HARIAN PELITA — Dosen Universitas Frof Dr Hamka DR Firdaus Turmudzi M.Hum menyoroti dugaan rawan korupsi di tubuh PMI, seperti terjadi di PMI Lombok Barat mencuat dugaan korupsi pengelolaan dana darah.

Menurut Firdaus Turmudzi, lulusan Jurusan Filsafat Unuversitas Indonesia, jangan fokus di peristiwa PMI Lombok Barat, kasus tersebut juga harus dicermati bisa terjadi di tubuh PMI seluruh Indonesia.

“Kita jangan hanya fokus peristiwa terjadi di PMI Lombok Barat, tetapi kita juga harus mencurigai permainan korupsi dana darah di seluruh Indonesia. Bisa saja terjadi itu,” tegas Firdaus Turmudzi, Rabu (6/5/2026) kepada HarianPelita.id.

Dikatakannya, kekhawatiran kasus dugaan korupsi dana darah di daerah-daerah akan menjadi trend karena pengawasan di tubuh PMI terbilang masih kurang ketat.

“Jadi perlu pengawasan ketat di tubuh PMI dalam hal penggunaan wewenang, karena lemahnya sistem pengelolaan dan penyalah gunaan dana di tubuh PMI,” tegas Firdaus Turmudzi.

Ditegaskannya, pihak berwenang wajib turun menyelidiki dugaan korupsi itu untuk meyakinkan adanya tindakan penyalahgunaan dana di tubuh PMI.

Ditegaskannya, kegiatan di tubuh PMI saat ini tanpa kontrol ketat sehingga bisa saja terjadi dugaan korupsi di tubuh PMI se-Indonesia.

Firdaus pun mendesak Kejaksaan ikut meneliti lagi kerawanan korupsi penggunaan dana darah di tubuh PMI, agar dana darah itu benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. ●Redaksi/ES

HARIAN PELITA — Sosok Pelaksana Tugas (Plt) Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jakarta Selatan H Mundari semula dipimpin H Abdul Haris yang saat ini menjabat Bendahara PMI DKI.

Kini pucuk pimpinan PMI Jakarta Selatan dipegang H Mundari sebagai Pelaksana Tugas (Plt) PMI Jakarta Selatan.

H Mundari banyak menorehkan prestasi saat menjabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) sebut saja mantan lurah dan camat ketika itu hingga pensiun.

Saat ini H Mundari ditunjuk Plt PMI Jakarta Selatan menggantikan H Abdul Haris ingin lebih meningkatkan distribusi bantuan bencana di berbagai wilayah Jakarta Selatan dengan cepat dan tepat.

Menurut H Mundari, keinginannya selalu bergerak dan mengajak  masyarakat untuk peduli terhadap wilayah terhadap sosial kemasyarakatan, seperti penanganan bencana banjir, kebakaran dan penyandang sosial serta bersama Puskesmas untuk penanganan kesehatan warga serta edukasi kesahatan

Dikatakan H Mundari, PMI Jakarta Selatan juga lebih mempererat hubungan para alim ulama, tokoh keagamaan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Kami telah melakukan pendekatan kepada para alim ulama dan tokoh masyarakat untuk bekerjasama meningkatkan ukuwah Islami di lingkungan PMI, khususnya di PMI Jakarta Selatan,” ujar H Mundari.

Setelah ditunjuk Plt PMI Jakarta Selatan, H Mundari juga melakukan evaluasi kinerja PMI dan PMI Remaja guna meningkatkan kontribusi penyebaran bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana banjir dan kebakaran.

“Saya telah melakukan evaluasi pendistribusian bantuan secara tepat dan cepat ke lokasi-lokasi terdampak banjir dan kebakaran. Agar seluruh bantuan-bantuan itu diterima masyarakat tepat sasaran,” tukas H Mundari kepada HarianPelita.id, Selasa (14/10/2025).

Keinginan H Mundari akan melanjutkan titisan H Abdul Haris yang telah ditetapkan beliau selama ini, seperti melanjutkan proses pendistribusian bantuan secara berkala.

“Saya akan melanjutkan titisan H Abdul Haris yang selama ini dijalankan beliau untuk dilanjutkan progresnya agar PMI Jakarta Selatan makin meningkat kinerjanya ke depannya lebih bagus lagi,” pungkas H Mundari. ●Redaksi/03

HARIAN PELITA — Presiden Prabowo menyebutkan ucapan terimakasih kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno serta Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, para tokoh nasional, serta Ketua Umum atau perwakilan Partai Politik hadir pada puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

“Saya juga ingin menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang dengan penuh dedikasi telah setia berjuang menjaga kepercayaan rakyat dan kehormatan partai selama 17 tahun sejak berdirinya Gerindra,” ucap Presiden Prabowo.

“Terimakasih atas perjuangan yang tiada henti. Terimakasih atas kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ingatlah, perjuangan ini belum berakhir—karena perjuangan sejati tak mengenal akhir,” tambah Prabowo.

Presiden Prabowo pun mengajak selalu bertekad untuk terus menjaga amanah rakyat. Jangan biarkan rakyat kecewa, karena mereka menanti bakti kita. Mereka menaruh harapan pada kerja nyata kita.

“Saya tegaskan sekali lagi, bangsa ini akan menjadi besar dan maju jika para pemimpinnya rukun dan bekerja sama untuk kepentingan rakyat. Jangan saling menghina, jangan saling mengejek, dan jangan saling menjatuhkan hanya karena perbedaan pendapat,” pungkas Prabowo. ●Redaksi/Esa

HARIAN PELITA — Pemerintah melalui Kementerian Hukum akhirnya menegaskan bahwa mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) yang sah.

Itu ditegaskan Menteri Hukum Supratman setelah menelaah dan mengkaji Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT) PMI dan beleid kepalangmerahan nasional dan internasional.

Sementara Agung Laksono, yang mengaku dirinya Ketua PMI hasil Musyawarah Nasional (Munas) ternyata tidak diakui pemerintah pusat.

“Setelah dilakukan kajian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga (AD/ART) dari Palang Merah Indonesia, maka Kementerian Hukum memberikan pengakuan atas AD/ART sekaligus pengurus baru Palang Merah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Kisruh terjadi  dualisme kepemimpinan di organisasi kemanusiaan PMI dimana Jusuf Kalla (JK) maupun Agung Laksono saling adu otot mempertahankan kepemimpinan PMI.

Agung Laksono mengeklaim terpilih sebagai ketua umum PMI periode 2024-2029 berdasarkan 2 musyawarah nasional (munas) berbeda.

Jusuf Kalla pun berterima kasih atas pengakuan dari pemerintah. Jusuf Kalla berharap, dengan validasi langsung dari Kementerian Hukum, maka secara legal tidak akan ada lagi pihak yang mengaku sebagai bagian dari kepemimpinan organisasi PMI.

“Kami dari PMI menyampaikan terima kasih atas pengukuhan, baik anggaran dasar rumah tangga dan juga pengurus baru yaitu saya. Karena itu maka dengan ini tentu isu-isu tentang ada pengurus baru seperti yang sudah dijelaskan arahan dari pemerintah yang sah,” tegas Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla,  prinsip Palang Merah Internasional hanya boleh ada satu palang merah di satu negara. Karena itu, dia berharap, dengan keputusan pemerintah hari ini maka kisruh yang terjadi di tubuh PMI sudah selesai.

“Sesuai dengan penjelasan pemerintah maka persoalannya telah selesai,” ucap Jusuf Kalla.

Sebelumnya Jusuf Kalla  maupun Agung Laksono keduanya mengeklaim terpilih sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 berdasarkan dua Musyawarah Nasional berbeda.

Pada saat itu Jusuf Kalla terpilih Ketua Umum PMI pada Munas di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu 8 Desember 2024. Namun Munas versi Agung Laksono ditetapkan Ketua umum PMI di Hotel Sultan, Jakarta.

Alasan Agung Laksono mempertahankan Ketua Umum PMI, karena Jusuf Kalla sudah tiga kali berturut-turut menjadi Ketua Umum PMI, sehingga tidak seharusnya maju lagi.

“Ya kalau menurut saya, lebih baik adalah, kan Pak Jusuf Kalla sudah 3 periode, ngapain jadi masuk ke 4,” kata Agung Laksono kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

Maka itu, mantan ketua umum Partai Golkar ini menilai sangat wajar jika dirinya meminta ada perubahan kepemimpinan di tubuh PMI. “Saya kira wajarlah, ada perubahan,” ujar Agung Laksono.

Namun kini pemerintah kembali menegaskan bahwa Jusuf Kalla sah memimpin PMI Pusat, bukan Agung Laksono. ●Redaksi/Alia