HARIAN PELITA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf apabila ada personel Korps Bhayangkara yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

Menurut Kapolri, sepekan ini menjadi sorotan masyarakat, mulai kasus kepemilikan narkotika oleh perwira menengah hingga kekerasan yang dilakukan pada pelajar hingga tewas di Maluku  .

“Dalam kesempatan ini, tentunya saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari maupun tidak disadari, mencederai rasa keadilan publik,” kata Kapolri pada acara “Berbuka Puasa Polri Bersama Insan Pers” di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Pemimpin Korps Bhayangkara itu berjanji apabila ada personel melakukan hal yang bersifat mencederai keadilan publik, apalagi yang sifatnya melakukan pelanggaran, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penindakan tegas demi menjaga institusi.

“Ini sebagai bentuk komitmen kami, komitmen institusi terhadap publik, terhadap masyarakat, dan terhadap insan pers,” ujarnya.

Ia mengajak insan pers tanah air untuk mengawal pemberitaan prestasi insan Polri karena menurutnya, hal tersebut bisa menjadi sumber motivasi bagi Polri untuk bekerja lebih baik.

“Karena hal-hal seperti itu mungkin sederhana, tapi buat kami itu menjadi vitamin yang sangat luar biasa,” ujarnya.

Polri, lanjut dia, selalu siap untuk menerima masukan, kritik, dan evaluasi.

“Namun, titip juga agar kami terus bisa menjaga untuk melaksanakan amanah institusi, untuk melaksanakan tugas pokok kami dalam menjaga harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat), melakukan penegakan hukum, dan menjaga keamanan untuk negeri kita agar menjadi lebih baik di situasi ketidakpastian global yang saat ini sedang terjadi,” ungkapnya. ●Redaksi/ri

HARIAN PELITA — Upaya verifikasi informasi oleh wartawan wartapembaruan.co.id berujung dugaan penganiayaan kini telah dilaporkan resmi ke Polres Tapanuli Tengah (Tapteng).

Laporan dibuat oleh korban, Marhamadan Tanjung, dengan nomor registrasi LP/B/37/I/2026/SPKT/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMATERA UTARA dan memuat dugaan tindak pidana kekerasan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Peristiwa terjadi pada Kamis (29/1/2026) sekitar pukul 14.00 WIB ketika korban datang bersama narasumber Erik ke rumah yang ditempati Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

Tujuan kedatangan mereka adalah melakukan konfirmasi langsung terkait informasi publik yang menyebut rumah tersebut bukan rumah dinas resmi, melainkan rumah pribadi yang disewa. Langkah itu ditempuh agar pemberitaan yang disiapkan tetap berimbang.

Namun menurut keterangan korban, sebelum wawancara atau klarifikasi dilakukan, mereka dihadang oleh sekelompok orang dan kemudian mengalami pemukulan.

Dampak dari kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan tubuh, sementara narasumbernya mengalami luka lebam. Keduanya saat ini dirawat di RS FL Tobing, Sibolga.

Pemimpin Redaksi wartapembaruan.co.id, Rudolf Simbolon, Sabtu (31/1/2026) menegaskan bahwa kerja jurnalistik seharusnya dilindungi hukum, terlebih ketika dilakukan untuk menguji kebenaran informasi.

“Konfirmasi adalah bagian dari prinsip keberimbangan berita. Kami mendorong agar kasus ini diusut tuntas,” katanya.

Hingga berita ini ditayangkan kembali, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi yang disampaikan melalui telepon seluler.

Awak media masih terus berupaya mendapatkan keterangan resmi dari yang bersangkutan. Kasus ini kini ditangani Polres Tapanuli Tengah dalam tahap penyelidikan awal. ●Redaksi/Cr-201

HARIAN PELITA JAKARTA — Isu adanya Kepolisian dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung bereaksi menyatakan tegas dia lebih baik mundur jadi petani.

Isu itu tegas pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak menjadi Menteri Kepolisian. Itu dijawab adanya usulan kedudukan Polri berada di bawah Kemendagri.

Listyo mengaku mendapat pesan singkat yang berisi tawaran dirinya menjadi Menteri Kepolisian.

“Hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibuk sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Listyo pada rapat bersama Komisi III DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurut Listyo, meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden.

“Saya lebih baik dirinya dicopot sebagai Kapolri daripada institusinya diutak-atik menjadi Kementerian Kepolisian. Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata Kapolri.

Listyo mengatakan justru kedudukan Polri sebaiknya tetap ada di bawah Presiden Republik Indonesia bukan Kemendagri. Polri berada di bawah komando presiden langsung akan membuat kerja Polri lebih efektif dan efisien.

“Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” kata Listyo.

Listyo juga menyebut setelah reformasi, Polri sudah terpisah dari TNI. Artinya, kini Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanis, dan mempersiapkan diri menuju roadmap menjadi civilian police. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan monitoring kegiatan pergantian malam Tahun Baru 2026 se-Indonesia secara virtual di Polda Metro Jaya.

Ia ingin memastikan masyarakat mendapatkan pengamanan dan pelayanan optimal sebagaimana instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, beliau ingin memastikan rangkaian kegiatan pengamanan dan pelayanan untuk pergantian tahun terlaksana dengan baik,” kata Sigit di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (31/12/2025), malam.

Sigit memaparkan, terkait pergantian tahun, ada beberapa kegiatan yang memang harus mendapatkan pengamanan dari kepolisian. Polri sejak awal berkomitmen menciptakan rasa aman dan memberikan pelayanan optimal untuk seluruh lapisan masyarakat. 

“Kemudian juga ada kegiatan ibadah di beberapa wilayah yang harus kita amankan pada saat acara pergantian akhir tahun. Di sisi lain juga ada kegiatan kunjungan ke tempat wisata termasuk pengumpulan masyarakat di beberapa wilayah terkait pelaksanaaan pergantian tahun, ini semua menjadi bagian kita jaga dan amankan,” ujar Sigit.

Dari hasil monitoringnya, Sigit menegaskan, sebagian besar masyarakat mematuhi imbauan dari Pemda setempat soal tidak merayakan dengan kembang api. Menurut Sigit, di beberapa titik dilaksanakan dengan kegiatan doa bersama, sebagai wujud empati kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam di Sumatera.

“Secara umum sebagian besar masyarakat mematuhi tidak melaksanakan kegiatan, khususnya  Pemda terkait dengan penggunaan kembang api pada saat pergantian tahun. Dan banyak yang merayakan doa bersama. Tentunya ini bagian dari empati kita terhadap saudara kita yang ada di Sumatera,” tegas Sigit.

Sementara itu, Sigit juga menyampaikan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas (lalin) pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan pada 2024 lalu. Begitupun dengan angka kriminalitas juga mengalami penurunan.

“Secara umum tadi dilaporkan jumlah laka tahun ini dibandingkan tahun kemarin terjadi penurunan. Demikian kriminalitas penurunan. Kita harapkan bisa terus kita jaga sampai dengan rangkaian operasi ini selesai,” ucap Sigit.

Tak lupa, Sigit juga tetap menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus memonitor dan mengikuti perkembangan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Ia menekankan, personel harus bergerak cepat apabila dibutuhkan oleh masyarakat.

“Tentunya terkait potensi adanya cuaca ekstrem, kita tetap ingatkan personel yang di wilayah tetap kolaborasi, TNI, Polri, Basarnas kemudian BNPB, BMKG, melakukan langkah mitigasi apabila memang terjadi hal yang kemudian perlu penanganan dan langkah evakuasi,” tekan Sigit mengakhiri. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Sebuah video menampilkan adu mulut antara seorang pengunjung dan petugas parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya mendadak viral pada Rabu, 3 Desember 2025.

Pada video itu seorang pemuda tampak memprotes keras tarif parkir dikenakan kepadanya meski baru berada di area parkir selama beberapa menit.

Pemuda bertubuh gelap yang muncul dalam rekaman itu mengaku merasa dirugikan setelah diminta membayar retribusi sebesar Rp4.000 meski baru parkir sekitar 2 hingga 4 menit.

●Idealnya gratis
Ia menilai skema pembayaran parkir di instansi kepolisian seharusnya lebih memprioritaskan pelayanan publik, bahkan idealnya digratiskan.

Percekcokan antara pemuda dan petugas parkir pun tidak terhindarkan. Beberapa petugas Provos Polda Metro Jaya terlihat turun tangan untuk menenangkan situasi serta memberikan penjelasan mengenai aturan parkir berbayar yang berlaku di area tersebut.

Namun pemuda itu tetap bersikeras meminta bertemu langsung dengan Kapolda Metro Jaya. Ia menuntut agar retribusi parkir dihapus dan ditiadakan demi kepentingan masyarakat yang datang untuk urusan kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Humas Polda Metro Jaya terkait video viral tersebut maupun mekanisme parkir berbayar yang menjadi sorotan publik. ●Redaksi/IA/Satria

HARIAN PELITA — Komjen Pol Mohammad Fadil Imran (lahir 14 Agustus 1968) seorang perwira tinggi Polri sejak 5 Agustus 2025 menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

Fadil Imran, lulusan Akpol 1991 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri.

Fadil Imran terpilih menjadi Ketua Umum PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) periode 2024-2028 dalam Munas XXIV PBSI 9-11 Agustus 2024 di Surabaya.

Fadil Imran dilahirkan di Provinsi Sulawesi Selatan dan berasal dari Kaluarrang, Bontonompo, Gowa dan Takalar.

Fadil Imran disebut merupakan keturunan dari Raja Gowa ke-IX (1510-1546) Kesultanan Gowa, Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumapa’risi’ Kallonna Gallarang Loaya, yang juga dikenal sebagai tokoh pendiri Kota Makassar (Benteng Somba Opu).

●Riwayat Pendidikan
Fadil adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjat* Republik Indonesia (Akabri) atau sekarang Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Di Akabri, Komjen Fadil Imran satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

●Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah SESPIMTI (2015).

●Karier
Pada awalnya, Fadil Imran menjabat Wakasat Sabhara Polres Metro Jakarta Barat. Pada tahun 1999, ia menjabat Kapolsek Metro Cengkareng.

Kemudian menjabat sebagai Kapolsek Metro Tanah Abang pada tahun 2002.
Setelahnya, ia menjabat sebagai Kasat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekaligus Kapolres KP3 Tanjung Priok pada tahun 2008, kemudian Wadirreskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2009. Pada tahun 2011
Fadil Imran dipromosikan sebagai Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim Polri dan Dirreskrimum Polda Kepulauan Riau.

Pada tahun 2013, Fadil Imran menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat. Pada tahun 2015, Fadil Imran menjabat Anjak Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Pada tahun 2016, Fadil Imran menjabat Dirreskrimsus Polda Metro Jaya sekaligus Wadirtipideksus Bareskrim Polri.

Jabatannya dinaikkan menjadi Dirtipidsiber Bareskrim Polri pada tahun 2017.

Fadil Imran kemudian dipromosikan Dirtipidter Bareskrim Polri pada tahun 2018 dan Sahlisosbud Kapolri pada tahun 2019. Kemudian, pada 2020, ia menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Kemudian Kapolda Metro Jaya.

Saat ini jabatan terakhir dipegang Fadil Imran Kabaharkam Polri yang dipegangnya sejak 2023. ●Redaksi/Bri/IA

●FOTO Penampakan gedung diskotek

HARIAN PELITA – Dugaan maraknya peredaran narkotika jenis pil ekstasi di diskotek  “The Escape Hawai” saat ini kerap diperbincangkan dan jadi sorotan masyarakat

Bagaimana tidak, Discotek The Escape Hawai di Jalan Hayam Wuruk No111 M Jakarta Barat  ini dikabarkan menjadi tempat yang paling doyan dikunjungi Clubers (sebutan pencandu dunia malam).

Dugaan maraknya peredaran narkotika jenis pil ekstasi di diskotek itu sudah kerap disoroti sejumlah kalangan maupun media. Namun pihak kepolisian pun kadang mengabaikan keluhan masyarakat.

Salah seorang pengunjung berinisial B saat ditemui di parkiran, Kamis (4/9/2025) pekan lalu mengatakan dirinya  hampir 2 kali  dalam sebulan berkunjung ke tempat tersebut.

Ia menyebut peredaran barang haram di discotek tersebut sangat rapi dan terkordinir.  Pengedar tidak sembarangan menjual barang haram tersebut kepada pengunjung di hall diskotik kecuali kepada pengunjung yang sudah dikenal. 

Pengunjung yang memesan room Very Important Person (VIP) lebih mudah untuk membeli narkotika pil ekstasi dari pada pengunjung yang berada di lantai dua.

●Harga pil ekstasi Rp900 ribu
Masih menurutnya,  harga pil ekstasi tersebut, orang tersebut menyebut harganya untuk satu butir pil ekstasi Rp900 ribu hingga satu juta rupiah.

Berdasarkan informasi yang beredar narkotika jenis pil ekstasi  tidak pernah kosong di diskotek tersebut. Untuk mengantisipasi agar pengedar tidak ditangkap petugas saat digelar razia, pengedar  mempunyai ruang rahasia dan dapat ke luar dari tangga darurat sehingga terhindar dari petugas yang sedang menggelar razia.

Ia berharap agar aparat penegak hukum dapat segera bertindak agar  Jakarta
terbebas dari peredaran gelap narkotika. 

Ikhwal peredaran narkoba jenis ekstasi disikotik Escape ini sudah dikonfirmasi dan diinformasikan lewat Whats App ke Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David. Tetapi hingga berita ini ditulis beliau belum ada tanggapan. ●Tim Redaksi

HARIAN  PELITA – Dugaan praktik pungutan liar (Pungli) penerbitan  SIM dengan modus memberikan jaminan  kemudahan atau “jalur cepat” kepada pemohon atau masyarakat tanpa mengikuti proses semestinya  sudah menjadi rahasia umum berdasarkan pantauan media, oleh oknum di Satpas SIM  Satlantas  Polres Metro Bekasi Kota, pada Kamis, (14/8/2025) lalu.

Jalur cepat yang di dapat oleh Pemohon penerbitan SIM A atau C yakni pemohon tidak mengikuti  proses  sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Oleh oknum, Pemohon hanya di minta  beberapa lembar foto copy KTP saja dan langsung pengambilan foto  wajah “Jepret”.  Tak lama kemudian SIM (Surat Ijin Mengemud) pun jadi.

Slogan “Bebas Pungli” yang kerap digunakan oleh Kakorlantas Polri seolah kehilangan makna di Satpas  SIM Polres Metro Bekasi Kota.

Terungkapnya dugaan pungli itu, saat  tim media melakukan penulusuran  ke lokasi guna memastikan laporan masyarakat. Salah satu pemohon pembuatan SIM berinisial HK menceritakan pengalaman nya.

”Saya kemarin pagi datang ke sini buat SIM C, dibantu oleh orang yang mengaku bisa bantu cepat karena bisa berhubungan langsung dengan oknum di dalam. Dari  Bantuan itu saya diminta bayar sebesar Rp600 ribu. Katanya ga sampai 1 jam selesai. Saya hanya diminta beberapa lembar di fotocopy KTP dan langsung  foto wajah saya,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan pemohon SIM lainnya  sebut saja  RD,  Dijelaskan nya pembuatan SIM A tanpa ujian Teori dan Praktek dilapangan bayarnya  Rp 700 Ribu.
Padahal pemohon SIM diwajibkan mengikuti proses uji teori dan praktek untuk kemapanan  berkendara di jalan raya.

Seperti halnya uji praktek lapangan di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun langsung memberikan inisiatif kemudahan  di mana sebelumnya uji praktek berkendara sangat sulit untuk bisa lulus.

Dengan masih maraknya  pungli pelayanan penerbitan SIM di Satpas SIM Polres Metro Bekasi Kota   Publik kini menanti tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk membersihkan oknum – oknum yang mencederai kepercayaan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik, Wisnu Haryanto menuturkan jasa calo SIM masih menghantui seluruh satpas SIM yang ada di wilayah Polda metro Jaya.
“Saya rasa soal ini (calo) tak hanya di Bekasi tapi dilokasi lain juga sama,” tegasnya.

Karena itulah, pihaknya meminta Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin untuk segera membersihkan satpas dari calo yang berkeliaran.
“Dirlantas dan Kasi SiM harus tegas, berangus semua calo yang ada di seluruh Satpas SIM,” ucapnya.

“Jangan slogan “Bebas Pungli” Hanya  menjadi isapan jempol saja,” tutupnya. ●Redaksi/007

HARI Jadi Korps Polisi Republik Indonesia (Polri) ke-79 sekaligus HUT Polri diperingati setiap 1 Juli merupakan momentum perbaikan etika kepolisian menuju profesionalisme di masa mendatang.

Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat” menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keamanan, sekaligus melayani rakyat secara profesional dan modern.

Artinya kepolisian wajib meningkatkan etika dan kesopanan ditengah masyarakat, dengan berbagai pelayanan dan mengayomi, pelindung, penegak hukum bagi masyarakat seluruh masyarakat.

Catatan terbaik adalah tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum ditengah masyarakat, siapa pun itu yang melanggar hukum, polisi wajib hadir untuk bersikap tegas sebagai pelindung hukum masyarakat.

Banyaknya “polisi liar” bertugas tanpa surat resmi penugasan, sehingga memunculkan kasus-kasus “kotor” yang menyakiti hati masyarakat. Ini sangat mencederai nama baik kepolisian.

Kapolri dan jajarannya di Markas Besar (Mabes) Polri, lebih peka melihat tindak-tanduk oknum polisi yang seenaknya berulah ditengah masyarakat. Ini harus dibenahi!.

Kita jangan melihat ke atas saja melihat ketegaran kepolisian, tapi jajaran paling bawah pun sepertinya tidak “nyambung” dengan apa yang diajarkan pemimpinnya. Sehingga “ilmu etika” dari polisi lapangan tidak begitu mengetahui batas kewajiban polisi yang di lapangan.

Kita sebagai masyarakat merindukan perlindungan hukum dari kepolisian secara netral tidak memihak siapa yang berkuasa, siapa yang kuat, untuk mengembalikan harapan masyarakat.

Untuk itu, kita masyarakat mengimbau jajaran pimpinan atas membersihkan “polisi-polisi” nakal dan liar bermunculan di tengah masyarakat.

Ini yang belum menjadi patokan perintah dari atas ke bawah, sehingga kepolisian daerah mengambil tindakan sendiri sesuai arahan pimpinannya, sehingga kekecauan “perintah” atas selalu diabaikan polisi daerah. Maka timbul arogansi kedaerahan kepolisian yang sangat mencederai hati masyarakat.

Banyak peristiwa-peristiwa yang menyakiti masyarakat terjadi oleh tindakan polisi-polisi nakal di lapangan dengan tindakan-tindakan memalukan dan mencoreng citra kepolisian sebagai pelindung masyarakat.

Kapolri juga selalu memantau ulah dan tindakan-tindakan nakal polisi lapangan untuk tidak berbuat tabiat tidak baik yang sangat menyakiti hati masyarakat.

Terakhir, kepolisian jangan merasa pemilik hukum, jadilah polisi pengadil hukum bagi masyarakat yang selalu hadir ditengah masyarakat.

●Dirgahayu Bhayangkara ke-79! Semoga Polri semakin jaya dan selalu menjadi pelindung serta pengayom masyarakat. *****

HARIAN PELITA — Menyambut Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025 untuk pertama kalinya Polri mewakili Indonesia ambil bagian dalam event Word Police And Fire Games (WPFG) Tahun 2025 ditandai penyerahan Bendera Kontingen oleh Kapolri kepada Ketua Kontingen Polri Karowatpers SSDM Polri Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto.

Polri mengirimkan kontingen sebanyak 97 peserta terdiri dari 8 cabang olahraga yaitu bola voli, bola basket, renang, atletik, golf, sepeda, judo dan taekwondo.

Kegiatan WPFG tahun 2025 digelar pada 27 Juni hingga 6 Juli 2025 di Birmingham, Alabama, Amerika Serikat.

Ajang ini merupakan kompetisi dua tahunan berskala internasional diikuti para penegak hukum dan petugas pemadam kebakaran dari seluruh dunia, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun.

Pada edisi tahun ini ke-22, WPFG diikuti lebih dari 8.500 peserta, dari 70 negara, dengan memperebutkan 1.600 medali menjadikan salah satu ajang multiolahraga terbesar di dunia setelah Olimpiade dan Asian Games.

Para peserta yang akan berkompetisi lebih dari 60 cabang olahraga, mulai dari cabang populer seperti renang, atletik, dan bola basket, hingga cabang khas profesi seperti Firefighter Challenge, Toughest Competitor Alive, K-9 Biathlon, hingga berbagai nomor menembak dan bela diri.

Pembukaan digelar pada Jumat 27 Juni 2025 oleh Randall Woodfin, Wali Kota Alabama dengan upacara meriah dan terbuka untuk publik.

Ditandai dengan penyalaan Obor oleh Kepala Kepolisian Birmingham Chief Michael Pickett yang menerima penyerahan obor dari Chief Corey Moon (Birmingham Fire Dept), pembukaan bertempat di Legacy Arena, Birmingham, USA.

Keikutsertaan ini merupakan sebuah bentuk komitmen Polri dalam membangun prestasi serta menjalin solidaritas internasional dengan sesama anggota kepolisian dari berbagai negara.

Lebih dari sekedar ajang pencapaian prestasi, WPFG juga bertujuan mempererat hubungan antar penegak hukum dan pemadam kebakaran di seluruh dunia. ●Redaksi/IA/Ri