HARIAN PELITA — Hari Ulang Tahun Bhayangkara Polri ke 80 tahun saatnya praktik pungutan liar dan percaloan wajib diberantas karena merugikan masyarakat.

Aksi pungli seperti ini marak terjadi di sejumlah Kantor Samsat baik di daerah maupun di pusat Jakarta sekitarnya.

Kegiatan melakukan pungli dan percaloan kini makin berani dilakukan oknum-oknum di lingkungan Kantor Samsat. Pungli pun bervariasi, ada puluhan ribu dan ratusan.

Misalnya terjadi di Kantor Samsat Bogor Kabupaten meski Polri gencar mendorong pelayanan prima  dan bebas pungli, tetap saja ditemukan transaksi pungli dan percaloan.

Sejumlah Kantor Samsat, dicatat HarianPelita menyebutkan aksi pungli itu ada Kantor Samsat Ciledug, Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta.

Berdasarkan pantauan di lapangan menemukan adanya pungutan di luar ketentuan resmi untuk sejumlah layanan. Misalnya untuk pendaftaran kendaraan baru, wajib pajak mengaku diminta Rp100 ribu hingga Rp150 ribu.

Cek fisik kendaraan roda empat dipatok Rp35 ribu–Rp50 ribu, sementara roda dua Rp25 ribu–Rp40 ribu. 

Biaya pengurusan STNK hilang disebut mencapai Rp40 ribu. Untuk balik nama kendaraan, pungutan di luar tarif resmi mencapai Rp100 ribu. 

Layanan mutasi keluar kota juga disebut memiliki tarif berbeda tergantung waktu proses. Untuk kendaraan roda empat, proses 10 hari dipatok Rp1,2 juta, sedangkan proses 1,5 bulan Rp600 ribu–Rp700 ribu.

Kendaraan roda dua dikenai Rp1,1 juta untuk proses 5–10 hari, dan Rp350 ribu–Rp450 ribu untuk proses kolektif. 

Sementara perpanjangan STNK kendaraan roda empat tanpa KTP atau “tembak KTP” disebut mencapai Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta. 

Keresahan masyarakat pun saat ini merugikan bagi mereka yang datang dengan “kantongtipis” malah ditekan membayar mahal.

Maka pada HUT Bhayangkara Polri ke 80 tahun, diharapkan Polri juga memberantas pungli dan calo di Kantor Samsat diseluruh daerah.

HarianPelita.id banyak menerima laporan dari masyarakat banyaknya aksi pungli dan calo di setiap Kantor Samsat/Satpraa. ●Redaksi/08

HARIAN PELITA — Maula Akbar, putra pertama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menikahi putri Kapolda Metro Jaya Karyoto, Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina digelar Rabu, 16 Juli 2025.

Pesta pernikahan keduanya adalah pesta rakyat masyarakat Garut karena pernikahan digelar di Gedung Pendopo Garut, Jawa Barat.

Uniknya pesta pernikahan itu juga sangat kental unsur kearifan lokal membuat akad nikah pasangan ini berbeda dari biasanya.

Pada pernikahan maskawinnya sapi hingga ikan gurame dan sangat kental nuansa Sunda mulai dari ornamen akad nikah, pakaian, hingga tradisi dalam proses pernikahannya.

Lebih unik lagi pada pesta pernikahan itu dihiasi bibit tanaman bukan karangan bunga mengelilingi altar penganten saat resepsi.

Ini daftar maskawin Maula Akbar dan Luthfianisa Putri Karlina sebagai berikut; 9 ekor sapi, 9 ekor domba Garut, 9 ekor ayam pelung cianjur, 9 tambunan bibit ikan gurame, 99 jenis bibit buah dan kayu lokal, 9 jenis bibit padi lokal dan Logam mulia seberat 90 gram.

“Saya terima nikah dan kawinnya Luthfianisa Putri Karlina binti Karyoto dengan maskawin tersebut, tunai,” kata Maula Akbar saat akad nikah, Rabu (16/7/2025).

Kedua orangtuanya tampak bahagia menerima kedua anaknya bersatu dalam perkawinan yang sah. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak investor agar tidak takut berinvestasi ke Indonesia karena segala bentuk premanisme maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) meresahkan bakal disikat Polri.

Sigit menegaskan, dia memerintahkan seluruh Kapolda menyikat dan memberantas seluruh preman dan ormas yang meresahkan masyarakat, termasuk meresahkan investor lokal maupun asing yang ingin berinvestasi ke Indonesia.

“Jadi terkait dengan investor tidak usah ragu. Masuk saja ke Indonesia. Urusan keamanan nanti jadi urusan kami,” tutur Sigit kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Sigit menegaskan segala bentuk aksi premanisme sudah ditangani oleh kepolisian di setiap daerah, baik yang viral di media sosial maupun tidak viral.

Bahkan, menurut Sigit, pihaknya juga telah membentuk operasi khusus yang bertugas meringkus semua preman meresahkan.

“Kita sudah membentuk operasi khusus di tanggal 1 Mei kemarin. Kami akan tindak tegas segala bentuk premanie. Ormas bermasalah izinnya dicabut. Pemerintah saat ini telah membentuk Satgas untuk berantas premanisme berkedok ormas,” tegas Sigit.

●Perintah presiden
Sigit mengatakan pemberantasan preman dan ormas meresahkan warga merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Itu dilakukan Polri agar seluruh masyarakat dan investor asing yang ingin investasi ke Indonesia merasa aman dan nyaman tanpa ada gangguan dari preman maupun ormas.

“Kami buka semua layanan pengaduan dan yang pasti akan kita tindak tegas,” ujarnya. ●Redaksi/bi/ri

HARIAN PELITA — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kembali melakukan mutasi berdasarkan Surat Telegram Kapolri, Nomor : ST/2750/XII/2023 Tanggal 7 Desember 2023, Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polri, ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Pol Dedi

••Berikut Nama Pejabat Polda Metro dimutasi :

1. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi diangkat dalam jabatan baru sebagai sebagai penyidik tindak pidana utama TK II Bareskrim Polri. Posisinya kini digantikan Kombes Wira Satya Triputra yang sebelumnya menjabat Wadirtipidum Bareskrim Polri.
2. Wadirresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Iman Imanuddin diangkat dalam jabatan baru sebagai Ditresnarkoba Polda Banten.
3. Karoops Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Karojianstra Sops Polri. Jabatannya digantikan oleh Kombes Tory Kristianto yang sebelumnya menjabat sebagai Karoops Polda Kalteng
4. Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Hirbak Wahyu Setiawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Karoanalis Baintelkam Polri. Posisinya digantikan oleh Kombes Dedy Kusuma Bakti yang sebelumnya menjabat Dirintelkam Polda Kaltim
5. Wakapolres Metro Tangerang Kota kini dijabat oleh AKBP Yolanda Evalyn Sebayang
6. Wakapolres Metro Jakarta Timur AKBP Ahmad Fanani diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagdalops Roops Polda Metro Jaya. Posisinya digantikan oleh AKBP Burhanuddin
7. Dirpamobvit Polda Metro Jaya Kombes Yandri Irsan diangkat dalam jabatan baru sebagai Karolog Polda Metro Jaya. Posisinya digantikan oleh Kombespol Joko Sulistio
8. Waka SPN Polda Metro Jaya kini dijabat oleh AKBP Sy Zainal Abidin. •Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Kompolnas melakukan pemantauan atas pelaksanaan kampanye hari pertama di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

Pemantauan dilakukan Anggota Kompolnas Irjen Pol (Purn) Pudji Hartanto Iskandar dan H Mohammad Dawam dengan didampingi Brigpol Rizal Permana.

Pudji mengatakan, Polda Jawa Barat dipilih sebagai obyek yang mendapat perhatian khusus. Sebab, jumlah populasi penduduk dan pemilih pemilu 2024 ini tercatat terbesar dari seluruh wilayah Indonesia.

“Oleh karenanya potensi kerawanan cukup tinggi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11/23).

Selain itu, Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah yang dikunjungi oleh dalam melakukan fungsi pemantauan persiapan Polri di Polda jajaran pada Operasi Mantap Brata 2023 menjadi relevan dan strategis.

“Hari pertama kampanye pemilu 2024, menjadi penting bagi Kompolnas ikut melakukan giat pemantauan persiapan Satuan Wilayah Polri dengan memberikan himbauan khusus netralitas kepada para Anggota pada proses dan tahapan Pemilu 2024 ini. Ini adalah komitmen sekaligus pesan penting kami kepada seluruh jajaran anggota Polri diseluruh wilayah Indonesia,” ujar Pudji.

Setelah kunjungan ke Polda Jawa Barat, Tim melanjutkan ke Polrestabes Bandung dan Polres Purwakarta dalam rangka hal yang sama. Pudji pun berpesan sikap profesionalisme dan netralitas dalam pelayanan masyarakat sebagaimana Surat Telegram (ST) Kapolri nomor: 1160, tertanggal 31 Mei 2023 harus terus dipegang teguh. Selain itu, seluruh personel tidak lelah menjaga situasi harkamtibmas agar Indonesia tetap kondusif pada proses tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung.

Ditambahkan Mohammad Dawam selaku Anggota Kompolnas, tugas yang diemban Polri adalah tugas mulia. Disebutkannya, pertama, menegakkan keadilan hukum dan harkamtibmas, sebagai mandat struktur kelembagaan dibawah langsung Presiden sebagai Kepala Negara.

Kemudian, melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai mandat kelembagaan dibawah langsung Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

“Hal itu sangat strategis demi terciptanya situasi kamtibmas proses pemilu 2024 yang aman, damai, berkualitas serta bermartabat,” jelasnya.

Sementara itu, Irwasda Polda Jawa Barat, Kombes. Pol. Kalingga menjelaskan bahwa Polda Jawa Barat telah menyiapkan Aplikasi One Data yang telah terkoneksi dan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi Polda Jabar.

One Data itu berisikan pemantauan CCTV mako dengan teknologi face recognation (FR) yang terkoneksi dengan data dukcapil, pemantauan CCTV jalur arteri, CCTV objek wisata, CCTV objek vital, pemantauan sebaran anggota lalu lintas, sebaran mobil patroli sabhara, dashboard peta wilayah hukum Polda Jabar beserta peta kerawanan kamtibmas, pemantauan sebaran bhabin hingga polisi RW sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Irwasda menyambut baik misi kunjungan kerja Tim Kompolnas dalam pelaksanaan pengawasan kesiapan Ops Mantap Brata 2023-2024 di wilayah hukum Polda Jabar guna mewujudkan manajemen operasi yang baik dan lancar sehingga situasi kamtibmas yang kondusif bisa tercapai. •Redaksi/IA