HARIAN PELITA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali membuat pernyataan untuk warga yang datang ke Jakarta bersamaan arus balik Lebaran 2026 wajib memiliki kemampuan dan tujuan jelas.

Dikatakan Pramono, Jakarta selama ini terbuka untuk siapa saja datang dan mencari kerja bahwa setiap orang harus punya kemampuan agar bisa bekerja dan tidak menjadi beban.

“Jadi bagi siapa pun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka. Tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Pramono tidak ingin ada orang yang merantau ke Jakarta tanpa keahlian, lalu kesulitan hidup di ibu kota.

“Tidak bisa orang kemudian datang tanpa mempunyai kemampuan apa pun dan menjadi beban,” tutur Pramono.

Dikatakannya, ia memastikan tidak akan ada operasi yustisi untuk menertibkan pendatang seperti dulu. Mengajak masyarakat hendak ke Jakarta datang dengan niat bekerja keras dan siap bersaing.

Pramono pun mengaku siap menerima warga siapa saja, tetapi meminta bagi siapa pun yang datang ke Jakarta, mari membuka ruang untuk bekerja keras di Jakarta. Kami akan menerima dengan senang hati, ●Redaksi/RR

HARIAN PELITA — Pemandangan kumuh terlihat jelas ditepi wilayah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur saat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di wilayah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Audrey Azahra menyebutkan sampah yang berantakan mengganggu pemandangan dan bau tak sedap. Apalagi, penampungan sampah tersebut berada di Situ Rawabadung. Situ Rawabadung merupakan destinasi wisata lokal terdapat di Cakung, Jakarta Timur.

“Itu sangat mengganggu masyarakat, kurang baik, mencemarkan udara kurang baik, bau menganggu masyarakat yang lewat situ. Sangat tidak layak karena pemandangan yang tadinya indah jadi rusak,” ungkap Audrey, Sabtu (21/3/2026).

Audrey berharap petugas Dinas Lingkungan Hidup (LH) segera mengangkut sampah yang berserakan saat Lebaran.

Karyawati restoran ini juga menegaskan dampak sampah berserakan bisa menggangu keselamatan pengemudi kendaraan.

“Saran ke petugas kebersihannya segera ditindaklanjuti diangkut atau dibersihkan. Sangat berbahaya kadang sampah ke tengah jalan yang sedang melintas,” kata Audrey.

Selain itu, Yoyo pun mengkritik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kurang maksimal menuntaskan permasalahan sampah terutama di wilayah kelurahan Jatinegara. Menurut dia, pemandangan tidak nyaman dijumpai ketika Lebaran.

Bahkan, ia juga mempertanyakan gaji PNS khususnya petugas LH. Lemahnya pengawasan serta tata kelola sampah menyebabkan penumpukan sampah yang ada disisi Situ Rawabadung.

Yoyo menambahkan seharusnya pihak LH bisa mengendalikan sampah dan menentukan jadwal personnel untuk menjamin kebersihan lingkungan. Ia  menuding pengawasan internal di Dinas LH DKI Jakarta sangat lemah.

“Kurang bagus berserakan bau juga. Kan digaji (Pemprov) kinerjanya kurang optimal. Ini momen Lebaran dibagi juga (jadwal) libur atau cuti. Nggak jadi alasan kan mereka kan diatur juga. Apapun momennya itu atau hari raya mereka tetap bertugas tidak ada alasan sampah menumpuk,” tegasnya. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Pejabat di Jakarta Selafan khususnya Wali Kota tak memiliki ide cemerlang untuk dikembangkan di tengah masyarakat sebagai pejabat pengayom ditengah perkembangan penataan perkotaan.

“Saya kadang heran. Pejabat di Jakarta Selatan hanya tahunya acara seremonial diperbanyak. Meskipun banyak pelanggaran bangunan, mereka tidak mengetahuinya,” tegas Dr Firdaus Turmudzi Mhum mantan Dewan Kota Jakarta Selatan kepada HarianPelita.id, Jumat (20/3/2026).

Menurut Firdaus, contohnya banyaknya bangunan lapangan Padel tak miliki perizinan di wilayah Jakarta Selatan berdiri kenapa jajaran pejabat tidak mengetahuinya.

Artinya pejabat-pejabat khususnya Wali Wali Kota tidak pernah bekerja secara benar sebagai pejabat tinggi di wilayah Jakarta Selatan untuk mengontrol permasalahan pelik di daerahnya.

“Jadi saya bisa menebak, bila pejabat-pejabat hanya mementingkan acara seremonial saja. Tanpa ingin mengetahui permasalahan yang timbul di wilayahnya. Contohnya bangunan lapangan Padel,” tukas Firdaus Turmudzi.

Dikatakannya, jabatan wali kota dan jajarannya hanya untuk jadi “pajangan” saja.

“Kalau begitu buat apa ada wali kota tanpa ada koordinasi dengan instansi terkait. Hanya nurut sama gubernur dan kepala dinas saja,” tegas Ustadz Firdaus Turmudzi.

Contohnya sebanyak 104 lapangan padel di wilayah Jakarta Selatan tak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Terdapat 209 lapangan padel dan 105 unit memiliki izin, sementara 104 unit tidak memiliki izin,” ujarnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 185 dari 397 lapangan padel di ibu kota tidak memiliki izin PBG. Pemerintah Jakarta juga melarang lapangan Padel dibangun di aset yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kemudian juga ada larangan lapangan Padel untuk dibangun di tengah permukiman warga. Untuk lapangan padel yang berada di perumahan warga namun sudah memiliki izin.

“Buat apa ada rapat koordinasi setiap bulan dengan pejabat-pejabat terkait, kalau kasus pendirian lapangan Padel marak tanpa izin kalau Wali Kota tidak mengetahuinya. Sayang sekali yah,” pungkas Firdaus. ●Redaksi/Wjk/HP

HARIAN PELITA — Maraknya bangunan olahraga Padel di wilayah Jakarta Selatan tanpa memiliki perizinan ditengarai adanya permainan “tutupmata” pejabat terkait yang kini dijadikan “lahan” keruk uang.

Sehingga pemilik lapangan Padel yang sudah mendapat surat teguran mulai dari Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3 telah dilayangkan, namun pembangunan tetap berjalan.

Seolah antara pemilik lapangan Padel serta oknum-oknum instansi terkait membiarkan bangunan itu tetap berjalan meskipun tak miliki perizinan yang sah.

Terdata lapangan Padel di Jakarta Selatan ternyata cukup masif namun rapuh secara hukum. Dari total 209 lapangan Padel yang ada di wilayah Jakarta Selatan baru 105 lapangan yang memiliki izin resmi.

Artinya, masih ada 104 lapangan padel lainnya yang berstatus ilegal atau belum mengantongi perizinan lengkap.

Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh fasilitas olahraga populer ini di Jakarta Selatan beroperasi di bawah bayang-bayang pelanggaran aturan.

Pengamat perkotaan Dr Firdaus Turmudzi merasa heran banyaknya tumbuh bangunan lapangan Padel di Jakarta Selatan namun tidak memiliki perizinan meskipun sebagian sudah berizin.

“Heran yah. Begitu banyaknya lapangan Padel tumbuh di wilayah Jakarta Selatan dibiarkan beroperasi walau tak mengantongi perizinan resmi. Takut, ada oknum-oknum pejabat ikut bermain,” tegas mantan Dewan Kota Jakarta Selatan itu, Kamis (19/3/2026).

Firdaus Turmudzi khawatir bahwa permainan perizinan dimainkan instansi terkait dan dijadikan lahan “kerukuang”. Untuk itu ia mendesak Pemprov DKI Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyelidiki kembali bentuk pembiaran bangunan lapangan Padel.

Buktinya, ujar Firdaus, Pemerintah Kota Jakarta Selatan terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menyegel sebuah proyek pembangunan lapangan padel di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Senin (16/3/2026) lalu.

Penyegelan bangunan lapangan Padel berlokasi di Jalan Moh Kahfi I, RT 04/04 lantaran pihak pengelola nekat memulai konstruksi tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dikatakan Firdaus Turnudzi, kenekatan pengelola lapangan Padel membangun olahraga eksekutif kaum berada itu dibiarkan instansi terkait dijadikan lahan pungutan liar (pungli).

Sementara itu Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta Vera Revina Sari mengingatkan bahwa urusan izin tidak berhenti di PBG.

“Setelah bangunan fisik rampung, pemilik wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” tegas Vera.

“SLF sangat krusial untuk memastikan kekuatan struktur bangunan aman bagi pengguna. Tanpa SLF, bangunan tidak diperbolehkan beroperasi dan harus ditutup,” tegas Vera. ●Redaksi/CP/HP

HARIAN PELITA — Setelah perizinan izin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan gedung/rumah tak lagi bisa “dicairkan” kini perizinan lapangan olahraga Padel menjadi “makananempuk” pejabat DKI Jakarta terutama instansi terkait.

Diperoleh keterangan, bahwa sasaran mendapatkan uang dengan gampang yaitu melalui “lobang” perizinan lapangan olahraga Padel. Sehingga saat ini sekitar 187 lapangan olagraga Padel tak miliki perizinan sah.

Artinya, instansi terkait seperti oknum-oknum Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan ikut bermain memberikan peluang untuk tidak perlu ada perizinan. “Yang penting cingcailah!”.

Bayangkan bila 187 lapangan olahraga Padel tak miliki perizinan, apa ratusan miliar menguap ke kantong pejabat dan jaringannya.

Berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta hingga 23 Februari 2026 terdapat 397 lapangan olahraga padel di Jakarta sehingga diputuskan untuk dilakukan pengendalian karena ditengarai tak miliki perizinan resmi.

Bahkan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan larangan pembangunan lapangan olahraga Padel di kawasan perumahan.   

Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya keluhan warga terhadap aktivitas lapangan padel yang dianggap menimbulkan kebisingan dan mengganggu lingkungan sekitar.

“Untuk lapangan Padel, sudah diputuskan. Perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus berada di zona komersial untuk yang baru,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis (26/2/2026) lalu.

Ia menambahkan, lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan dikenai penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha. 

Bagi pengelola yang telah memiliki PBG, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Jika lapangan padel menimbulkan kebisingan karena bola memantul atau teriakan yang mengganggu masyarakat, wajib dibuat kedap suara.  

Selain itu, Pramono menyampaikan bahwa pembangunan lapangan padel yang berdiri di atas aset Pemprov DKI, khususnya di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak dapat dilanjutkan.   

Pemerintah menekankan bahwa setiap rencana pembangunan lapangan padel ke depan wajib mengantongi izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.  ●Redaksi/CR/ADS

HARIAN PELITA — Maraknya bangunan lapangan padel di sejumlah wilayah DKI Jakarta disorot menjadi ajang pemberian izin pungutan liar (Pungli) bagi pejabat terkait. Permainan “kongkalikong” antara pejabat terkait dengan pengusaha Padel.

Menurut laporan Core & Court, Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan lapangan padel terbanyak di Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga patut dicurigai adanya permainan perizinan Padel yang gampang dikeluarkan instansi terkait. Modus terbaru bagi pejabat terkait.

Seperti dilakukan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan yang mengancam menyegel bangunan lapangan padel yang diprotes warga di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan.

Artinya pemberian perizinan lapangan Padel, dicurigai warga sebagai ajang pungli atau korupsi perizinan. Bahkan saat ini sudah terlihat banyak lapangan Padel menyalahi perizinan.

Contoh lain, di wilayah Jakarta Timur tepatnya di Pulomas, lapangan Padel terancam dibongkar karena telah menyalahi perizinan. Sama di Cilandak juga diketahui melanggar perizinan. ●Redaksi/CR

.

HARIAN PELITA – Ironis, tumpukan sampah terkesan dibiarkan menumpuk di Jalan Metro Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Padahal Jalan itu merupakan salah satu jalan utama dan pusat gaya hidup masuk kategori koridor komersial utama menghubungkan kawasan hunian mewah, perkantoran terkenal sebagai pusat perbelanjaan, selayaknya  jadi percontohan terkait kebersihan lingkungan.

“Bukti gagalnya jajaran Wali Kota Jaksel membenahi dan menata kota melalui kebersihan perkotaan. Apalagi wilayah Pondok Indah merupakan ikon wilayah elite Kota Jakarta,” tegas Nurohman, warga setempat kepada HarianPelita.id, Kamis (12/2/2026).

Pantauan HarianPelita.id, Kamis 12 Februari 2026, terlihat tumpukan sampah jenis ranting pohonan yang sudah mengering dan tumpukan kantong plasik hitam  dan karung putih isi sampah di sepanjang Jalan Metro Pondok Indah, Wilayahh Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Menurut sejumlah warga yang kerap melewati jalan itu sekitar Jalan Metro Pondok Indah, keberadaan tumpukan sampah itu sudah berhari-hari.

“Sampah itu sudah lama numpuk, belum ada yang beresihin. Sampah itu dibiarkan oleh instansi terkait,” tukasnya. ●Redaksi/Geng

HARIAN PELITA — Ketenangan warga Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terusik ketika tanggul jebol berubah menjadi petaka bagi warga Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (29/1/2026).

Akibat hujan deras mengguyur Jakarta sejak dua hari ini, air luapan Kali Krukut meluncur deras melalui celah tanggul sementara sepanjang tujuh meter yang jebol, merendam permukiman warga hingga ketinggian 45 sentimeter.

Menurut warga di sana, Pemda setempat tidak pernah mendatangi dan mengawasi tanggul Petogogan sepanjang waktu sehingga penyanggahnya keropos dihantam air luapan kali.

“Saya heran pejabat Jakarta Selatan, terutama Wali Kotanya tidak pernah melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar antisipasi cepat tanggul itu. Mereka lupa kalau saat musim hujan,” tegas Nurali, warga setempat, Sabtu (1/2/2026).

Menurut Nurali, saat jebolnya tanggul itu memaksa puluhan kepala keluarga berjaga di depan pintu rumah guna mengantisipasi debit air yang terus merangkak naik akibat intensitas hujan tak kunjung reda pada waktu itu.

Mereka berkilah bahwa saat ini pejabat berwenang hanya mengurus acara seremonial saja ketimbang tanggung jawab wilayah yang rawan banjir seperti di Petogogan yang akhirnya tanggul tak pernah diawasi akhir jebol.

Sementara itu Komandan Pleton Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wilayah Jakarta Selatan Muhammad Nur mengonfirmasi bahwa luapan Kali Krukut menjadi biang keladi utama genangan di Kelurahan Petogogan.

Meskipun Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan telah berupaya membentengi aliran sungai dengan 1.300 karung pasir dan penyangga kayu dolken, kekuatan arus rupanya jauh lebih besar.

●Data terbaru

Berdasarkan data terbaru per Januari 2026, tanggul di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, memang mengalami jebol akibat intensitas hujan tinggi, yang mengakibatkan banjir di permukiman warga. 

Berikut adalah ringkasan kejadian berdasarkan informasi per 29 Januari 2026:

• Tanggul Jebol: Tanggul di sekitar Kali Krukut, khususnya di Jalan Pulo Raya, Kelurahan Petogogan, tidak mampu menahan debit air yang besar akibat hujan deras.
• Dampak: Banjir merendam pemukiman dengan ketinggian mencapai 45 cm, memaksa warga mengevakuasi barang ke lantai 2 rumah.
• Penanganan: Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan melakukan tindakan darurat dengan menambal tanggul yang jebol menggunakan karung pasir dan kayu.
• Kondisi Infrastruktur: Laporan menunjukkan bahwa tanggul sementara di lokasi tersebut ambruk, yang memicu banjir kembali merendam kawasan tersebut. 

Terkait Pengawasan:
Meskipun perbaikan cepat dilakukan (ditambal karung pasir), kejadian berulangnya banjir di titik yang sama menandakan perlunya pengawasan lebih ketat dan perbaikan permanen pada struktur tanggul Kali Krukut agar tidak terus-menerus jebol saat hujan deras. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA JAKARTA — Banjir melanda Jakarta belakangan ini makin mengkhawatirkan karena saat ini tercatat 143 rukun tetangga (RT) dan 16 ruas jalan di Jakarta terendam banjir

Disebabkan curah hujan tinggi sejak kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan ketinggian air mencapai 120 cm.

Pada keterangan resmi Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan, Jumat (23/1/2026) menyebutkan banjir disebabkan curah hujan tinggi hingga luapan Sungai Ciliwung dan Krukut. Banjir per pukul 12.00 WIB itu terjadi di kawasan Jakarta Barat, Utara, dan Selatan.

Bahkan hingga Sabtu (24/1/2026) genangan tertinggi terjadi di Jakarta Barat, tepatnya Kelurahan Rawa Buaya hingga Duri Kosambi dengan ketinggian 120 cm.

Pada antisipasi itu BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat untuk menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan surut dalam waktu cepat.

BPBD DKI mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.
Pengamat perkotaan Dr Firdaus Turmidzi juga mengimbau para wali kota di lima wilayah agar selalu memantau perkembangan wilayahnya yang terdampak banjir.

“Iya dong wali kota jangan tidur, tetap memantau perkembangan bersama para lurah dan camat. Wali Kota jangan berleha-leha di rumahnya, turun ke wilayahnya,” tegas Firdaus Turnudzi kepada HarlanPelia.id, Sabtu (24/1/2026).

●Terdapat 143 RT
︎Jakarta Barat
terdapat 40 RT
– Kel. Duri Kosambi: 5 RT
Ketinggian: 50 s.d 120 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Angke.

– Kel. Kapuk: 3 RT
Ketinggian: 50 s.d 65 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
– Kel. Kedaung Kali Angke: 8 RT
Ketinggian: 80 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
– Kel. Rawa Buaya: 7 RT
Ketinggian: 45 s.d 120 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi.

– Kel. Kedoya Selatan: 4 RT
Ketinggian: 75 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan
– Kel. Kedoya Utara: 7 RT
Ketinggian: 15 s.d 80 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
– Kel. Sukabumi Utara: 1 RT
Ketinggian: 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi.

– Kel. Kembangan Selatan: 1 RT
Ketinggian: 35 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan
– Kel. Kembangan Utara: 2 RT
Ketinggian: 70 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Angke
– Kel. Meruya Selatan: 1 RT
Ketinggian: 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi.

– Kel. Kota Bambu Selatan: 1 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

●Jakarta Pusat 5 RT
– Kel. Bendungan Hilir: 5 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

●Jakarta Selatan 66 RT
– Kel. Pondok Labu: 1 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut
– Kel. Petogogan: 26 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut.

– Kel. Cipulir: 1 RT
Ketinggian: 120 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
– Kel. Pondok Pinang: 4 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan.

– Kel. Kuningan Barat: 8 RT
Ketinggian: 30 s.d 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Mampang

– Kel. Pela Mampang: 9 RT
Ketinggian: 75 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Mampang.

– Kel. Duren Tiga: 1 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
– Kel. Rawajati: 3 RT
Ketinggian: 30 s.d 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

– Kel. Cilandak Timur: 2 RT
Ketinggian: 40 s.d 70 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut
– Kel. Pejaten Timur: 3 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung.

– Kel. Ulujami: 8 RT
Ketinggian: 70 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

●Jakarta Timur 30 RT
– Kel. Rawa Terate: 1 RT
Ketinggian: 80 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
– Kel. Bidara Cina: 4 RT
Ketinggian: 40 s.d 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung.

– Kel. Cipinang Muara: 2 RT
Ketinggian: 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi.

– Kel. Kampung Melayu: 4 RT
Ketinggian: 75 s.d 100 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
– Kel. Cipinang Melayu: 15 RT
Ketinggian: 30 s.d 90 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali PHB Sulaiman.

– Kel. Makasar: 4 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Jakarta Utara terdapat 2 RT, yang terdiri:
– Kel. Kapuk Muara: 2 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi.

16 ruas jalan yang masih tergenang, data wilayah terdampak sebagai berikut:
1. Jl. Srengseng Raya, Kel. Srengseng, Jakarta Barat
Ketinggian: 25 cm
2. Jl. Daan Mogot KM 13 (Seberang Victoria / Pabrik Gelas ), Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Ketinggian: 30 cm.

3. Jl. Gotong Royong RT.06 RW 08, Kel. Kapuk, Jakarta Barat
Ketinggian: 40 cm
4. Jl. Kapuk Bongkaran RT.022 RW 012 , Kel. Kapuk, Jakarta Barat
Ketinggian: 40 cm.

5. Depan RS. Soeharto Heerdjan Jl. Prof. Dr. Latumeten No.1, RT.1/RW.4, Kel. Jelambar, Jakarta Barat
Ketinggian: 10 cm
6. Jl. Taman Kota, Kel. Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat
Ketinggian: 20 cm
7. Perumahan BTN Jl. Delima VIII, Kel. Kembangan Utara, Jakarta Barat
Ketinggian: 35 cm.

8. Jl. Strategi Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat
Ketinggian: 50 cm
9. Jl. Basoka Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat
Ketinggian: 50 cm
10. Jl Pulo Raya IV RT 6 RW 1 (Akses Jalan), Kel. Petogogan, Jakarta Selatan
Ketinggian: 50 cm
11. Jl. Raya Cipinang Indah, Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur
Ketinggian: 20 cm.

12. Jl. Kebon Pala II RW 04, Kel. Kebon Pala , Jakarta Timur
Ketinggian: 50 cm
13. Jl. Kebon Pala II RW 05, Kel. Kebon Pala , Jakarta Timur
Ketinggian: 40 cm
14. Jl. Raya Cipinang Indah (Titik Kenal SMK Penabur), Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur
Ketinggian: 15 cm
15. Jln . Rawa Indah , Kel. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara
Ketinggian: 20 cm.

16. Pegangsaan Dua Depan (Apartemen Greenhill), Kel. Pegangsaan Dua
Ketinggian: 15 cm. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA JAKARTA — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong pemerintah provinsi mempercepat pelaksanaan Program Normalisasi Kali di seluruh wilayah Jakarta. Tindakan itu sebagai langkah strategis pengendalian banjir.

Wibi mengungkapkan hal itu saat menghadiri rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) bersama jajaran Wali Kota se-DKI Jakarta dan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Selasa (20/1/2026) lalu.

Dalam rapat itu, normalisasi kali menjadi fokus pembahasan utama. Tujuannya, mempercepat penanganan banjir yang kerap melanda Jakarta saat musim hujan.

Salah satu kendala utama dalam pengendalian banjir, ungkap politisi Partai NasDem itu, yaitu penyempitan alur air akibat pemanfaatan lahan yang tidak semestinya di bantaran kali.

Kondisi tersebut menghambat aliran air dan memperbesar potensi genangan di wilayah padat penduduk.

Wibi secara khusus menyoroti masih menemukan bangunan liar di bantaran kali. Termasuk bangunan bertingkat yang berdiri di sepanjang bantaran kali. Terutama di wilayah Jakarta Selatan.

Konsistensi penertiban dan pengawasan pascanormalisasi kali, tegas dia, menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

“Tugas wali kota adalah menjaga saluran dari bangunan liar,” ujar Wibi.

Menurut dia, Program Normalisasi Kali bukan sekadar proyek fisik. Melainkan sebagai upaya perlindungan bagi warga Jakarta yang setiap tahun harus menanggung kerugian materiil akibat banjir.

Karena itu harus ada sinergi antara Dinas SDA sebagai pelaksana teknis dan pemerintah kota sebagai penguasa wilayah.

Ia juga berharap, koordinasi lintas perangkat daerah semakin kuat. Pelaksanaan normalisasi berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.

Langkah-langkah konkret seperti pengerukan, pelebaran kali, serta pembersihan hambatan aliran air mampu menekan titik-titik genangan secara signifikan.

DPRD DKI Jakarta ingin masyarakat merasakan langsung manfaat normalisasi kali. “Sehingga rasa aman warga saat hujan turun bisa kembali hadir di Jakarta,” pungkas Wibi. ●Redaksi/HP