HARIAN PELITA – Ketua Jurnalis Mitra Polri (JMP) Ikhwan Aziz mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari dan Kapolsek Jatiuwung Kompol Rabiin menyusul meninggalnya seorang tahanan di ruang tahanan Polsek Jatiuwung diduga akibat penganiayaan sesama tahanan.

Korban diketahui bernama Wahyudi alias Mukti alias Ali (46), yang meninggal dunia pada Rabu (17/6/2026) malam setelah ditemukan tidak sadarkan diri di dalam sel tahanan Polsek Jatiuwung dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Dinda.

Berdasarkan informasi dihimpun, korban diduga mengalami penganiayaan dilakukan oleh tahanan lain atas nama Heriyanto alias Candra.

Terduga pelaku disebut menendang korban serta melemparkan galon air minum berisi penuh ke arah tubuh dan kepala korban.

Menanggapi peristiwa tersebut, Ikhwan Aziz menilai kejadian itu merupakan kegagalan serius dalam pengawasan tahanan yang menjadi tanggung jawab kepolisian.

“Seorang tahanan meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan di dalam ruang tahanan tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Ini menunjukkan adanya kegagalan pengawasan yang sangat serius. Tahanan berada sepenuhnya dalam tanggung jawab negara dan aparat kepolisian,” kata Aziz dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, meskipun pelaku utama dugaan penganiayaan adalah sesama tahanan, tanggung jawab institusional tetap melekat pada jajaran yang mengelola dan mengawasi ruang tahanan tersebut.

“Kapolri harus segera mencopot Kapolres Metro Tangerang Kota dan Kapolsek Jatiuwung sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan komando. Jangan sampai nyawa manusia hilang di dalam tahanan lalu dianggap cukup dengan menetapkan sesama tahanan sebagai tersangka,” tegasnya.

Ia mempertanyakan bagaimana dugaan kekerasan yang disebut berlangsung sejak sore hari hingga mengakibatkan korban kritis tidak terdeteksi oleh petugas jaga.

“Kalau benar penganiayaan terjadi sejak sore dan korban mengalami kekerasan berulang hingga akhirnya meninggal dunia, maka ada pertanyaan besar mengenai sistem pengawasan tahanan. Apa yang dilakukan petugas saat itu? Mengapa kondisi korban tidak terpantau lebih awal?” ujarnya.

●Desak Propam Polri
JMP juga mendesak Divisi Propam Polri dan Bidang Propam Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh anggota bertugas saat kejadian berlangsung.

“Kami meminta Propam turun tangan secara serius. Seluruh petugas yang bertanggung jawab terhadap pengawasan tahanan harus diperiksa. Jika ditemukan adanya kelalaian, pembiaran, atau pelanggaran prosedur, maka harus diberikan sanksi tegas,” tuturnya.

Selain itu, JMP meminta proses penyelidikan dilakukan secara transparan, termasuk membuka hasil autopsi kepada keluarga korban dan publik.

“Autopsi harus dilakukan secara profesional dan transparan agar penyebab kematian benar-benar terungkap. Keluarga korban berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum,” bebernya.

Peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap tata kelola ruang tahanan di lingkungan Polri.

“Negara memiliki kewajiban melindungi setiap orang yang berada dalam tahanan. Ketika seseorang masuk ke ruang tahanan dalam keadaan hidup dan kemudian keluar sebagai jenazah akibat dugaan kekerasan, maka ada tanggung jawab yang tidak boleh dihindari oleh institusi,” pungkasnya.

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk mengumpulkan keterangan para saksi dan menunggu hasil pemeriksaan medis guna mengungkap penyebab pasti kematian korban.

●Diduga korban penganiayaan
Sebelumnya, seorang tahanan Polsek Jatiuwung, Kota Tangerang bernama Wahyudi alias Mukti dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh sesama tahanan di ruang tahanan Polsek Jatiuwung pada Rabu (17/6/2026) malam.

Korban merupakan tahanan dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sepeda motor yang ditahan oleh Unit Reskrim Polsek Jatiuwung sejak 25 Mei 2026.

Masa penahanannya kemudian diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada 10 Juni 2026. Saat kejadian, korban telah menjalani masa penahanan selama 24 hari.

Sementara itu, tahanan yang diduga melakukan penganiayaan adalah Heriyanto alias Candra bin Kuncoro yang saat ini juga berstatus tahanan Polsek Jatiuwung dalam perkara dugaan pencurian dengan pemberatan dan percobaan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).

Heriyanto telah menjalani masa penahanan selama 34 hari sejak ditahan pada 15 Mei 2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rabu (17/6/2026)  sekitar pukul 19.50 WIB petugas piket SPKT Polsek Jatiuwung mendengar teriakan dari dalam ruang tahanan yang menyebutkan ada seorang tahanan pingsan di kamar mandi.

Petugas kemudian membuka pintu sel dan mendapati korban sudah berada di dekat pintu dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah dievakuasi oleh sesama tahanan. Korban selanjutnya dibawa ke RS Dinda untuk mendapatkan pertolongan medis.
Namun sekitar 10 menit setelah tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD), korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis.

Hasil pemeriksaan awal terhadap para tahanan yang berada dalam satu sel mengungkap adanya dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Heriyanto alias Candra terhadap korban.

Berdasarkan keterangan para saksi, korban diduga mengalami sejumlah tindakan kekerasan antara lain: ditendang pada bagian dada, paha serta dilempar menggunakan galon air minum ke arah perut lalu dipukul menggunakan galon berisi air hingga mengenai bagian pinggang dan kepala.

Akibat tindakan tersebut, korban diduga mengalami luka serius menyebabkan hilangnya kesadaran hingga akhirnya meninggal dunia.

Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi disampaikan pihak Polres Metro Tangerang Kota maupun Polsek Jatiuwung. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan mengapresiasi kerja jurnalistik yang selama ini dijalankan para wartawan dalam membangun narasi publik serta mengedukasi masyarakat melalui karya-karya jurnalistik konstruktif.

“Ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Irjen Pol Johnny Edison Isir ketika bersilaturahmi dengan para wartawan di giat Retret Orientasi Kebangsaan dan Bela Negara digelar PWI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan RI) di Pusat Pendidikan Bela Negara Kemhan RI, Rumpin, Bogor, Sabtu (31/1/2026).

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai bagian dari amanat konstitusi dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum.

“Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pers merupakan salah satu pilar utama. Kebebasan pers adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga bersama,” tegas Isir.

Meski demikian, Kadiv Humas Polri mengingatkan bahwa kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik.

“Namun kebebasan pers juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hukum dan etika jurnalistik,” pungkasnya.

Kegiatan silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers dalam menjaga ruang publik yang sehat, informatif, serta mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi di Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melakukan serah terima jabatan (sertijab) kepada Irjen Pol Johnny Eddizon Isir untuk sebagai Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri. Sertijab ini digelar Kapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026). ●Redaksi/Ikhwan Azis/Sabri Husain

HARIAN PELITA — Upaya verifikasi informasi oleh wartawan wartapembaruan.co.id berujung dugaan penganiayaan kini telah dilaporkan resmi ke Polres Tapanuli Tengah (Tapteng).

Laporan dibuat oleh korban, Marhamadan Tanjung, dengan nomor registrasi LP/B/37/I/2026/SPKT/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMATERA UTARA dan memuat dugaan tindak pidana kekerasan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Peristiwa terjadi pada Kamis (29/1/2026) sekitar pukul 14.00 WIB ketika korban datang bersama narasumber Erik ke rumah yang ditempati Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

Tujuan kedatangan mereka adalah melakukan konfirmasi langsung terkait informasi publik yang menyebut rumah tersebut bukan rumah dinas resmi, melainkan rumah pribadi yang disewa. Langkah itu ditempuh agar pemberitaan yang disiapkan tetap berimbang.

Namun menurut keterangan korban, sebelum wawancara atau klarifikasi dilakukan, mereka dihadang oleh sekelompok orang dan kemudian mengalami pemukulan.

Dampak dari kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan tubuh, sementara narasumbernya mengalami luka lebam. Keduanya saat ini dirawat di RS FL Tobing, Sibolga.

Pemimpin Redaksi wartapembaruan.co.id, Rudolf Simbolon, Sabtu (31/1/2026) menegaskan bahwa kerja jurnalistik seharusnya dilindungi hukum, terlebih ketika dilakukan untuk menguji kebenaran informasi.

“Konfirmasi adalah bagian dari prinsip keberimbangan berita. Kami mendorong agar kasus ini diusut tuntas,” katanya.

Hingga berita ini ditayangkan kembali, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi yang disampaikan melalui telepon seluler.

Awak media masih terus berupaya mendapatkan keterangan resmi dari yang bersangkutan. Kasus ini kini ditangani Polres Tapanuli Tengah dalam tahap penyelidikan awal. ●Redaksi/Cr-201

HARIAN PELITA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan monitoring kegiatan pergantian malam Tahun Baru 2026 se-Indonesia secara virtual di Polda Metro Jaya.

Ia ingin memastikan masyarakat mendapatkan pengamanan dan pelayanan optimal sebagaimana instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, beliau ingin memastikan rangkaian kegiatan pengamanan dan pelayanan untuk pergantian tahun terlaksana dengan baik,” kata Sigit di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (31/12/2025), malam.

Sigit memaparkan, terkait pergantian tahun, ada beberapa kegiatan yang memang harus mendapatkan pengamanan dari kepolisian. Polri sejak awal berkomitmen menciptakan rasa aman dan memberikan pelayanan optimal untuk seluruh lapisan masyarakat. 

“Kemudian juga ada kegiatan ibadah di beberapa wilayah yang harus kita amankan pada saat acara pergantian akhir tahun. Di sisi lain juga ada kegiatan kunjungan ke tempat wisata termasuk pengumpulan masyarakat di beberapa wilayah terkait pelaksanaaan pergantian tahun, ini semua menjadi bagian kita jaga dan amankan,” ujar Sigit.

Dari hasil monitoringnya, Sigit menegaskan, sebagian besar masyarakat mematuhi imbauan dari Pemda setempat soal tidak merayakan dengan kembang api. Menurut Sigit, di beberapa titik dilaksanakan dengan kegiatan doa bersama, sebagai wujud empati kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam di Sumatera.

“Secara umum sebagian besar masyarakat mematuhi tidak melaksanakan kegiatan, khususnya  Pemda terkait dengan penggunaan kembang api pada saat pergantian tahun. Dan banyak yang merayakan doa bersama. Tentunya ini bagian dari empati kita terhadap saudara kita yang ada di Sumatera,” tegas Sigit.

Sementara itu, Sigit juga menyampaikan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas (lalin) pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan pada 2024 lalu. Begitupun dengan angka kriminalitas juga mengalami penurunan.

“Secara umum tadi dilaporkan jumlah laka tahun ini dibandingkan tahun kemarin terjadi penurunan. Demikian kriminalitas penurunan. Kita harapkan bisa terus kita jaga sampai dengan rangkaian operasi ini selesai,” ucap Sigit.

Tak lupa, Sigit juga tetap menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus memonitor dan mengikuti perkembangan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Ia menekankan, personel harus bergerak cepat apabila dibutuhkan oleh masyarakat.

“Tentunya terkait potensi adanya cuaca ekstrem, kita tetap ingatkan personel yang di wilayah tetap kolaborasi, TNI, Polri, Basarnas kemudian BNPB, BMKG, melakukan langkah mitigasi apabila memang terjadi hal yang kemudian perlu penanganan dan langkah evakuasi,” tekan Sigit mengakhiri. ●Redaksi/IA

FOTO Wartawan HarianPelita.id Lili Romli

HARIAN PELITA — Silaturahmi antara organisasi Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Ciamis dengan Kapolres Ciamis AKBP H Hidayatullah berlangsung hangat di Ruangan Kapolres Ciamis pada Jumat (10/10/2025).

Pertemuan itu momentum penting memperkuat hubungan kemitraan antara insan Pers dan aparat penegak hukum di Kabupaten Ciamis.

Dalam suasana penuh keakraban, percakapan intens terjadi antara Kapolres H Hidayatullah dan Ketua IPJI Ciamis Muhammad Rifa’i.

Keduanya berdiskusi terbuka mengenai peran strategis media mendukung tugas-tugas kepolisian, menangkal hoaks, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah hukum Ciamis.

“Pers tidak hanya berperan sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai mitra strategis Polri dalam mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang dan membangun,” ujar Muhammad Rifa’i di sela dialog.

●IPJI beri selamat atas Penghargaan Nasional untuk Kapolres Ciamis

Dalam kesempatan itu, IPJI Ciamis juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Kapolres H Hidayatullah atas penghargaan Satya Lencana Ksatria Bhayangkara diterimanya langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto pada 15 Februari 2025, saat menjabat di Maluku Utara.

Penghargaan itu menjadi pengakuan atas dedikasi dan keteladanan Hidayatullah dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum dengan pendekatan humanis.

“IPJI Ciamis bangga memiliki mitra seperti Kapolres Hidayatullah yang berprestasi nasional dan tetap rendah hati. Penghargaan dari Presiden merupakan bukti nyata kerja keras dan integritas beliau,” ucap Rifa’i.

●Pers dan Polri satu visi membangun masyarakat
Kapolres Ciamis AKBP H Hidayatullah, menyambut positif niat baik IPJI. Ia menilai peran pers sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara kepolisian dan masyarakat.

“Kami menyadari media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Karena itu, kolaborasi dengan IPJI sangat penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat benar dan tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.

Hidayatullah menegaskan, Polres Ciamis berpegang pada nilai dasar BAIK — singkatan dari Bertanggung jawab, Adil, Ikhlas, dan Komunikatif.

“Polres Ciamis berkomitmen untuk menjadi institusi yang BAIK, bertanggung jawab dalam tugas, adil dalam tindakan, ikhlas dalam pelayanan, dan komunikatif dengan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap prinsip tersebut menjadi budaya kerja seluruh jajaran Polres Ciamis agar kehadiran polisi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dengan komunikasi yang terbuka dan pelayanan yang tulus, kami ingin masyarakat semakin percaya kepada Polri,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu juga dibahas upaya bersama untuk menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat memicu keresahan publik. IPJI Ciamis berkomitmen menjalin komunikasi aktif dengan kepolisian dalam membangun literasi media, klarifikasi berita, serta edukasi publik agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

“Kami siap bersinergi dengan jajaran Polres Ciamis untuk menangkal berita bohong dan provokasi. Literasi media menjadi langkah efektif agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan,” tutur Muhammad Rifa’i.

Kapolres Hidayatullah mengapresiasi langkah tersebut. “Kami butuh media yang berimbang, kritis, tapi tetap beretika. Itulah mitra ideal bagi kepolisian,” katanya.

Menutup pertemuan, Ketua IPJI Ciamis menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga independensi pers. Kritik yang disampaikan media, menurut Rifa’i, bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memperbaiki kebijakan publik. ●Redaksi/Lili

HARIAN PELITA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran Polisi Lalu Lintas (Polantas) meningkatkan pelayanan humanis dan dekat dengan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Sigit saat menghadiri syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 di Auditorium Mutiara STIK/PTIK, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).

“Harapan kita untuk Korlantas jauh lebih bisa humanis, jauh lebih bisa dekat dengan masyarakat,” ujar Sigit.

Menurutnya, polantas adalah garda terdepan Polri yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat di jalan raya. Karena itu, pelayanan yang mengedepankan nilai kemanusiaan menjadi prioritas.

“Karena kita tahu pada saat berinteraksi dengan masyarakat di jalan, baik pagi, siang, malam kita menghadapi situasi masyarakat yang mungkin sedang capek, sedang buruk. Sehingga tentunya pelayanannya pun juga harus lebih humanis,” tuturnya.

Sigit juga menekankan pentingnya prinsip senyum, sapa, dan salam dalam pelaksanaan tugas-tugas Polantas di lapangan. “Jadi tadi disampaikan bahwa senyuman adalah markah utama,” ucapnya.

Dia menilai komunikasi yang baik merupakan kunci penyelesaian persoalan di lapangan, termasuk saat terjadi selisih paham antara petugas dan masyarakat.

“Komunikasi yang bagus itu bisa mengubah, karena apapun seluruh pengguna jalan adalah masyarakat yang harus kita berikan hak yang sama.

Sehingga tentunya kita hindari memberikan teguran yang sifatnya sanksi, tapi bagaimana kemudian membangunkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga keselamatan dan keamanan berlalu lintas di jalan,” jelas Sigit.

Kapolri juga mengapresiasi pemanfaatan teknologi yang dilakukan Korps Lalu Lintas Polri melalui aplikasi Digital Korlantas. Menurutnya, inovasi itu mempermudah masyarakat mengakses layanan sekaligus memperkecil ruang birokrasi yang rawan penyalahgunaan. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Pencegatan wawancara wartawan dengan kunjungan kerja Komisi III DPR RI di  Polda Jambi, Jumat (12/9/2025) sangat memalukan bagi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat wartawan hendak mencegat Komisi III DPR RI.

Tragisnya, sejumlah  wartawan hendak menjalankan tugas jurnalistik dihadang oleh personel Bidang Humas Polda Jambi dengan mendorong kasar wartawan yang terlihat sangat melecehkan profesi jurnalis.

Peristiwa ini terjadi saat Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar bersama rombongan Komisi III DPR RI berpindah dari Gedung Siginjai menuju Gedung Utama.

Wartawan yang berusaha mendekat untuk melakukan wawancara dihalangi. Terjadi perdebatan di lapangan, dan sejumlah jurnalis menyatakan mereka merasa dihambat menjalankan tugas peliputan.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulya meminta maaf kepada insan jurnalis.

Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers. Insiden ini bukan sekadar miskomunikasi, tapi pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi.

Akhir insiden itu bahwa kejadian tersebut, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh awak media atas ketidaknyamanan yang terjadi. ●Redaksi/Cr-110

HARIAN PELITA — Viral di sosial media oknum Polisi diduga minta pelaku pencurian motor dilepas di Cikarang Utara jadi sorotan di Instagram wanita penggiat medsos.

Unggahan Video Via Instastory Penggiat Medsos bernama @evaperw***** Yang Viral di mana perdebatan tersebut terjadi pada warga juga korban dengan seorang oknum anggota polisi di Mako Polsek Cikarang Utara menjadi sorotan publik.

Dalam rekaman yang beredar, oknum polisi diduga menyarankan agar terduga pencuri motor yang sebelumnya diamankan warga dilepaskan begitu saja.

Peristiwa bermula ketika warga Kampung Kongsi RT03/09 berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor sekitar pukul 04.00 WIB dinihari, Selasa (9/9/2025).

Pelaku sudah sempat mengeluarkan dua unit kendaraan sebelum dipergoki dan akhirnya ditangkap ramai ramai warga.

Namun ketika korban dan warga melaporkan kejadian ke kantor polisi, muncul pernyataan dari salah satu oknum anggota menimbulkan kekecewaan korban dan warga.

Dalam video yang beredar, terdengar keluhan warga: *“jawaban polisinya, suruh di lepasin aja katanya… di gaji rakyat malah begini.”* dari foto story @evaperw*****

Pernyataan itu sontak memicu kemarahan masyarakat yang di mana korban memvideokan oknum polisi tersebut. Karena dianggap tidak mencerminkan sikap tegas aparat dalam memberantas kriminalitas.

Warga menilai polisi seharusnya hadir melindungi, bukan justru terkesan meremehkan laporan masyarakat yang di mana masyarakat sudah berhasil membantu menangkap kriminalitas di Area cikarang utara.

Hingga kini, pihak Polsek Cikarang Utara belum memberikan klarifikasi resmi terkait rekaman tersebut. Kasus ini pun viral di media sosial dan memicu kritik luas warganet dan warga terhadap kinerja aparat kepolisian di tingkat Polsek. ●Redaksi/Sumber Instagram evaperwit*****

HARIAN PELITA — Momen haru terjadi di puncak penganugerahan Hoegeng Awards 2025 ketika Aipda Rahmad Muhajirin, Bhabinkamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur menerima penghargaan di kategori Polisi Berdedikasi.

Tak hanya mendapat apresiasi atas pengabdian luar biasanya, Aipda Muhajirin juga mendapat tawaran istimewa dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengikuti pendidikan lanjutan demi peningkatan jenjang karier.

Acara digelar di Auditorium Mutiara STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu malam (16/7/2025) ini menjadi panggung pengakuan atas kontribusi Aipda Muhajirin menggagas Komunitas Marcapada dalam penanggulangan banjir Sungai Bengawan Solo serta layanan ambulans gratis bagi masyarakat di wilayahnya.

Saat sesi interaksi bersama para penerima penghargaan, Aipda Muhajirin menyampaikan harapannya agar anaknya bisa bergabung dengan Polri.

Ia mengaku selama tiga tahun terakhir terus mendampingi sang anak mendaftar sebagai Bintara Polri, namun belum berhasil.

“Saya sudah tiga tahun ini mendampingi anak saya mendaftar Bintara. Pernah sampai tahap pantukhir, tapi belum rezeki. Maka mumpung ada kesempatan bertemu langsung dengan Bapak Kapolri, saya mohon bantuan agar anak saya diberi peluang untuk bergabung di Polri,” ujar Aipda Muhajirin.

Ia pun menyatakan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterimanya, dan berjanji untuk terus mengabdi serta meneladani semangat Almarhum Jenderal Hoegeng.

“Saya akan terus mengabdi dan menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk berbuat lebih banyak, meneladani kebaikan dan ketulusan Pak Hoegeng,” tambahnya.

Menanggapi harapan itu Kapolri langsung memberikan respons positif dengan menawarkan Aipda Muhajirin kesempatan mengikuti pendidikan untuk kenaikan pangkat.

“Sudah sekolah belum? Kalau begitu tahun depan sekolah, ya. Karena ada yang bisa langsung dieksekusi malam ini, ada juga yang eksekusinya menyusul,” tutur Jenderal Sigit sambil tersenyum, disambut tepuk tangan para hadirin.

Dalam gelaran Hoegeng Awards tahun ini, Polri dan detikcom menganugerahkan penghargaan kepada lima polisi teladan dari lima kategori berbeda. Para penerima dipilih oleh Dewan Pakar independen yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional dan aktivis kemanusiaan.

Kapolri Jenderal Sigit berharap penghargaan ini menjadi semangat baru bagi seluruh anggota Polri untuk terus bekerja dengan hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian.

“Semangat Hoegeng ini harus terus hidup. Kita berikan penghargaan kepada anggota yang berbuat baik, tapi bagi yang tidak menyesuaikan, akan kita tindak tegas. Ini komitmen kami dalam membangun Polri yang profesional dan dicintai rakyat,” tegas Kapolri.

Hoegeng Awards 2025 kembali menegaskan pentingnya kehadiran polisi yang mengabdi dengan ketulusan, inovasi, dan integritas di tengah masyarakat. ●Redaksi/IA

HARI Jadi Korps Polisi Republik Indonesia (Polri) ke-79 sekaligus HUT Polri diperingati setiap 1 Juli merupakan momentum perbaikan etika kepolisian menuju profesionalisme di masa mendatang.

Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat” menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keamanan, sekaligus melayani rakyat secara profesional dan modern.

Artinya kepolisian wajib meningkatkan etika dan kesopanan ditengah masyarakat, dengan berbagai pelayanan dan mengayomi, pelindung, penegak hukum bagi masyarakat seluruh masyarakat.

Catatan terbaik adalah tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum ditengah masyarakat, siapa pun itu yang melanggar hukum, polisi wajib hadir untuk bersikap tegas sebagai pelindung hukum masyarakat.

Banyaknya “polisi liar” bertugas tanpa surat resmi penugasan, sehingga memunculkan kasus-kasus “kotor” yang menyakiti hati masyarakat. Ini sangat mencederai nama baik kepolisian.

Kapolri dan jajarannya di Markas Besar (Mabes) Polri, lebih peka melihat tindak-tanduk oknum polisi yang seenaknya berulah ditengah masyarakat. Ini harus dibenahi!.

Kita jangan melihat ke atas saja melihat ketegaran kepolisian, tapi jajaran paling bawah pun sepertinya tidak “nyambung” dengan apa yang diajarkan pemimpinnya. Sehingga “ilmu etika” dari polisi lapangan tidak begitu mengetahui batas kewajiban polisi yang di lapangan.

Kita sebagai masyarakat merindukan perlindungan hukum dari kepolisian secara netral tidak memihak siapa yang berkuasa, siapa yang kuat, untuk mengembalikan harapan masyarakat.

Untuk itu, kita masyarakat mengimbau jajaran pimpinan atas membersihkan “polisi-polisi” nakal dan liar bermunculan di tengah masyarakat.

Ini yang belum menjadi patokan perintah dari atas ke bawah, sehingga kepolisian daerah mengambil tindakan sendiri sesuai arahan pimpinannya, sehingga kekecauan “perintah” atas selalu diabaikan polisi daerah. Maka timbul arogansi kedaerahan kepolisian yang sangat mencederai hati masyarakat.

Banyak peristiwa-peristiwa yang menyakiti masyarakat terjadi oleh tindakan polisi-polisi nakal di lapangan dengan tindakan-tindakan memalukan dan mencoreng citra kepolisian sebagai pelindung masyarakat.

Kapolri juga selalu memantau ulah dan tindakan-tindakan nakal polisi lapangan untuk tidak berbuat tabiat tidak baik yang sangat menyakiti hati masyarakat.

Terakhir, kepolisian jangan merasa pemilik hukum, jadilah polisi pengadil hukum bagi masyarakat yang selalu hadir ditengah masyarakat.

●Dirgahayu Bhayangkara ke-79! Semoga Polri semakin jaya dan selalu menjadi pelindung serta pengayom masyarakat. *****