PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan sosial paling ambisius dalam agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Tujuannya jelas, memperbaiki gizi anak.

Data Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan prevalensi stunting masih berada di angka 21,6 persen pada 2022 (Kementerian Kesehatan, 2023).

Artinya, lebih dari satu dari lima anak Indonesia masih menghadapi risiko gangguan pertumbuhan. Dalam konteks itulah MBG hadir bukan sekadar program makan siang, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi masa depan.

Skalanya pun tidak main-main. Program ini dirancang menjangkau puluhan juta siswa dengan dukungan anggaran yang diperkirakan dapat mencapai Rp335 triliun ketika berjalan penuh (Kementerian Keuangan, 2024).

Dengan angka sebesar itu, MBG jelas bukan sekadar program sosial. Ia adalah proyek kebijakan publik yang taruhannya adalah masa depan pembangunan manusia Indonesia.

Namun seperti lazimnya kebijakan besar, MBG tidak lahir tanpa kritik. Setidaknya ada tiga catatan utama yang sering muncul dalam diskusi publik. Pertama, soal ketepatan sasaran. Apakah program ini perlu diberikan secara universal, atau lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar rentan gizi? Kedua, soal kapasitas implementasi.

Mendistribusikan makanan kepada jutaan siswa tentu bukan urusan dapur sederhana, membutuhkan logistik yang rapi, koordinasi lintas lembaga, dan birokrasi yang siap bekerja.

Ketiga, soal kualitas dan keamanan pangan yang bahkan terdapat laporan kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Kritik-kritik ini menunjukkan satu hal sederhana, bahwa program sebesar ini tidak cukup hanya dengan niat baik. Ia membutuhkan tata kelola yang baik pula.

Di tengah dinamika itu, perhatian media terhadap MBG tentu sangat besar. Setiap pembagian makanan di sekolah, kunjungan pejabat ke dapur umum, hingga peluncuran program di daerah menjadi bahan berita yang menarik.

Kamera datang, mikrofon menyala, dan publik pun melihat anak-anak menerima sepiring makanan gratis. Semuanya tampak rapi, nyaris seperti adegan yang sudah disiapkan.

Di sinilah konsep dramaturgi sosial dari Erving Goffman (1959) terasa relevan. Dalam perspektif dramaturgi, kehidupan sosial sering menyerupai panggung pertunjukan. Ada front stage, tempat para aktor menampilkan peran terbaiknya di hadapan publik. Dalam konteks MBG, liputan pembagian makanan di sekolah dapat dilihat sebagai panggung depan itu — simbol bahwa kebijakan sedang bekerja.

Namun setiap panggung selalu memiliki back stage. Di belakang layar itulah cerita yang sebenarnya sering berlangsung, bagaimana logistik diatur, bagaimana kualitas makanan diawasi, bagaimana koordinasi antar lembaga berjalan, dan bagaimana masalah-masalah kecil muncul di lapangan. Bagian inilah yang sering tidak terlihat dalam sorotan kamera.

Persoalannya, produksi berita kadang memang cenderung menyederhanakan realitas. Gregg Barak (1994) menyebut fenomena ini sebagai news mystification — ketika kompleksitas realitas sosial dipadatkan menjadi narasi yang lebih dramatis dan mudah dikonsumsi publik. Hasilnya, yang sering terlihat adalah panggung simbolik kebijakan, bukan proses kebijakan itu sendiri.

Tentu tidak ada yang keliru dengan publikasi kebijakan. Pemerintah memang perlu menyampaikan programnya kepada publik, dan media memiliki peran penting dalam menyebarkannya. Namun jika pemberitaan berhenti pada seremoni peluncuran dan panggung peresmian, media berisiko berubah menjadi semacam event organizer kebijakan — sibuk meliput panggung depan, tetapi jarang menengok ruang belakang tempat kebijakan itu benar-benar bekerja.

Padahal program MBG masih berada dalam fase belajar kebijakan. Program berskala besar seperti ini hampir pasti menghadapi berbagai penyesuaian dalam implementasinya.

Perbaikan membutuhkan waktu, pengalaman lapangan, serta ruang bagi evaluasi. Dalam konteks inilah kritik yang sehat menjadi bagian penting dari proses pembelajaran kebijakan.

Media tidak cukup hanya berdiri di front stage kebijakan. Ia juga perlu membuka back stage kepada publik —menjelaskan tantangan implementasi, menyoroti celah tata kelola, sekaligus memberi ruang bagi proses pembelajaran kebijakan.

Posisi media karena itu perlu lebih tegas. Media harus menjalankan dua fungsi sekaligus: mengkritisi dan mengedukasi. Kritik diperlukan agar kebijakan tidak berjalan tanpa evaluasi, sementara edukasi penting agar publik memahami bahwa kebijakan besar selalu membutuhkan proses penyesuaian dan perbaikan. Dengan cara itulah media tidak hanya melaporkan kebijakan, tetapi juga membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencapai tujuannya.

Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program pemerintah. Ia menyangkut masa depan gizi anak-anak Indonesia. Program sebesar ini tidak boleh gagal. Jika panggung kebijakan sudah berdiri megah, media memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa di balik panggung itu — dapur kebijakan benar-benar bekerja.

Sepiring makanan gratis boleh saja menjadi simbol kebijakan. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa di balik piring itu, kebijakan benar-benar menghadirkan gizi bagi masa depan bangsa. ●Penulis Pengurus Harian PWI Jaya

HARIAN PELITA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 Biak Numfor, Papua, Selasa (13/01/2026) lalu.

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan optimal dan benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi sekolah rakyat, mulai dari pemenuhan tenaga pendidik, perbaikan sarana prasarana, hingga penguatan kualitas pembelajaran.

Sekolah ini hadir sebagai solusi bagi siswa yang sebelumnya terkendala biaya pendidikan, dengan menyediakan fasilitas asrama, perangkat pembelajaran digital, serta pembinaan karakter yang terpadu.

Saat ini, SRMA 41 menampung 97 siswa dari berbagai distrik di Kabupaten Biak Numfor. Kepala Sekolah SRMA 41 Biak, Samuel Franklyn Yawan mengatakan kehadiran sekolah rakyat menjadi harapan besar bagi anak-anak dari seluruh distrik di Kabupaten Biak Numfor sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan. ●Redaksi/Sumber BPMI Setwapres

HARIAN PELITA — Anggota Komisi IX DPR RI dari PAN, Muazzim Akbar menyoroti pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Ia mengungkap adanya SPPG seluruh karyawannya berjumlah 47 orang justru diisi oleh keluarga pemilik, bukan tenaga profesional.

Menurutnya, hal ini berisiko karena standar pengolahan makanan massal tidak bisa dipenuhi jika SDM tidak berkompeten.

Muazzim mencontohkan SPPG di Bali milik koperasi kepolisian yang dinilai lebih baik karena merekrut tenaga kerja profesional, termasuk dari luar daerah.

Ia menekankan perlunya perekrutan tenaga yang benar-benar paham standar memasak dan higienitas untuk mengurangi potensi keracunan massal.

Selain itu, ia meminta Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan seluruh 47 karyawan SPPG di tiap lokasi mendapatkan pelatihan.

Menurutnya, pemberian makanan siap saji memiliki risiko jika tidak ditangani sesuai prosedur, sehingga pelatihan terkait teknik memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan harus diwajibkan. ●Redaksi/Cr-2