HARIAN PELITA — Laga akhir Super Leaque 2025/2026 mempertemukan Maung Bandung dengan Persijap Jepara digelar Sabtu 23 Mei 2026 besok, sebanyak 6.115 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan laga tersebut

Laga digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dengan pengamanan dilakukan menyeluruh—mulai prapertandingan, saat laga berlangsung, hingga pascapertandingan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan memastikan personel akan disebar di titik-titik strategis di Kota Bandung.
Bukan saja melibatkan Polrestabes Bandung, Polda Jabar, TNI, termasuk instansi terkait.

“Langkah preemtif dan preventif demi menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan. ●Redaksi/GG

HARIAN PELITA — Pengusaha asal Cikarang (MJ) melaporkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) pada Kamis (14/8/2025) lalu.

Laporan tersebut teregister dengan Nomor: LP/B/391/VIII/2025/SPKT/POLDA JAWA BARAT, dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, hingga pemalsuan dokumen kontrak di Bagian Umum Sekretariat Daerah Karawang.

‎Kuasa hukum pelapor dari Tim Hukum Komando Satria Negara dipimpin Ardiyono menjelaskan, kasus ini berawal pada akhir 2023 ketika perusahaan milik kliennya mendapat kepercayaan mengerjakan enam proyek di lingkungan Pemkab Karawang.

‎“Enam pekerjaan tersebut telah diselesaikan sesuai spesifikasi dan disertai hasil inspeksi konsultan Pemkab Karawang, serta disaksikan pejabat terkait dan petugas keamanan,” ungkap Ardiyono, Jumat (15/8/2025) lalu.

Ardiyono menambahkan, total nilai pekerjaan mencapai Rp830 juta. Namun, dalam proses pencairan, justru ditemukan dugaan pemalsuan dokumen yang menyebabkan pembayaran dialihkan kepada perusahaan lain.
Menurutnya, berbagai upaya administratif sudah ditempuh, mulai dari pertemuan dengan bendahara hingga laporan ke Inspektorat Bagian Hukum Pemkab Karawang.

‎Bahkan, Inspektorat sempat tiga kali mengeluarkan rekomendasi pembayaran serta membuat RAB pengganti dan surat resmi ke Bupati Karawang. Namun, pembayaran tak kunjung dilakukan.

‎“Hingga kini pembayaran pekerjaan tersebut belum dilaksanakan. Bahkan informasinya, pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan klien kami justru dibayarkan kepada perusahaan lain. Karena itu, kami akan terus mengawal proses pelaporan di Polda Jabar hingga tuntas,” tegas Ardiyono.

MJ selaku pelapor sekaligus pengusaha yang aktif di organisasi politik mengaku mendapat perlakuan merendahkan dari salah satu pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Karawang.

‎“Saya merasa dihina. Ternyata benar isu mengenai sikap arogan pejabat tersebut. Seolah dirinya kebal hukum, itu benar saya alami,” ujar MJ.

‎MJ menuturkan, akibat persoalan ini dirinya mengalami kerugian besar baik secara materi maupun mental.
‎“Selama hampir dua tahun, saya hidup dalam tekanan. Kerugian materi dan psikis saya sangat besar. Tapi saya percaya, Polda Jabar akan memproses kasus ini secara tuntas,” pungkasnya. ●Redaksi/Cr-27

HARIAN PELITA — Kapolda Banten Irjen Abdul Karim mengumumkan sebanyak 11 anggota Polda Banten dipecat dengan tidak hormat.

Tindakan tegas ini merupakan respons terhadap pelanggaran etika dan tindak pidana dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian di wilayah tersebut.

Menurut Irjen Abdul Karim, Polda Banten menerima 302 laporan dari masyarakat selama tahun 2023. Dari laporan tersebut, 11 anggota Polda Banten menjalani pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena terlibat dalam berbagai tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Tindakan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga profesionalisme dan integritas di tubuh kepolisian.

Selain PTDH, laporan masyarakat juga mengarah pada penindakan disiplin terhadap 81 kasus pelanggaran kode etik anggota Polda Banten.

Sebanyak 3 anggota juga dihadapkan pada penindakan pidana sebagai akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya menanggapi pelanggaran secara internal tetapi juga melibatkan proses hukum jika diperlukan.

Irjen Abdul Karim juga menyoroti penurunan kasus pidana umum di antara anggota kepolisian. Jika pada tahun 2022 terdapat 6 kasus yang diproses pidana umum, pada tahun 2023, angka tersebut menurun menjadi 3 kasus.

Langkah-langkah penindakan yang diambil menunjukkan keseriusan dalam memerangi pelanggaran di kalangan anggota kepolisian.

Dalam klarifikasinya, Kapolda Abdul Karim menegaskan bahwa mayoritas anggota yang dipecat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Keputusan tegas untuk memberhentikan anggota yang terlibat dalam penggunaan narkotika menegaskan kebijakan pimpinan Polri yang berkomitmen terhadap penegakan hukum dan anti-narkoba di lingkungan kepolisian. •Redaksi/Ri

HARIAN PELITA——Irjen Pol Suntana  selaku Kapolda Jabar, dengan atas nama keluarga besar Polda Jabar  menyampaikan Selamat Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 76 Tahun 2022, semoga Kepolisian khususnya Polda Jabar semakin professional, modern dan terpercaya dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Berkaitan dengan hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 76, dengan mengusung tema besar berfokus pada sektor ekonomi dan pembangunan, yaitu: “Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh.”.

Yang mana, lanjut Suntana dengan mengusung tema tersebut menekankan komitmen Polri untuk senantiasa mambantu memulihkan perekonomian Nasional Pasca pandemi Covid-19, sesuai dengan strategi pemerintah dan selaras dengan Transformasi Polri menuju Polri sebagai institusi unggul dalam menjaga Stabilitas Kamtibmas di era Industri 4-0, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi digital.

Pada masa kepemimpinan Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si, telah ditetapkan tagline transformasi Polri Presisi yang merupakan abrevasi dari Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

”Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari Polri Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) yang telah digunakan pada periode sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah (problem oriented policing).” ●Red/Sabri Husain