HARIAN PELITA — Dugaan anggaran aki (accu) di tubuh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Selatan sebesar Rp3,9 miliar mencuat. Anggaran itu sengaja di “markup”.

Padahal kualitas aki yang dibelanjakan untuk truk-truk sampah itu sangat jelek dan sangat buruk.

Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) mengendus aroma tak sedap dalam proses pengadaan aki (accu) kendaraan operasional di lingkungan Sudin LH Jakarta Selatan.

Koordinator Nasional GSBK Febri Yohansyah dalam keterangan tertulisnya pada Senin (08/6/2026) menegaskan pihaknya menemukan ketimpangan antara besarnya nilai anggaran yang terserap dengan kualitas barang yang diterima oleh para pengemudi truk sampah di lapangan.

Menurut Febri, berdasarkan hasil penelusuran data anggaran, Sudin LH Jakarta Selatan telah menyedot dana pajak warga DKI sebesar Rp3,9 miliar dalam rentang waktu 2023 hingga 2026.

Nilai pengadaan per unit aki pun tergolong fantastis, dengan rata-rata harga di tahun 2026 mencapai Rp1.301.379, tahun 2025 sebesar Rp1.272.036, serta tahun 2024 yang mencapai kisaran Rp1.495.801 hingga Rp1.542.918 per unit.

Spesifikasi aki yang dibeli seharusnya adalah Accu Basah N 70-12 Volt, 70 Ah dengan label orisinal dan kelengkapan air zuur. Namun, realita di lapangan justru berbanding terbalik.

Febri mengungkapkan bahwa ratusan pengemudi truk sampah mengeluhkan armada mereka yang kerap mogok akibat aki yang cepat soak dan tidak memiliki daya tahan memadai.

Menurutnya, mustahil barang dengan harga premium namun berstandar asli memiliki performa yang sangat rendah seperti yang dikeluhkan para sopir.
Kondisi ini memicu kecurigaan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi barang dalam kontrak dengan barang yang diterima.

Febri menegaskan bahwa aki dengan harga semahal itu seharusnya mampu menunjang pelayanan publik secara optimal dan tahan lama, bukan malah membuat beban kerja pengemudi semakin berat.

Atas temuan itu GSBK tegas mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam.

Febri meminta agar aparat penegak hukum segera memanggil pejabat di Sudin LH Jakarta Selatan yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut.

Langkah ini dipandang perlu guna memastikan penggunaan uang pajak rakyat tidak dimanipulasi serta menjamin kelancaran operasional petugas kebersihan di garda depan pelayanan publik Kota Jakarta.

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo saat dikonfirmasi melalui chat WA, perihal aki (accu) hanya mengatakan sebaiknya berkirim surat saja dengan pihak Sudin LH Jaksel. ●Redaksi/ES

HARIAN PELITA — Pejabat di Jakarta Selafan khususnya Wali Kota tak memiliki ide cemerlang untuk dikembangkan di tengah masyarakat sebagai pejabat pengayom ditengah perkembangan penataan perkotaan.

“Saya kadang heran. Pejabat di Jakarta Selatan hanya tahunya acara seremonial diperbanyak. Meskipun banyak pelanggaran bangunan, mereka tidak mengetahuinya,” tegas Dr Firdaus Turmudzi Mhum mantan Dewan Kota Jakarta Selatan kepada HarianPelita.id, Jumat (20/3/2026).

Menurut Firdaus, contohnya banyaknya bangunan lapangan Padel tak miliki perizinan di wilayah Jakarta Selatan berdiri kenapa jajaran pejabat tidak mengetahuinya.

Artinya pejabat-pejabat khususnya Wali Wali Kota tidak pernah bekerja secara benar sebagai pejabat tinggi di wilayah Jakarta Selatan untuk mengontrol permasalahan pelik di daerahnya.

“Jadi saya bisa menebak, bila pejabat-pejabat hanya mementingkan acara seremonial saja. Tanpa ingin mengetahui permasalahan yang timbul di wilayahnya. Contohnya bangunan lapangan Padel,” tukas Firdaus Turmudzi.

Dikatakannya, jabatan wali kota dan jajarannya hanya untuk jadi “pajangan” saja.

“Kalau begitu buat apa ada wali kota tanpa ada koordinasi dengan instansi terkait. Hanya nurut sama gubernur dan kepala dinas saja,” tegas Ustadz Firdaus Turmudzi.

Contohnya sebanyak 104 lapangan padel di wilayah Jakarta Selatan tak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Terdapat 209 lapangan padel dan 105 unit memiliki izin, sementara 104 unit tidak memiliki izin,” ujarnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 185 dari 397 lapangan padel di ibu kota tidak memiliki izin PBG. Pemerintah Jakarta juga melarang lapangan Padel dibangun di aset yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kemudian juga ada larangan lapangan Padel untuk dibangun di tengah permukiman warga. Untuk lapangan padel yang berada di perumahan warga namun sudah memiliki izin.

“Buat apa ada rapat koordinasi setiap bulan dengan pejabat-pejabat terkait, kalau kasus pendirian lapangan Padel marak tanpa izin kalau Wali Kota tidak mengetahuinya. Sayang sekali yah,” pungkas Firdaus. ●Redaksi/Wjk/HP

HARIAN PELITA – Ketua RW 11 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan Achmad Naufal mengaku mendapat tekanan mengundurkan diri dari jabatannya hanya dalam waktu satu kali 24 jam.

Ahmad Naufal mengatakan tekanan tersebut bermula setelah dirinya terpilih sebagai Ketua RW 11 melalui mekanisme pemilihan yang sah. Dalam pemilihan tersebut, ia memperoleh 15 suara, sementara mantan Ketua RW hanya meraih 10 suara.

“Saya diminta mundur dalam waktu satu kali 24 jam. Bahkan saya diberi dua pilihan, mundur secara terhormat atau dipaksa mundur,” ujar Ahmad Naufal, Selasa (15/01/2026) lalu.

Ia menyebut tekanan tidak hanya berupa permintaan mundur, tetapi juga tudingan pemalsuan tanda tangan serta ancaman pelaporan ke aparat penegak hukum. Namun hingga kini, tudingan tersebut tidak pernah disertai bukti.

“Saya dituduh memalsukan tanda tangan, padahal saya tidak tahu tanda tangan apa yang dimaksud. Saya juga difitnah melakukan pungli dan bermain proyek, tetapi ketika saya minta datanya, tidak pernah ada,” katanya.

Menurut Ahmad Naufal, berbagai tuduhan tersebut memicu berkembangnya opini negatif di tengah masyarakat. Tekanan yang diterimanya juga berdampak pada kondisi psikologis dirinya dan keluarga.

“Tekanan ini tidak hanya saya rasakan, tetapi juga istri saya sebagai Ketua PKK RW 11 dan anak-anak saya,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Ahmad Naufal memutuskan menempuh jalur hukum dengan menunjuk kuasa hukum. Langkah ini diambil karena persoalan dinilai telah menyentuh nama baik dan keluarga besarnya.

“Saya dan warga pendukung tidak menerima proses seperti ini. Oleh karena itu, kami memilih menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan Negara Republik Indonesia,” tegasnya.

Terkait dinamika internal, Ahmad Naufal mengungkapkan bahwa dari lima RT di wilayah RW 11, hanya RT 02 yang masih menjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik.

Menanggapi isu adanya pemberhentian pengurus PKK, Ahmad Naufal membantah keras tudingan tersebut.

“Sampai hari ini tidak ada pemberhentian pengurus PKK. Urusan PKK merupakan ranah Ketua PKK. Saya bahkan masih menandatangani surat resmi terkait kegiatan di RW 11,” pungkasnya. ●Redaksi/Geng

HARIAN PELITA — Memasuki Kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Jalan Raya Prapanca No 9, Kebayoran Baru serasa berada di “oven”.

Bagaimana tidak, gedung megah berlantai 17 itu, di Blok A, saat tak ada lagi AC Central karena trafonya rusak sehingga AC pun tak berfungsi.

Sehingga membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat tidak lagi betah berlama-lama di kantor itu. “Saya paling sudah absen saya keluar. Nggak tahan panasnya, meskipun ada kipas angin, kalah kipasnya,” ujar seorang PNS tak mau disebut namanya kepada HarianPelita.id, Jumat 9 Januari 2026.

PNS dan tamu yang berkunjung karena kantor tersebut merasa kegerahan sehingga mengganggu aktifitasnya saat berada di dalam gedung.

HarianPelita.id, Jumat (9/1/2026) kembali menelusuri sejumlah ruangan kerja dari 17 lantai Blok A di kantor tersebut banyak yang kosong. Ketika dikonfirmasi para PNS itu tak betah berlama-lama di ruangnya.

“Panas Pak. Bukannya kita ga mau masuk ruangan, ruangannya sangat panas dan mengganngu aktifitas kerja,” ujar seorang PNS, Jumat (9/1/2026).

Seorang tamu yang hendak mengurus kepentingan kantornya, justru mengaku tak kuat berlama-lama di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

“Gimana kita betah, panas sekali saat kita masuk ke ruang unit kerja. Apa tidak kepedulian pejabatnya yah,” tutur Aminudin, warga Kelurahan Melawai.

HarianPelita.id hendak mengkonfirmasi sebab akibat kantor tersebut panas, namun pejabat tak ada yang bisa memberikan keterangan resmi.

Menurut informasi, panasnya kantor tersebut karena trafonya rusak pada 28 Desember 2025 silam sehingga mengalami kebakaran.

Diduga rusaknya trafo itu karena kelebihan beban yang tak pernah dikontrol. Pejabatnya sibuk renovasi ruangan saja. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Jalan Raya Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan saat dikeluhkan pegawai dan tamu yang berkunjung karena kantor tersebut sangat panas sehingga mengganggu aktifitas pegawai dan masyarakat.

HarianPelita.id, Kamis (8/1/2026) menelusuri sejumlah unit ruangan dari 17 lantai di kantor tersebut tidak menampakan kegiatan para pegawai. “Panas Pak. Bukannya kita ga mau masuk terlalu, sangat panas dan mengganngu aktifitas kerja,” ujar seorang PNS, Kamis (8/1/2026).

Seorang tamu yang hendak mengurus kepentingan kantornya, justru mengaku tak kuat berlama-lama di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

“Gimana kita betah, panas sekali saat kita masuk ke ruang unit kerja. Apa tidak kepedulian pejabatnya yah,” tutur Aminudin, warga Kelurahan Melawai.

HarianPelita.id hendak mengkonfirmasi sebab akibat kantor tersebut panas, namun pejabat tak ada yang bisa memberikan keterangan resmi.

Menurut informasi, panasnya kantor tersebut karena trafonya rusak pada Minggu lalu, dan mengalami kebakaran.

Ketika itu Kebakaran terjadi di ruang genset trafo area kompleks kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Api padam setelah 28 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaksel dikerahkan ke lokasi.

Diduga rusaknya trafo itu karena kelebihan beban yang tak pernah dikontrol. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Wilayah Jakarta Selatan dikepung banjir, sekitar 53 Rukun Tetangga (RT) terendam banjir. Jakarta Selatan menjadi wilayah terparah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat kondisi itu.

Wilayah Cilandak Timur, ketinggian air mencapai 130 sentimeter, sementara di Kuningan Barat dan Bangka ketinggian 110 sentimeter. Sedangkan di Pela Mampang dan Cipete Utara ketinggian air sekitar 90 sentimeter.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta Mohamad Yohan dalam keteranganya, Kamis (31/10/2025) malam menjelaskan, penyebabnya curah hujan tinggi yang disertai luapan Kali Krukut dan Kali Mampang.

Sementara di Jakarta Timur hanya satu RT yang kebanjiran yaitu di Kelurahan Tengah, Kramat Jati, dengan ketinggian air sekitar 60 sentimeter.

Petugas BPBD bersama Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Gulkarmat diterjunkan ke lokasi. Petugas menyedot air, membuka tali-tali air, dan berkoordinasi dengan lurah serta camat setempat.

BPBD DKI mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112.

●Rincian wilayah terdampak
Jakarta Selatan (53 RT)
• Kelurahan Cilandak Barat: 1 RT
Ketinggian air 80 cm.
Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

• Kelurahan Cipete Utara: 3 RT
Ketinggian air 90 cm.
Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

• Kelurahan Petogogan: 27 RT
Ketinggian air 30 cm.
Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

• Kelurahan Bangka: 2 RT
Ketinggian air 110 cm.
Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang.

• Kelurahan Kuningan Barat: 6 RT
Ketinggian air 110 cm.
Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang.

• Kelurahan Pela Mampang: 9 RT
Ketinggian air 90 cm.
Penyebab: curah hujan tinggi.
• Kelurahan Cilandak Timur: 3 RT
Ketinggian air 130 cm.
Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.
• Kelurahan Kebagusan: 2 RT
Ketinggian air 50 cm.
Penyebab: curah hujan tinggi.
Jakarta Timur (1 RT)
Ketinggian air 60 cm.
Penyebab: curah hujan tinggi. ●Redaksi/Tim

HARIAN PELITA — Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan M Anwar beserta jajarannya meninjau lokasi pembangunan embung di Jalan Rengas, RT05/RW011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Selasa (7/10/2025).

Wali Kota mengatakan, peninjauan lahan merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan peruntukan ke depannya bermanfaat untuk masyarakat.

“Kalau merujuk bukti kepemilikannya ini pembebasan lahan oleh Walikota sejak tahun 2006, namun belum dimanfaatkan dengan baik hingga sekarang,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta bahwa nantinya lahan seluas sekitar 2,9 hektare ini akan dibuat pengendalian banjir yakni embung.

Lanjutnya, embung dengan kedalaman lima meter yang akan dibuat mulai hari ini, akan melakukan penyodetan dari dua kali di sekitarnya, yakni Kali Rengas dan Kali Uangan.

Kemudian, luas embung sendiri nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan serta nantinya juga ditambah adanya joging track dan fasilitas pendukung lainnya.

“Jadi kita buat sodetan dari dua aliran kali tersebut jadi air yang mengalir kita tambung dulu di sini agar airnya bisa diatur debitnya oleh embung ini. Hal tersebut bertujuan supaya air tidak langsung menuju Jalan Swadharma Raya yang menyebabkan genangan,” ucapnya.

Wali Kota menambahkan, dengan kolaborasi yang baik seluruh OPD dalam pembangunan seluruh fasilitas di sini, ditargetkan pengerjaan seluruhnya akan selesai dalam waktu kurang lebih tiga bulan. “Semoga selesai tepat waktu, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak positifnya segera,” tandasnya. ●Redaksi/Geng

HARIAN PELITA — Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan M Anwar melepas ratusan Kontingen Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Palang Merah Remaja (PMR) Jakarta Selatan di Selasar Kantor Wali Kota, Senin (30/6/2025).

Anwar mengatakan, Jumbara bukan sekedar ajang berkumpul dan bermain, tetapi menjadi wadah edukasi, pembentukan karakter dan peningkatan keterampilan anggota PMR dalam bidang kepalangmerahan, pertolongan pertama serta semangat kerelawanan.

“Tentu dari kegiatan itu akan membentuk pribadi yang tangguh, peduli dan berjiwa sosial tinggi, nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa ini di masa depan,” ujar wali kota.

Anwar berpesan, kepada para peserta kontingen, untuk menjaga nama baik Jakarta Selatan dengan menunjukkan semangat, sportivitas dan sikap terbaik selama mengikuti Jumbara di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur.

“Peserta ini nantinya sepulang Jumbara, saya harapkan menjadi agen perubahan baik di sekolah atau pun lingkungannya, terutama dalam hal atau perilaku negatif seperti, tawuran dan kenalan remaja, mereka harus bisa menjadi pelopor untuk menghindari hal itu,” tutur Anwar.

Sementara itu Ketua PMI Jakarta Selatan Abdul Haris menjelaskan, pada tahun ini ada sebanyak 219 peserta dari PMI Jakarta Selatan yang mengikuti kegiatan Jumbara selama tiga hari dari 30 Juni hingga 2 Juli 2025.

Adapun peserta terdiri dari PMR tingkat Mula sebanyak 40 orang, PMR tingkat Madya 65 orang, PMR tingkat Wira 60 orang, 24 dari unsur pembina atau guru dan sisanya merupakan petugas dari unsur PMI Jakarta Selatan.

“Jadi mereka para peserta ini telah mengikuti seleksi yang sangat ketat dalam beberapa waktu lalu, total ada 61 sekolah kita libatnya, baik swasta, negeri ataupun madrasah. Mereka harus serius, karena nantinya mereka akan mendapatkan sertifikat yang bisa dipakai dalam proses penerimaan siswa baru sekolah,” ucapnya. ●Redaksi/Geng

HARIAN PELITA — Banjir terjadi di wilayah DKI Jakarta makin parah. Sejumlah wilayah di Jakarta pada Selasa (13/5/2025) malam dilaporkan sebanyak 14 RT dan tiga ruas jalan terendam air akibat hujan mengguyur tiada henti sejak pukul 21.00 WIB.

Dua wilayah terdampak banjir yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Barat menyebabkan kenaikan Pos Angke Hulu menjadi Siaga 3 (waspada) pada pukul 20.00 WIB dan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

Reaksi Pemerintah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat selama hujan turun tidak ada aparat memantau daerah-daerah kebanjiran. Sehingga warga masyarakat menyayangkan lambannya aparat instansi terkait beraksi melakukan monitorin.

“Pejabat kedua wilayah itu pada tidur kali yah. Terutama wali kotanya yang tak pernah sigap memerintahkan aparat kelurahan/kecamatan turun ke lokasi rawan banjir,” ujar Hasan warga Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).

Menurut Hasan, dua wilayah itu baru saja mempunyai pimpinan teras seperti wali kota, wakil wali kota dan sekretaris kota (Seko).

“Tapi buktinya mereka tidak sigap memantau wilayahnya,” tutur Haji Naim warga Jakarta Barat.

Diperoleh keterangan, hujan melanda wilayah DKI Jakarta pada Selasa (13/5/2025) menyebabkan kenaikan Pos Angke Hulu menjadi Siaga Tiga pada pukul 20.00 WIB dan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

Sementara lokasi banjir paling tinggi terjadi di Meruya Utara dan Cilandak Timur, dua wilayah itu ketinggian air mencapai 1 meter.

●Berikut daftar wilayah di Jakarta terendam banjir:
︎Jakarta Barat
Kelurahan Meruya Utara satu RT ketinggian 100 cm
Kelurahan Srengseng satu RT ketinggian 40 cm

●Jakarta Selatan
Kelurahan Kuningan Barat 9 RT ketinggian 30 hingga 80 cm
Kelurahan Cilandak Timur 3 RT ketinggian 35 hingga 100 cm

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan bahwa terjadi banjir di 14 RT. ●Redaksi/Wjk

●FOTO Antara

HARIAN PELITA — Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk mewaspadai adanya manuver yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) untuk memperoleh jabatan.

Ketua GKJ Adjie Rimbawan di Jakarta, Jumat, mengatakan, pihaknya menyoroti adanya manuver dari beberapa calon pejabat yang berusaha memperebutkan posisi-posisi strategis dengan cara yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

“Sudah menjadi rahasia umum di banyak pemerintahan daerah, adanya potensi gangguan dalam proses penunjukan pejabat,” ujarnya seperti dikutip Antara, Jumat.

Sebagai relawan yang turut mengantarkan Pramono-Rano menjadi pemimpin Jakarta, Adjie meyakini kepemimpinan Pram-Rano akan lebih berjalan optimal usai keduanya mengikuti retret kepala daerah yang diselenggarakan pemerintah pusat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Berakhirnya kegiatan itu menandakan para kepala daerah, termasuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan mulai menjalankan tugas dan fungsi pokok mereka dalam mengelola pemerintahan.

Dalam mengorkestrasi jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pram-Rano akan dibantu oleh pejabat-pejabat di bawahnya, seperti sekretaris daerah (sekda), kepala dinas, kepala badan, wali kota, bupati, camat dan lurah.

“Terkait dengan pengisian jabatan-jabatan strategis, kami ingatkan Pram- Rano untuk berhati-hati dalam memilih ASN yang akan menduduki posisi-posisi itu,” kata Adjie.

Menurut dia, mereka yang menginginkan jabatan seringkali membentuk kelompok penekan yang berusaha mempengaruhi keputusan gubernur dalam memilih.

“Mereka biasanya membentuk kelompok di luar pemerintahan yang bukan ASN. Kelompok ini sering kali mengeluarkan anggaran untuk membentuk opini terkait kinerja pejabat yang sedang menjabat,” katanya.

Dalam proses seleksi pejabat, baik pejabat yang masih menjabat maupun calon pejabat baru seringkali bersaing dengan menunjukkan kinerja mereka di depan gubernur.

Para pejabat yang berkaitan dengan anggaran cenderung lebih aktif dalam menunjukkan prestasi mereka, mengingat kontrol terhadap anggaran menjadi sangat vital dalam perebutan posisi strategis.

“Biasanya, mereka yang sudah nyaman dengan posisinya akan melakukan berbagai cara agar gubernur tertarik, termasuk dengan menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengelola keuangan,” kata Adjie. ●Redaksi/Alia