HARIAN PELITA —- Kegiatan penggalian jaringan pipa di Jalan Rawajati Barat, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Terlihat di lokasi proyek pekerjaan melakukan aktivitas pada malam hari pukul 19.00 WIB. Termasuk pekerja yang hanya mengandalkan tenaganya tanpa alat pelindung keselamatan.

Seperti Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, dan mengabaikan keselamatan kerja. Hingga pekerjaan proyek jaringan pipa memicu kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

Galian pipa yang tidak di ketahui dari sumber dana anggarannya, karena tidak terlihat papan informasi sekitar proyek. Bahkan galian tanah juga berserakan.

Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya seolah mengabaikan pekerjaan proyek itu yang sangat merugikan masyarakat akibat pekerjaan yang brutal.

“Masa Pak Wali Kota dan jajaranya tak peduli adanya keresahan masyarakat disana. Pekerjaan proyek perbaikan pipa itu sudah lama berlangsung. Seko juga hanya tidur di kantornya,” tegas Tampubolong sehari-hari melewati jalan tersebut.

Diceritakan Tampubolong bahwa di sepanjang galian di depan permukiman masyarakat, tanah tersebut berserakan dan sangat mengganggu pengendara serta warga.

Bahkan tanah galian yang mengotori ruas jalan tersebut tidak sedikit masuk ke saluran drainse, sehingga menyumbat aliran air.

“Saya berharap ke pihak pelaksana kegiatan boleh melakukan galian tapi jangan sampai ganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari melintas di jalan ini,” tukasnya, Minggu (10/5/2026).

Anehnya lagi para pekerja tak memakai helem proyek, rompi pelindung, sepatu boots dapat memicu kecelakaan para pekerja.

Masyarakat di sana mendesak Wali Kota dan Seko Jakarta Selatan menegur pelaksana proyek yang bekerja amburadul di sana. “Wali Kota dan Seko Muhlisin mungkin hanya asyik dengan acara seremonial,” tutur warga bernama Shinto. ●Redaksi/Geng/02

HARIAN PELITA — Pejabat di Jakarta Selafan khususnya Wali Kota tak memiliki ide cemerlang untuk dikembangkan di tengah masyarakat sebagai pejabat pengayom ditengah perkembangan penataan perkotaan.

“Saya kadang heran. Pejabat di Jakarta Selatan hanya tahunya acara seremonial diperbanyak. Meskipun banyak pelanggaran bangunan, mereka tidak mengetahuinya,” tegas Dr Firdaus Turmudzi Mhum mantan Dewan Kota Jakarta Selatan kepada HarianPelita.id, Jumat (20/3/2026).

Menurut Firdaus, contohnya banyaknya bangunan lapangan Padel tak miliki perizinan di wilayah Jakarta Selatan berdiri kenapa jajaran pejabat tidak mengetahuinya.

Artinya pejabat-pejabat khususnya Wali Wali Kota tidak pernah bekerja secara benar sebagai pejabat tinggi di wilayah Jakarta Selatan untuk mengontrol permasalahan pelik di daerahnya.

“Jadi saya bisa menebak, bila pejabat-pejabat hanya mementingkan acara seremonial saja. Tanpa ingin mengetahui permasalahan yang timbul di wilayahnya. Contohnya bangunan lapangan Padel,” tukas Firdaus Turmudzi.

Dikatakannya, jabatan wali kota dan jajarannya hanya untuk jadi “pajangan” saja.

“Kalau begitu buat apa ada wali kota tanpa ada koordinasi dengan instansi terkait. Hanya nurut sama gubernur dan kepala dinas saja,” tegas Ustadz Firdaus Turmudzi.

Contohnya sebanyak 104 lapangan padel di wilayah Jakarta Selatan tak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Terdapat 209 lapangan padel dan 105 unit memiliki izin, sementara 104 unit tidak memiliki izin,” ujarnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 185 dari 397 lapangan padel di ibu kota tidak memiliki izin PBG. Pemerintah Jakarta juga melarang lapangan Padel dibangun di aset yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kemudian juga ada larangan lapangan Padel untuk dibangun di tengah permukiman warga. Untuk lapangan padel yang berada di perumahan warga namun sudah memiliki izin.

“Buat apa ada rapat koordinasi setiap bulan dengan pejabat-pejabat terkait, kalau kasus pendirian lapangan Padel marak tanpa izin kalau Wali Kota tidak mengetahuinya. Sayang sekali yah,” pungkas Firdaus. ●Redaksi/Wjk/HP

HARIAN PELITA — Setelah perizinan izin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan gedung/rumah tak lagi bisa “dicairkan” kini perizinan lapangan olahraga Padel menjadi “makananempuk” pejabat DKI Jakarta terutama instansi terkait.

Diperoleh keterangan, bahwa sasaran mendapatkan uang dengan gampang yaitu melalui “lobang” perizinan lapangan olahraga Padel. Sehingga saat ini sekitar 187 lapangan olagraga Padel tak miliki perizinan sah.

Artinya, instansi terkait seperti oknum-oknum Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan ikut bermain memberikan peluang untuk tidak perlu ada perizinan. “Yang penting cingcailah!”.

Bayangkan bila 187 lapangan olahraga Padel tak miliki perizinan, apa ratusan miliar menguap ke kantong pejabat dan jaringannya.

Berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta hingga 23 Februari 2026 terdapat 397 lapangan olahraga padel di Jakarta sehingga diputuskan untuk dilakukan pengendalian karena ditengarai tak miliki perizinan resmi.

Bahkan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan larangan pembangunan lapangan olahraga Padel di kawasan perumahan.   

Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya keluhan warga terhadap aktivitas lapangan padel yang dianggap menimbulkan kebisingan dan mengganggu lingkungan sekitar.

“Untuk lapangan Padel, sudah diputuskan. Perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus berada di zona komersial untuk yang baru,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis (26/2/2026) lalu.

Ia menambahkan, lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan dikenai penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha. 

Bagi pengelola yang telah memiliki PBG, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Jika lapangan padel menimbulkan kebisingan karena bola memantul atau teriakan yang mengganggu masyarakat, wajib dibuat kedap suara.  

Selain itu, Pramono menyampaikan bahwa pembangunan lapangan padel yang berdiri di atas aset Pemprov DKI, khususnya di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak dapat dilanjutkan.   

Pemerintah menekankan bahwa setiap rencana pembangunan lapangan padel ke depan wajib mengantongi izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.  ●Redaksi/CR/ADS

HARIAN PELITA — Maraknya bangunan lapangan padel di sejumlah wilayah DKI Jakarta disorot menjadi ajang pemberian izin pungutan liar (Pungli) bagi pejabat terkait. Permainan “kongkalikong” antara pejabat terkait dengan pengusaha Padel.

Menurut laporan Core & Court, Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan lapangan padel terbanyak di Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga patut dicurigai adanya permainan perizinan Padel yang gampang dikeluarkan instansi terkait. Modus terbaru bagi pejabat terkait.

Seperti dilakukan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan yang mengancam menyegel bangunan lapangan padel yang diprotes warga di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan.

Artinya pemberian perizinan lapangan Padel, dicurigai warga sebagai ajang pungli atau korupsi perizinan. Bahkan saat ini sudah terlihat banyak lapangan Padel menyalahi perizinan.

Contoh lain, di wilayah Jakarta Timur tepatnya di Pulomas, lapangan Padel terancam dibongkar karena telah menyalahi perizinan. Sama di Cilandak juga diketahui melanggar perizinan. ●Redaksi/CR

.

HARIAN PELITA – Ironis, tumpukan sampah terkesan dibiarkan menumpuk di Jalan Metro Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Padahal Jalan itu merupakan salah satu jalan utama dan pusat gaya hidup masuk kategori koridor komersial utama menghubungkan kawasan hunian mewah, perkantoran terkenal sebagai pusat perbelanjaan, selayaknya  jadi percontohan terkait kebersihan lingkungan.

“Bukti gagalnya jajaran Wali Kota Jaksel membenahi dan menata kota melalui kebersihan perkotaan. Apalagi wilayah Pondok Indah merupakan ikon wilayah elite Kota Jakarta,” tegas Nurohman, warga setempat kepada HarianPelita.id, Kamis (12/2/2026).

Pantauan HarianPelita.id, Kamis 12 Februari 2026, terlihat tumpukan sampah jenis ranting pohonan yang sudah mengering dan tumpukan kantong plasik hitam  dan karung putih isi sampah di sepanjang Jalan Metro Pondok Indah, Wilayahh Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Menurut sejumlah warga yang kerap melewati jalan itu sekitar Jalan Metro Pondok Indah, keberadaan tumpukan sampah itu sudah berhari-hari.

“Sampah itu sudah lama numpuk, belum ada yang beresihin. Sampah itu dibiarkan oleh instansi terkait,” tukasnya. ●Redaksi/Geng

HARIAN PELITA — Ketenangan warga Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terusik ketika tanggul jebol berubah menjadi petaka bagi warga Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (29/1/2026).

Akibat hujan deras mengguyur Jakarta sejak dua hari ini, air luapan Kali Krukut meluncur deras melalui celah tanggul sementara sepanjang tujuh meter yang jebol, merendam permukiman warga hingga ketinggian 45 sentimeter.

Menurut warga di sana, Pemda setempat tidak pernah mendatangi dan mengawasi tanggul Petogogan sepanjang waktu sehingga penyanggahnya keropos dihantam air luapan kali.

“Saya heran pejabat Jakarta Selatan, terutama Wali Kotanya tidak pernah melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar antisipasi cepat tanggul itu. Mereka lupa kalau saat musim hujan,” tegas Nurali, warga setempat, Sabtu (1/2/2026).

Menurut Nurali, saat jebolnya tanggul itu memaksa puluhan kepala keluarga berjaga di depan pintu rumah guna mengantisipasi debit air yang terus merangkak naik akibat intensitas hujan tak kunjung reda pada waktu itu.

Mereka berkilah bahwa saat ini pejabat berwenang hanya mengurus acara seremonial saja ketimbang tanggung jawab wilayah yang rawan banjir seperti di Petogogan yang akhirnya tanggul tak pernah diawasi akhir jebol.

Sementara itu Komandan Pleton Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wilayah Jakarta Selatan Muhammad Nur mengonfirmasi bahwa luapan Kali Krukut menjadi biang keladi utama genangan di Kelurahan Petogogan.

Meskipun Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan telah berupaya membentengi aliran sungai dengan 1.300 karung pasir dan penyangga kayu dolken, kekuatan arus rupanya jauh lebih besar.

●Data terbaru

Berdasarkan data terbaru per Januari 2026, tanggul di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, memang mengalami jebol akibat intensitas hujan tinggi, yang mengakibatkan banjir di permukiman warga. 

Berikut adalah ringkasan kejadian berdasarkan informasi per 29 Januari 2026:

• Tanggul Jebol: Tanggul di sekitar Kali Krukut, khususnya di Jalan Pulo Raya, Kelurahan Petogogan, tidak mampu menahan debit air yang besar akibat hujan deras.
• Dampak: Banjir merendam pemukiman dengan ketinggian mencapai 45 cm, memaksa warga mengevakuasi barang ke lantai 2 rumah.
• Penanganan: Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan melakukan tindakan darurat dengan menambal tanggul yang jebol menggunakan karung pasir dan kayu.
• Kondisi Infrastruktur: Laporan menunjukkan bahwa tanggul sementara di lokasi tersebut ambruk, yang memicu banjir kembali merendam kawasan tersebut. 

Terkait Pengawasan:
Meskipun perbaikan cepat dilakukan (ditambal karung pasir), kejadian berulangnya banjir di titik yang sama menandakan perlunya pengawasan lebih ketat dan perbaikan permanen pada struktur tanggul Kali Krukut agar tidak terus-menerus jebol saat hujan deras. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tomy Fudihartono menanggapi dan mengklarifikasi pemberitaan HarianPelita.id, Jumat (9/1/2026) soal panasnya Gedung Kantor Wali Kota Jakarta Selatan akibat trafo terbakar sehingga AC Central tak berfungsi.

Tomy menyebutkan bahwa sejak terjadinya konsleting pada ruang panel dan trafo Blok A Kantor Wali Kota pada 28 Desember 2025 lalu, pihaknya langsung mengambil langkah cepat untuk penanganan perbaikan instalasi kelistrikan tersebut agar tidak mengganggu pelayanan dan aktivitas perkantoran dengan berkoordinasi kepada pihak PLN untuk penyediaan Unit Trafo Berjalan (UGB).

Tetapi Unit Trafo Berjalan (UGB) dari PLN hanya berkapasitas 1.000 KVA, belum dapat mengangkat kekuatan AC di gedung Blok A, sehingga masih panas.

“Kita sudah pinjam Unit Trafo Berjalan (UGB) punya PLN namun belum dapat mengangkat kekuatan AC disejumlah ruang unit kerja. Kita sudah rapatkan dengan mengundang pihak terkait untuk percepatan penanganan dan perencanaan kebutuhan anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran,” ujar Tomy, Jumat (9/1/2026).

Tomy menyebutkan, bahwa saat ini penggantian trafo dan panel listrik dimaksud belum teranggarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, namun akan diusahakan ada pergeseran anggaran sesuai kebutuhan dan hasil kajian dari tim teknis Dinas Nakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Sementara anggaran pergeseran itu, ujar Tommy, diharapkan bisa secepatnya teratasi dan masuk daftar penggantian pada triwulan pertama bulan Januari sampai April 2026 mendatang.

“Semoga semua usulan kita bisa disetujui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita menunggu persetujuannya,” pungkas Tomy. ●Redaksi/Hp

HARIAN PELITA — Memasuki Kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Jalan Raya Prapanca No 9, Kebayoran Baru serasa berada di “oven”.

Bagaimana tidak, gedung megah berlantai 17 itu, di Blok A, saat tak ada lagi AC Central karena trafonya rusak sehingga AC pun tak berfungsi.

Sehingga membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat tidak lagi betah berlama-lama di kantor itu. “Saya paling sudah absen saya keluar. Nggak tahan panasnya, meskipun ada kipas angin, kalah kipasnya,” ujar seorang PNS tak mau disebut namanya kepada HarianPelita.id, Jumat 9 Januari 2026.

PNS dan tamu yang berkunjung karena kantor tersebut merasa kegerahan sehingga mengganggu aktifitasnya saat berada di dalam gedung.

HarianPelita.id, Jumat (9/1/2026) kembali menelusuri sejumlah ruangan kerja dari 17 lantai Blok A di kantor tersebut banyak yang kosong. Ketika dikonfirmasi para PNS itu tak betah berlama-lama di ruangnya.

“Panas Pak. Bukannya kita ga mau masuk ruangan, ruangannya sangat panas dan mengganngu aktifitas kerja,” ujar seorang PNS, Jumat (9/1/2026).

Seorang tamu yang hendak mengurus kepentingan kantornya, justru mengaku tak kuat berlama-lama di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

“Gimana kita betah, panas sekali saat kita masuk ke ruang unit kerja. Apa tidak kepedulian pejabatnya yah,” tutur Aminudin, warga Kelurahan Melawai.

HarianPelita.id hendak mengkonfirmasi sebab akibat kantor tersebut panas, namun pejabat tak ada yang bisa memberikan keterangan resmi.

Menurut informasi, panasnya kantor tersebut karena trafonya rusak pada 28 Desember 2025 silam sehingga mengalami kebakaran.

Diduga rusaknya trafo itu karena kelebihan beban yang tak pernah dikontrol. Pejabatnya sibuk renovasi ruangan saja. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Menjelang malam pergantian tahun, Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin akan ditutup total pada Selasa, 31 Desember 2025.

Penutupan ini dilakukan dalam rangka penerapan Car Free Night (CFN) sebagai bagian dari pengamanan dan pelaksanaan perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta.

Penutupan mencakup ruas dari Bundaran Patung Kuda hingga Bundaran Senayan, penutupan jalan akan berlangsung mulai pukul 18.00 WIB hingga 02.00 WIB dini hari, seiring digelarnya delapan panggung hiburan di sepanjang kawasan Sudirman–Thamrin.

Masyarakat yang berencana melintas atau merayakan malam tahun baru di area tersebut diimbau menyiapkan rute alternatif, datang lebih awal, serta memanfaatkan transportasi umum atau area parkir di luar zona penutupan.

Pemprov DKI Jakarta melarang kembang api pada malam tahun baru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin warga DKI merasakan dampak banjir dan longsor di tiga provinsi. ●Redaksi/Cr-20

HARIAN PELITA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pada perayaan malam pergantian Tahun Baru 2026 di Jakarta tidak ada pesta kembang api.

“Saya segera memutuskan kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Jadi pakai (atraksi) drone saja cukup,” kata Pramono kepada wartawan, Jumat 19 Desember 2025.

Namun menurut Pramono perayaan tahun baru tetap akan diselenggarakan tetapi dikemas lebih sederhana. Apalagi Jakarta sebagai ibu kota negara

Ia menilai Jakarta sebagai Ibu Kota perayaan pergantian tahun tetap perlu digelar.

“Tapi yang jelas saya tidak ingin kita menampakkan kemewahan berlebihan dan tidak punya empati dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera,” kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono juga menyampaikan rencana penyediaan lokasi khusus untuk doa bersama bagi para korban bencana di Sumatera yang akan digelar bersamaan dengan perayaan malam pergantian tahun. ●Redaksi/Cr-21