HARIAN PELITA — Polemik pernyataan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tentang zakat dinilai perlu disikapi secara tenang dan proporsional. Kini polemik tentang zakat berkembang di ruang publik.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Ahmad Tholabi Kharlie mengungkapkan pentingnya masyarakat mengedepankan sikap tabayun sebelum menarik kesimpulan. Kontroversi tersebut muncul ditengah masyarakat menjelang Ramadan.

Ia mengatakan publik tidak perlu tergesa-gesa memberikan penilaian negatif, karena pernyataan yang beredar sering kali terlepas dari konteks utuh yang melatarbelakanginya.

“Dalam tradisi Islam, tabayun adalah prinsip penting dalam menjaga kejernihan informasi. Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan secara negatif, terlebih dalam suasana ramadhan yang seharusnya memperkuat persaudaraan,” katanya, Minggu (1/3/2026).

Tholabi menegaskan bahwa kedudukan zakat dalam Islam bersifat sangat fundamental dan tidak pernah berubah. Ia menandaskan, aAl-qur’an secara tegas menempatkan zakat sebagai kewajiban utama umat Islam yang selalu berdampingan dengan perintah salat.

“Zakat adalah rukun Islam dan kewajiban individual yang bersifat qath‘i. Secara normatif tidak ada perdebatan mengenai kedudukannya dalam ajaran Islam,” ujar Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kata dia, penegasan kembali Menteri Agama bahwa zakat tetap merupakan fardhu ‘ain menunjukkan bahwa tidak ada upaya menggeser posisi normatif zakat dalam syariat.

Untuk itu, Tholabi menerangkan melihat substansi gagasan yang disampaikan Menteri Agama sesungguhnya berada dalam kerangka penguatan ekosistem filantropi Islam secara lebih luas.

Kemudian, ia menilai dorongan untuk mengoptimalkan wakaf, infak dan sedekah merupakan bagian dari strategi memperluas instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

“ Dalam perspektif maqashid al-syari‘ah, penguatan seluruh instrumen filantropi Islam justru merupakan langkah strategis untuk memperbesar kemaslahatan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi,” tutur Tholabi.

Zakat tetap menjadi fondasi kewajiban individual dikatakan Tholabi. Sementara, instrumen filantropi lainnya berfungsi sebagai pengungkit pembangunan jangka panjang.

Selain itu, Tholabi juga mengingatkan polemik yang berkembang di ruang publik seharusnya tidak berubah menjadi kegaduhan yang kontraproduktif.

Momentum bulan ramadhan menurutnya justru perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya solidaritas sosial dan budaya filantropi Islam.

Yang terpenting diungkapkan dia adalah bagaimana energi umat tetap diarahkan pada penguatan kemaslahatan bersama, bukan pada polemik yang memperlebar jarak sosial.

Tholabi pun mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan sikap husnuzan dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan di ruang publik.

“Dalam demokrasi, kritik tentu penting, tetapi harus berbasis informasi yang utuh dan disampaikan secara proporsional,” ungkap Tholabi. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa berbagai persoalan teknis yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan menjadi catatan penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Apalagi banyaknya keluhan-keluhan dari jemaah yang kerap menemui kendala-kendala pelayanan di lapangan sehingga kinerja Kemenag dianggap belum profesional.

Saan yang juga anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyampaikan bahwa mayoritas keluhan jemaah haji tahun ini menyangkut hal-hal teknis, mulai dari konsumsi, transportasi, hingga akomodasi.

“Masih banyak keluhan-keluhan jemaah haji tahun, seperti hal-hal teknis, dari komsumsi, transportasi hingga akomodasi. Artinya pelaksanaan ibadah haji tahun kurang maksimal dan tidak profesional,” ujar Saan, Selasa (10/6/2025).

Saan menyatakan bahwa seluruh catatan dan temuan dari lapangan ini harus dijadikan evaluasi serius, bukan hanya untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, tetapi juga untuk kepentingan jangka panjang melalui perumusan regulasi yang lebih baik. ●Redaksi/Cr-22

HARIAN PELITA — Selepas lari pagi menyusuri Jalan Sudirman-Thamrin turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025).

Peresmian dilakukan setelah rampungnya proses renovasi dan pembangunan sejumlah fasilitas terminal dengan standar pelayanan internasional dan mampu menampung hingga 6,1 juta jemaah per tahun.

Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F ini dilengkapi dengan masjid seluas 3.136 meter persegi, lounge umrah seluas 3.000 meter persegi, serta parkir bus seluas 4.158 meter persegi yang terhubung langsung dengan terminal kedatangan.

Kepala Negara turut mengapresiasi usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan biaya haji tahun ini sebesar 4 juta rupiah dan telah dirasakan lebih dari 203.000 jamaah haji 2025. Pemerintah akan terus berusaha menurunkan biaya haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan rencana untuk membangun Perkampungan Indonesia di Arab Saudi. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Internasional ke-4 di Jakarta diikuti 60 delegasi dari 38 negara.

Menag menekankan peran penting Al-Qur’an dalam pelestarian lingkungan, serta menjelaskan bahwa Al-Qur’an tidak membenarkan eksploitasi alam secara berlebihan.

Menag Nasaruddin menegaskan bahwa banyak ayat dalam Al-Qur’an menekankan agar manusia menjaga alam semesta dengan bijak.

“Meskipun manusia diberi peran sebagai khalifah, kita tetap harus menghormati batasan dalam menggunakan alam,” ujar Menag.

Itu menjadi fokus utama dalam tema MTQ Internasional IV, yaitu “Al-Qur’an, Environment, and Humanity for Global Harmony.”

MTQ Internasional IV diharapkan dapat membuktikan bahwa kitab-kitab agama Ibrahim, termasuk Al-Qur’an, tidak menjadi pemicu kerusakan lingkungan, melainkan sebaliknya, menyerukan untuk menjaga dan merawat bumi.

Menag juga menegaskan bahwa Al-Qur’an mampu memberikan pedoman relevan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk dalam hal pelestarian lingkungan.

Acara ini diikuti oleh sekitar 60 delegasi dari 38 negara, dengan 22 dewan hakim internasional yang terlibat. MTQ Internasional IV diharapkan dapat memperkuat komitmen global dalam menjaga harmoni bumi melalui ajaran-ajaran Al-Qur’an. ●Redaksi/Satria