketimpangan antara besarnya nilai anggaran yang terserap dengan kualitas barang yang diterima oleh para pengemudi truk sampah di lapangan.

Menurut Febri, berdasarkan hasil penelusuran data anggaran, Sudin LH Jakarta Selatan telah menyedot dana pajak warga DKI sebesar Rp3,9 miliar dalam rentang waktu 2023 hingga 2026.

Nilai pengadaan per unit aki pun tergolong fantastis, dengan rata-rata harga di tahun 2026 mencapai Rp1.301.379, tahun 2025 sebesar Rp1.272.036, serta tahun 2024 yang mencapai kisaran Rp1.495.801 hingga Rp1.542.918 per unit.

Spesifikasi aki yang dibeli seharusnya adalah Accu Basah N 70-12 Volt, 70 Ah dengan label orisinal dan kelengkapan air zuur. Namun, realita di lapangan justru berbanding terbalik.

Febri mengungkapkan bahwa ratusan pengemudi truk sampah mengeluhkan armada mereka yang kerap mogok akibat aki yang cepat soak dan tidak memiliki daya tahan memadai.

Menurutnya, mustahil barang dengan harga premium namun berstandar asli memiliki performa yang sangat rendah seperti yang dikeluhkan para sopir.
Kondisi ini memicu kecurigaan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi barang dalam kontrak dengan barang yang diterima.

Febri menegaskan bahwa aki dengan harga semahal itu seharusnya mampu menunjang pelayanan publik secara optimal dan tahan lama, bukan malah membuat beban kerja pengemudi semakin berat.

Atas temuan itu GSBK tegas mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam.

Febri meminta agar aparat penegak hukum segera memanggil pejabat di Sudin LH Jakarta Selatan yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut.

Langkah ini dipandang perlu guna memastikan penggunaan uang pajak rakyat tidak dimanipulasi serta menjamin kelancaran operasional petugas kebersihan di garda depan pelayanan publik Kota Jakarta.

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo saat dikonfirmasi melalui chat WA, perihal aki (accu) hanya mengatakan sebaiknya berkirim surat saja dengan pihak Sudin LH Jaksel. ●Redaksi/ES

HARIAN PELITA — Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) menetapkan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit merek Singer mencapai nilai Rp4 miliar.

IRM, PAR dan DER sebelumnya telah dipanggil oleh tim penyidik Pidsus Kejari Jaktim pada Kamis 7 Mei 2026 ketika itu ketiganya dalam kapasitas sebagai saksi.

Perkara korupsi tersebut berada pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Timur.

Penyediaan fasilitas sarana produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru berawal pada tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel Kejari Jaktim) Yogi Sudharsono SH MH menyampaikan bahwa tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti  berupa  keterangan saksi berjumlah 30 orang.

Lalu, kata dia, keterangan Ahli serta telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti lainnya.

“Yang kemudian pada hari ini telah mendapatkan alat bukti yang cukup dengan menaikan status tiga orang saksi tersebut menjadi tersangka,” ungkap Yogi, Senin (18/5/2026).

Diketahui, IRM selaku Direktur PT SCS merupakan penyedia pengadaan mesin jahit tahun 2022 sampai dengan 2024. Keterangan ini berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-2/M.1.13/Fd.2/5/2026 tanggal 18 Mei 2026..

Kemudian, PAR selaku PPK tahun  2022  berdasarkan Surat  Penetapan Tersangka Nomor: Tap-1/M.1.13/Fd.2/5/2026 tanggal 18 Mei 2026. Selanjutnya, DER selaku PPK tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-3/M.1.13/Fd.2/5/2026 tanggal 18 Mei 2026 .

Yogi mengatakan perkara mesin jahit bermula tahun 2022 sampai dengan 2024 Sudin PPKUKM Jaktim terdapat anggaran pengadaan mesin jahit manual merek Singer tipe M1155 sebanyak 800 unit pada tahun 2022.

Harga satuan mesin jahit M1155 seharga Rp 3,4 juta. Keseluruhannya 800 unit mesin jahit sebesar Rp2.720.000.000.00 atau sekitar (Rp2,7 miliar). Adapun, tahun 2023  anggaran pengadaan tipe mesin jahit Singer M1255  sebanyak 800 unit. Harga satuan mesin jahit M1255 yaitu Rp4, 1 juta. Jadi, jumlah seluruhnya Rp3.280.000.000,00 atau sekitar (Rp3, 2 miliar).

Lebih lanjut, tahun 2024 anggaran pengadaan mesin jahit Singer M1255 sebanyak 800 unit. Harga  satuan  Rp3.816.000,00 atau sekitar (Rp3,8 juta). Total harga keseluruhan dari 800 unit tersebut Rp3.052.800.000,00 atau sekitar (Rp 3 miliar).

Yogi menjelaskan saat pelaksanaan proses pengadaan mesin jahit menggunakan e-Purchasing katalog elektronik (e-katalog), menurut dia, IRM dan PAR selaku PPK dalam melakukan penyusunan spesifikasi teknis, harga refrensi (HPS).

Berdasarkan data, diutarakan Kasi Intel Kejari Jaktim, terdapat  perubahan  spesifikasi teknis yang tidak didukung oleh data justifikasi teknis. Sehingga terjadi mark-up/kemahalan harga dalam proses pengadaan barang/jasa mesin jahit Singer M1155 tahun 2022 maupun Mesin jahit Singer M1255 tahun 2023 dan 2024 pada Sudin PPKUKM Jaktim.

Hat tersebut, kata Yogi tidak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Selain itu, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik tentang tahapan e-purchasing.

“Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan DK Jakarta  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  senilai  sebesar Rp4.078.551.737,00,” terang Yogi.

Atas perbuatannya IRM, PAR dan DER disangkakan, Primair: Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair: Pasal 604 Jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 618 Jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap dua orang tersangka, atas nama PAR selanjutnya ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, ” kata Yogi.

Kini, tersangka PAR ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Kemudian, tersangka IRM menjalani proses penahanan di Rutan Kelas II Pondok Bambu. Jakarta Timur. Sedangkan tersangka DER tidak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan sakit. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Pembangunan lapangan padel berlokasi di Jalan Jati Bening No1, RT01/RW 12, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur kini disorot masyarakat.

Pasalnya diduga fasilitas olahraga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), melanggar ketentuan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), serta belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Selain persoalan perizinan, akses jalan menuju lokasi lapangan padel disebut memiliki lebar kurang dari 15 meter sebagaimana diatur dalam SK Kepala Dinas Citata DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2026.

Bahkan posisi bangunan yang berdempetan langsung dengan permukiman warga.

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin didesak masyarakat setempat mengambil tindakan cepat agar bangunan Padel itu ditertibkan. “Masa Wali Kota Munjirin tak bisa tertibkan bangunan Padel yang salahi perijinan,” tukas Ahmad, warga setempat.

Bahkan Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kota Administrasi Jakarta Timur membiarkan bangunan Padel kokoh berdiri di wilayah permukiman warga. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA —- Kegiatan penggalian jaringan pipa di Jalan Rawajati Barat, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Terlihat di lokasi proyek pekerjaan melakukan aktivitas pada malam hari pukul 19.00 WIB. Termasuk pekerja yang hanya mengandalkan tenaganya tanpa alat pelindung keselamatan.

Seperti Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, dan mengabaikan keselamatan kerja. Hingga pekerjaan proyek jaringan pipa memicu kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

Galian pipa yang tidak di ketahui dari sumber dana anggarannya, karena tidak terlihat papan informasi sekitar proyek. Bahkan galian tanah juga berserakan.

Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya seolah mengabaikan pekerjaan proyek itu yang sangat merugikan masyarakat akibat pekerjaan yang brutal.

“Masa Pak Wali Kota dan jajaranya tak peduli adanya keresahan masyarakat disana. Pekerjaan proyek perbaikan pipa itu sudah lama berlangsung. Seko juga hanya tidur di kantornya,” tegas Tampubolong sehari-hari melewati jalan tersebut.

Diceritakan Tampubolong bahwa di sepanjang galian di depan permukiman masyarakat, tanah tersebut berserakan dan sangat mengganggu pengendara serta warga.

Bahkan tanah galian yang mengotori ruas jalan tersebut tidak sedikit masuk ke saluran drainse, sehingga menyumbat aliran air.

“Saya berharap ke pihak pelaksana kegiatan boleh melakukan galian tapi jangan sampai ganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari melintas di jalan ini,” tukasnya, Minggu (10/5/2026).

Anehnya lagi para pekerja tak memakai helem proyek, rompi pelindung, sepatu boots dapat memicu kecelakaan para pekerja.

Masyarakat di sana mendesak Wali Kota dan Seko Jakarta Selatan menegur pelaksana proyek yang bekerja amburadul di sana. “Wali Kota dan Seko Muhlisin mungkin hanya asyik dengan acara seremonial,” tutur warga bernama Shinto. ●Redaksi/Geng/02

HARIAN PELITA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali membuat pernyataan untuk warga yang datang ke Jakarta bersamaan arus balik Lebaran 2026 wajib memiliki kemampuan dan tujuan jelas.

Dikatakan Pramono, Jakarta selama ini terbuka untuk siapa saja datang dan mencari kerja bahwa setiap orang harus punya kemampuan agar bisa bekerja dan tidak menjadi beban.

“Jadi bagi siapa pun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka. Tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Pramono tidak ingin ada orang yang merantau ke Jakarta tanpa keahlian, lalu kesulitan hidup di ibu kota.

“Tidak bisa orang kemudian datang tanpa mempunyai kemampuan apa pun dan menjadi beban,” tutur Pramono.

Dikatakannya, ia memastikan tidak akan ada operasi yustisi untuk menertibkan pendatang seperti dulu. Mengajak masyarakat hendak ke Jakarta datang dengan niat bekerja keras dan siap bersaing.

Pramono pun mengaku siap menerima warga siapa saja, tetapi meminta bagi siapa pun yang datang ke Jakarta, mari membuka ruang untuk bekerja keras di Jakarta. Kami akan menerima dengan senang hati, ●Redaksi/RR

HARIAN PELITA — Pemandangan kumuh terlihat jelas ditepi wilayah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur saat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di wilayah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Audrey Azahra menyebutkan sampah yang berantakan mengganggu pemandangan dan bau tak sedap. Apalagi, penampungan sampah tersebut berada di Situ Rawabadung. Situ Rawabadung merupakan destinasi wisata lokal terdapat di Cakung, Jakarta Timur.

“Itu sangat mengganggu masyarakat, kurang baik, mencemarkan udara kurang baik, bau menganggu masyarakat yang lewat situ. Sangat tidak layak karena pemandangan yang tadinya indah jadi rusak,” ungkap Audrey, Sabtu (21/3/2026).

Audrey berharap petugas Dinas Lingkungan Hidup (LH) segera mengangkut sampah yang berserakan saat Lebaran.

Karyawati restoran ini juga menegaskan dampak sampah berserakan bisa menggangu keselamatan pengemudi kendaraan.

“Saran ke petugas kebersihannya segera ditindaklanjuti diangkut atau dibersihkan. Sangat berbahaya kadang sampah ke tengah jalan yang sedang melintas,” kata Audrey.

Selain itu, Yoyo pun mengkritik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kurang maksimal menuntaskan permasalahan sampah terutama di wilayah kelurahan Jatinegara. Menurut dia, pemandangan tidak nyaman dijumpai ketika Lebaran.

Bahkan, ia juga mempertanyakan gaji PNS khususnya petugas LH. Lemahnya pengawasan serta tata kelola sampah menyebabkan penumpukan sampah yang ada disisi Situ Rawabadung.

Yoyo menambahkan seharusnya pihak LH bisa mengendalikan sampah dan menentukan jadwal personnel untuk menjamin kebersihan lingkungan. Ia  menuding pengawasan internal di Dinas LH DKI Jakarta sangat lemah.

“Kurang bagus berserakan bau juga. Kan digaji (Pemprov) kinerjanya kurang optimal. Ini momen Lebaran dibagi juga (jadwal) libur atau cuti. Nggak jadi alasan kan mereka kan diatur juga. Apapun momennya itu atau hari raya mereka tetap bertugas tidak ada alasan sampah menumpuk,” tegasnya. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Pejabat di Jakarta Selafan khususnya Wali Kota tak memiliki ide cemerlang untuk dikembangkan di tengah masyarakat sebagai pejabat pengayom ditengah perkembangan penataan perkotaan.

“Saya kadang heran. Pejabat di Jakarta Selatan hanya tahunya acara seremonial diperbanyak. Meskipun banyak pelanggaran bangunan, mereka tidak mengetahuinya,” tegas Dr Firdaus Turmudzi Mhum mantan Dewan Kota Jakarta Selatan kepada HarianPelita.id, Jumat (20/3/2026).

Menurut Firdaus, contohnya banyaknya bangunan lapangan Padel tak miliki perizinan di wilayah Jakarta Selatan berdiri kenapa jajaran pejabat tidak mengetahuinya.

Artinya pejabat-pejabat khususnya Wali Wali Kota tidak pernah bekerja secara benar sebagai pejabat tinggi di wilayah Jakarta Selatan untuk mengontrol permasalahan pelik di daerahnya.

“Jadi saya bisa menebak, bila pejabat-pejabat hanya mementingkan acara seremonial saja. Tanpa ingin mengetahui permasalahan yang timbul di wilayahnya. Contohnya bangunan lapangan Padel,” tukas Firdaus Turmudzi.

Dikatakannya, jabatan wali kota dan jajarannya hanya untuk jadi “pajangan” saja.

“Kalau begitu buat apa ada wali kota tanpa ada koordinasi dengan instansi terkait. Hanya nurut sama gubernur dan kepala dinas saja,” tegas Ustadz Firdaus Turmudzi.

Contohnya sebanyak 104 lapangan padel di wilayah Jakarta Selatan tak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Terdapat 209 lapangan padel dan 105 unit memiliki izin, sementara 104 unit tidak memiliki izin,” ujarnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 185 dari 397 lapangan padel di ibu kota tidak memiliki izin PBG. Pemerintah Jakarta juga melarang lapangan Padel dibangun di aset yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kemudian juga ada larangan lapangan Padel untuk dibangun di tengah permukiman warga. Untuk lapangan padel yang berada di perumahan warga namun sudah memiliki izin.

“Buat apa ada rapat koordinasi setiap bulan dengan pejabat-pejabat terkait, kalau kasus pendirian lapangan Padel marak tanpa izin kalau Wali Kota tidak mengetahuinya. Sayang sekali yah,” pungkas Firdaus. ●Redaksi/Wjk/HP

HARIAN PELITA — Maraknya bangunan olahraga Padel di wilayah Jakarta Selatan tanpa memiliki perizinan ditengarai adanya permainan “tutupmata” pejabat terkait yang kini dijadikan “lahan” keruk uang.

Sehingga pemilik lapangan Padel yang sudah mendapat surat teguran mulai dari Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3 telah dilayangkan, namun pembangunan tetap berjalan.

Seolah antara pemilik lapangan Padel serta oknum-oknum instansi terkait membiarkan bangunan itu tetap berjalan meskipun tak miliki perizinan yang sah.

Terdata lapangan Padel di Jakarta Selatan ternyata cukup masif namun rapuh secara hukum. Dari total 209 lapangan Padel yang ada di wilayah Jakarta Selatan baru 105 lapangan yang memiliki izin resmi.

Artinya, masih ada 104 lapangan padel lainnya yang berstatus ilegal atau belum mengantongi perizinan lengkap.

Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh fasilitas olahraga populer ini di Jakarta Selatan beroperasi di bawah bayang-bayang pelanggaran aturan.

Pengamat perkotaan Dr Firdaus Turmudzi merasa heran banyaknya tumbuh bangunan lapangan Padel di Jakarta Selatan namun tidak memiliki perizinan meskipun sebagian sudah berizin.

“Heran yah. Begitu banyaknya lapangan Padel tumbuh di wilayah Jakarta Selatan dibiarkan beroperasi walau tak mengantongi perizinan resmi. Takut, ada oknum-oknum pejabat ikut bermain,” tegas mantan Dewan Kota Jakarta Selatan itu, Kamis (19/3/2026).

Firdaus Turmudzi khawatir bahwa permainan perizinan dimainkan instansi terkait dan dijadikan lahan “kerukuang”. Untuk itu ia mendesak Pemprov DKI Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyelidiki kembali bentuk pembiaran bangunan lapangan Padel.

Buktinya, ujar Firdaus, Pemerintah Kota Jakarta Selatan terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menyegel sebuah proyek pembangunan lapangan padel di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Senin (16/3/2026) lalu.

Penyegelan bangunan lapangan Padel berlokasi di Jalan Moh Kahfi I, RT 04/04 lantaran pihak pengelola nekat memulai konstruksi tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dikatakan Firdaus Turnudzi, kenekatan pengelola lapangan Padel membangun olahraga eksekutif kaum berada itu dibiarkan instansi terkait dijadikan lahan pungutan liar (pungli).

Sementara itu Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta Vera Revina Sari mengingatkan bahwa urusan izin tidak berhenti di PBG.

“Setelah bangunan fisik rampung, pemilik wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” tegas Vera.

“SLF sangat krusial untuk memastikan kekuatan struktur bangunan aman bagi pengguna. Tanpa SLF, bangunan tidak diperbolehkan beroperasi dan harus ditutup,” tegas Vera. ●Redaksi/CP/HP

HARIAN PELITA — Setelah perizinan izin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan gedung/rumah tak lagi bisa “dicairkan” kini perizinan lapangan olahraga Padel menjadi “makananempuk” pejabat DKI Jakarta terutama instansi terkait.

Diperoleh keterangan, bahwa sasaran mendapatkan uang dengan gampang yaitu melalui “lobang” perizinan lapangan olahraga Padel. Sehingga saat ini sekitar 187 lapangan olagraga Padel tak miliki perizinan sah.

Artinya, instansi terkait seperti oknum-oknum Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan ikut bermain memberikan peluang untuk tidak perlu ada perizinan. “Yang penting cingcailah!”.

Bayangkan bila 187 lapangan olahraga Padel tak miliki perizinan, apa ratusan miliar menguap ke kantong pejabat dan jaringannya.

Berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta hingga 23 Februari 2026 terdapat 397 lapangan olahraga padel di Jakarta sehingga diputuskan untuk dilakukan pengendalian karena ditengarai tak miliki perizinan resmi.

Bahkan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan larangan pembangunan lapangan olahraga Padel di kawasan perumahan.   

Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya keluhan warga terhadap aktivitas lapangan padel yang dianggap menimbulkan kebisingan dan mengganggu lingkungan sekitar.

“Untuk lapangan Padel, sudah diputuskan. Perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus berada di zona komersial untuk yang baru,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis (26/2/2026) lalu.

Ia menambahkan, lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan dikenai penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha. 

Bagi pengelola yang telah memiliki PBG, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Jika lapangan padel menimbulkan kebisingan karena bola memantul atau teriakan yang mengganggu masyarakat, wajib dibuat kedap suara.  

Selain itu, Pramono menyampaikan bahwa pembangunan lapangan padel yang berdiri di atas aset Pemprov DKI, khususnya di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak dapat dilanjutkan.   

Pemerintah menekankan bahwa setiap rencana pembangunan lapangan padel ke depan wajib mengantongi izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.  ●Redaksi/CR/ADS

HARIAN PELITA — Maraknya bangunan lapangan padel di sejumlah wilayah DKI Jakarta disorot menjadi ajang pemberian izin pungutan liar (Pungli) bagi pejabat terkait. Permainan “kongkalikong” antara pejabat terkait dengan pengusaha Padel.

Menurut laporan Core & Court, Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan lapangan padel terbanyak di Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga patut dicurigai adanya permainan perizinan Padel yang gampang dikeluarkan instansi terkait. Modus terbaru bagi pejabat terkait.

Seperti dilakukan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan yang mengancam menyegel bangunan lapangan padel yang diprotes warga di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan.

Artinya pemberian perizinan lapangan Padel, dicurigai warga sebagai ajang pungli atau korupsi perizinan. Bahkan saat ini sudah terlihat banyak lapangan Padel menyalahi perizinan.

Contoh lain, di wilayah Jakarta Timur tepatnya di Pulomas, lapangan Padel terancam dibongkar karena telah menyalahi perizinan. Sama di Cilandak juga diketahui melanggar perizinan. ●Redaksi/CR

.