HARIAN PELITA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali membuat pernyataan untuk warga yang datang ke Jakarta bersamaan arus balik Lebaran 2026 wajib memiliki kemampuan dan tujuan jelas.

Dikatakan Pramono, Jakarta selama ini terbuka untuk siapa saja datang dan mencari kerja bahwa setiap orang harus punya kemampuan agar bisa bekerja dan tidak menjadi beban.

“Jadi bagi siapa pun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka. Tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Pramono tidak ingin ada orang yang merantau ke Jakarta tanpa keahlian, lalu kesulitan hidup di ibu kota.

“Tidak bisa orang kemudian datang tanpa mempunyai kemampuan apa pun dan menjadi beban,” tutur Pramono.

Dikatakannya, ia memastikan tidak akan ada operasi yustisi untuk menertibkan pendatang seperti dulu. Mengajak masyarakat hendak ke Jakarta datang dengan niat bekerja keras dan siap bersaing.

Pramono pun mengaku siap menerima warga siapa saja, tetapi meminta bagi siapa pun yang datang ke Jakarta, mari membuka ruang untuk bekerja keras di Jakarta. Kami akan menerima dengan senang hati, ●Redaksi/RR

HARIAN PELITA — Pemandangan kumuh terlihat jelas ditepi wilayah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur saat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di wilayah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Audrey Azahra menyebutkan sampah yang berantakan mengganggu pemandangan dan bau tak sedap. Apalagi, penampungan sampah tersebut berada di Situ Rawabadung. Situ Rawabadung merupakan destinasi wisata lokal terdapat di Cakung, Jakarta Timur.

“Itu sangat mengganggu masyarakat, kurang baik, mencemarkan udara kurang baik, bau menganggu masyarakat yang lewat situ. Sangat tidak layak karena pemandangan yang tadinya indah jadi rusak,” ungkap Audrey, Sabtu (21/3/2026).

Audrey berharap petugas Dinas Lingkungan Hidup (LH) segera mengangkut sampah yang berserakan saat Lebaran.

Karyawati restoran ini juga menegaskan dampak sampah berserakan bisa menggangu keselamatan pengemudi kendaraan.

“Saran ke petugas kebersihannya segera ditindaklanjuti diangkut atau dibersihkan. Sangat berbahaya kadang sampah ke tengah jalan yang sedang melintas,” kata Audrey.

Selain itu, Yoyo pun mengkritik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kurang maksimal menuntaskan permasalahan sampah terutama di wilayah kelurahan Jatinegara. Menurut dia, pemandangan tidak nyaman dijumpai ketika Lebaran.

Bahkan, ia juga mempertanyakan gaji PNS khususnya petugas LH. Lemahnya pengawasan serta tata kelola sampah menyebabkan penumpukan sampah yang ada disisi Situ Rawabadung.

Yoyo menambahkan seharusnya pihak LH bisa mengendalikan sampah dan menentukan jadwal personnel untuk menjamin kebersihan lingkungan. Ia  menuding pengawasan internal di Dinas LH DKI Jakarta sangat lemah.

“Kurang bagus berserakan bau juga. Kan digaji (Pemprov) kinerjanya kurang optimal. Ini momen Lebaran dibagi juga (jadwal) libur atau cuti. Nggak jadi alasan kan mereka kan diatur juga. Apapun momennya itu atau hari raya mereka tetap bertugas tidak ada alasan sampah menumpuk,” tegasnya. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Pejabat di Jakarta Selafan khususnya Wali Kota tak memiliki ide cemerlang untuk dikembangkan di tengah masyarakat sebagai pejabat pengayom ditengah perkembangan penataan perkotaan.

“Saya kadang heran. Pejabat di Jakarta Selatan hanya tahunya acara seremonial diperbanyak. Meskipun banyak pelanggaran bangunan, mereka tidak mengetahuinya,” tegas Dr Firdaus Turmudzi Mhum mantan Dewan Kota Jakarta Selatan kepada HarianPelita.id, Jumat (20/3/2026).

Menurut Firdaus, contohnya banyaknya bangunan lapangan Padel tak miliki perizinan di wilayah Jakarta Selatan berdiri kenapa jajaran pejabat tidak mengetahuinya.

Artinya pejabat-pejabat khususnya Wali Wali Kota tidak pernah bekerja secara benar sebagai pejabat tinggi di wilayah Jakarta Selatan untuk mengontrol permasalahan pelik di daerahnya.

“Jadi saya bisa menebak, bila pejabat-pejabat hanya mementingkan acara seremonial saja. Tanpa ingin mengetahui permasalahan yang timbul di wilayahnya. Contohnya bangunan lapangan Padel,” tukas Firdaus Turmudzi.

Dikatakannya, jabatan wali kota dan jajarannya hanya untuk jadi “pajangan” saja.

“Kalau begitu buat apa ada wali kota tanpa ada koordinasi dengan instansi terkait. Hanya nurut sama gubernur dan kepala dinas saja,” tegas Ustadz Firdaus Turmudzi.

Contohnya sebanyak 104 lapangan padel di wilayah Jakarta Selatan tak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Terdapat 209 lapangan padel dan 105 unit memiliki izin, sementara 104 unit tidak memiliki izin,” ujarnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 185 dari 397 lapangan padel di ibu kota tidak memiliki izin PBG. Pemerintah Jakarta juga melarang lapangan Padel dibangun di aset yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kemudian juga ada larangan lapangan Padel untuk dibangun di tengah permukiman warga. Untuk lapangan padel yang berada di perumahan warga namun sudah memiliki izin.

“Buat apa ada rapat koordinasi setiap bulan dengan pejabat-pejabat terkait, kalau kasus pendirian lapangan Padel marak tanpa izin kalau Wali Kota tidak mengetahuinya. Sayang sekali yah,” pungkas Firdaus. ●Redaksi/Wjk/HP

HARIAN PELITA — Maraknya bangunan olahraga Padel di wilayah Jakarta Selatan tanpa memiliki perizinan ditengarai adanya permainan “tutupmata” pejabat terkait yang kini dijadikan “lahan” keruk uang.

Sehingga pemilik lapangan Padel yang sudah mendapat surat teguran mulai dari Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3 telah dilayangkan, namun pembangunan tetap berjalan.

Seolah antara pemilik lapangan Padel serta oknum-oknum instansi terkait membiarkan bangunan itu tetap berjalan meskipun tak miliki perizinan yang sah.

Terdata lapangan Padel di Jakarta Selatan ternyata cukup masif namun rapuh secara hukum. Dari total 209 lapangan Padel yang ada di wilayah Jakarta Selatan baru 105 lapangan yang memiliki izin resmi.

Artinya, masih ada 104 lapangan padel lainnya yang berstatus ilegal atau belum mengantongi perizinan lengkap.

Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh fasilitas olahraga populer ini di Jakarta Selatan beroperasi di bawah bayang-bayang pelanggaran aturan.

Pengamat perkotaan Dr Firdaus Turmudzi merasa heran banyaknya tumbuh bangunan lapangan Padel di Jakarta Selatan namun tidak memiliki perizinan meskipun sebagian sudah berizin.

“Heran yah. Begitu banyaknya lapangan Padel tumbuh di wilayah Jakarta Selatan dibiarkan beroperasi walau tak mengantongi perizinan resmi. Takut, ada oknum-oknum pejabat ikut bermain,” tegas mantan Dewan Kota Jakarta Selatan itu, Kamis (19/3/2026).

Firdaus Turmudzi khawatir bahwa permainan perizinan dimainkan instansi terkait dan dijadikan lahan “kerukuang”. Untuk itu ia mendesak Pemprov DKI Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyelidiki kembali bentuk pembiaran bangunan lapangan Padel.

Buktinya, ujar Firdaus, Pemerintah Kota Jakarta Selatan terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menyegel sebuah proyek pembangunan lapangan padel di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Senin (16/3/2026) lalu.

Penyegelan bangunan lapangan Padel berlokasi di Jalan Moh Kahfi I, RT 04/04 lantaran pihak pengelola nekat memulai konstruksi tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dikatakan Firdaus Turnudzi, kenekatan pengelola lapangan Padel membangun olahraga eksekutif kaum berada itu dibiarkan instansi terkait dijadikan lahan pungutan liar (pungli).

Sementara itu Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta Vera Revina Sari mengingatkan bahwa urusan izin tidak berhenti di PBG.

“Setelah bangunan fisik rampung, pemilik wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” tegas Vera.

“SLF sangat krusial untuk memastikan kekuatan struktur bangunan aman bagi pengguna. Tanpa SLF, bangunan tidak diperbolehkan beroperasi dan harus ditutup,” tegas Vera. ●Redaksi/CP/HP

HARIAN PELITA — Setelah perizinan izin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan gedung/rumah tak lagi bisa “dicairkan” kini perizinan lapangan olahraga Padel menjadi “makananempuk” pejabat DKI Jakarta terutama instansi terkait.

Diperoleh keterangan, bahwa sasaran mendapatkan uang dengan gampang yaitu melalui “lobang” perizinan lapangan olahraga Padel. Sehingga saat ini sekitar 187 lapangan olagraga Padel tak miliki perizinan sah.

Artinya, instansi terkait seperti oknum-oknum Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan ikut bermain memberikan peluang untuk tidak perlu ada perizinan. “Yang penting cingcailah!”.

Bayangkan bila 187 lapangan olahraga Padel tak miliki perizinan, apa ratusan miliar menguap ke kantong pejabat dan jaringannya.

Berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta hingga 23 Februari 2026 terdapat 397 lapangan olahraga padel di Jakarta sehingga diputuskan untuk dilakukan pengendalian karena ditengarai tak miliki perizinan resmi.

Bahkan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan larangan pembangunan lapangan olahraga Padel di kawasan perumahan.   

Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya keluhan warga terhadap aktivitas lapangan padel yang dianggap menimbulkan kebisingan dan mengganggu lingkungan sekitar.

“Untuk lapangan Padel, sudah diputuskan. Perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus berada di zona komersial untuk yang baru,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis (26/2/2026) lalu.

Ia menambahkan, lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan dikenai penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha. 

Bagi pengelola yang telah memiliki PBG, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Jika lapangan padel menimbulkan kebisingan karena bola memantul atau teriakan yang mengganggu masyarakat, wajib dibuat kedap suara.  

Selain itu, Pramono menyampaikan bahwa pembangunan lapangan padel yang berdiri di atas aset Pemprov DKI, khususnya di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak dapat dilanjutkan.   

Pemerintah menekankan bahwa setiap rencana pembangunan lapangan padel ke depan wajib mengantongi izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.  ●Redaksi/CR/ADS

HARIAN PELITA — Maraknya bangunan lapangan padel di sejumlah wilayah DKI Jakarta disorot menjadi ajang pemberian izin pungutan liar (Pungli) bagi pejabat terkait. Permainan “kongkalikong” antara pejabat terkait dengan pengusaha Padel.

Menurut laporan Core & Court, Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan lapangan padel terbanyak di Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga patut dicurigai adanya permainan perizinan Padel yang gampang dikeluarkan instansi terkait. Modus terbaru bagi pejabat terkait.

Seperti dilakukan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan yang mengancam menyegel bangunan lapangan padel yang diprotes warga di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan.

Artinya pemberian perizinan lapangan Padel, dicurigai warga sebagai ajang pungli atau korupsi perizinan. Bahkan saat ini sudah terlihat banyak lapangan Padel menyalahi perizinan.

Contoh lain, di wilayah Jakarta Timur tepatnya di Pulomas, lapangan Padel terancam dibongkar karena telah menyalahi perizinan. Sama di Cilandak juga diketahui melanggar perizinan. ●Redaksi/CR

.

HARIAN PELITA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dikecam warga DKI Jakarta akibat membela tindak kriminal yang dilalukan juru parkir (jukir) liar di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat yang mematok tarif parkir gila-gilaan.

Pernyataan kontroversial dari “Si Doel” ini serasa menyakiti hati rakyat karena ia meminta masyarakat untuk memaklumi adanya juru parkir (jukir) liar di Tanah Abang yang memungut uang parkir dengan cara memeras.

Rano dalam komentarnya mengagetkan dan menyebut “peristiwa itu merupakan suatu hal umum yang biasanya terjadi di awal Ramadan”.

“Saya ditanya oleh teman-teman dari media, ‘Pak, bagaimana itu jukir liar di Tanah Abang? Berantakan Tanah Abang?’ Saya bilang, marilah kita pahami ini awal-awal Ramadan biasanya seperti itu,” kata Rano di Jakarta Barat, Rabu, 18 Februari 2026.

Rano menegaskan tengah menertibkan juru parkir tersebut di Tanah Abang dan pasar lainnya.

“Tapi Insyaallah jukir juga di Tanah Abang sudah mulai ditertibkan. Pasar-pasar sudah mulai dirapikan,” ujar Rano.

Sebelumnya, aparat kepolisian menangkap delapan orang juru parkir liar di kawasan Tanah Abang, pada Senin, 16 Februari 2026. 

Delapan orang itu diduga memungut biaya parkir kepada pemilik kendaraan hingga Rp100 ribu.

Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi adanya jukir liar yang memungut biaya parkir hingga Rp100 ribu di kawasan Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, polisi langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban.

“Kami telah mengambil tindakan terkait video viral jukir meminta uang parkir sebesar Rp100 ribu. Dari delapan yang kita amankan ada satu jukir yang viral,” kata Dhimas. ●Redaksi/CR

HARIAN PELITA – Ironis, tumpukan sampah terkesan dibiarkan menumpuk di Jalan Metro Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Padahal Jalan itu merupakan salah satu jalan utama dan pusat gaya hidup masuk kategori koridor komersial utama menghubungkan kawasan hunian mewah, perkantoran terkenal sebagai pusat perbelanjaan, selayaknya  jadi percontohan terkait kebersihan lingkungan.

“Bukti gagalnya jajaran Wali Kota Jaksel membenahi dan menata kota melalui kebersihan perkotaan. Apalagi wilayah Pondok Indah merupakan ikon wilayah elite Kota Jakarta,” tegas Nurohman, warga setempat kepada HarianPelita.id, Kamis (12/2/2026).

Pantauan HarianPelita.id, Kamis 12 Februari 2026, terlihat tumpukan sampah jenis ranting pohonan yang sudah mengering dan tumpukan kantong plasik hitam  dan karung putih isi sampah di sepanjang Jalan Metro Pondok Indah, Wilayahh Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Menurut sejumlah warga yang kerap melewati jalan itu sekitar Jalan Metro Pondok Indah, keberadaan tumpukan sampah itu sudah berhari-hari.

“Sampah itu sudah lama numpuk, belum ada yang beresihin. Sampah itu dibiarkan oleh instansi terkait,” tukasnya. ●Redaksi/Geng

HARIAN PELITA — Kondisi wilayah di DKI Jakarta pada Jumat (30/1/2026) terutama wilayah Jakarta Timur jumlah Rukun Tetangga (RT) terdampak banjir paling banyak.

Dilaporkan total 53 RT dan tiga ruas jalan tergenang air akibat intensitas hujan tinggi dan luapan sungai.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan menjelaskan bahwa Jakarta Timur menjadi fokus utama dengan 41 RT terendam, di mana ketinggian air bervariasi antara 70 sentimeter hingga 3,5 meter.

Kondisi ini diperparah oleh luapan Sungai Ciliwung yang signifikan.

Selain Jakarta Timur, wilayah Jakarta Selatan juga mengalami dampak serius dengan sembilan RT tergenang, bahkan beberapa titik mencapai ketinggian air 2,5 meter.

Sementara itu, kondisi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dengan jumlah RT terdampak yang lebih sedikit dan ketinggian air yang mulai surut.

Data BPBD DKI Jakarta menunjukkan bahwa Jakarta Timur menjadi episentrum dampak banjir kali ini dengan 41 RT tersebar di beberapa kelurahan mengalami genangan air cukup tinggi.

Kelurahan Kampung Melayu menjadi salah satu yang paling parah, dengan 20 RT terendam, diikuti oleh Kelurahan Cawang dengan 9 RT.

Ketinggian air di Jakarta Timur sangat bervariasi, mulai dari 70 cm hingga mencapai 3,5 meter di beberapa lokasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi warga dan upaya penanganan bencana.

Jakarta Timur, Jakarta Selatan juga menghadapi situasi yang cukup serius. Sembilan RT di wilayah ini terendam banjir, dengan ketinggian air yang tercatat antara 30 cm hingga 2,5 meter.

Kelurahan Pejaten Timur menjadi yang paling terdampak di Jakarta Selatan dengan empat RT tergenang. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — Ketenangan warga Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terusik ketika tanggul jebol berubah menjadi petaka bagi warga Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (29/1/2026).

Akibat hujan deras mengguyur Jakarta sejak dua hari ini, air luapan Kali Krukut meluncur deras melalui celah tanggul sementara sepanjang tujuh meter yang jebol, merendam permukiman warga hingga ketinggian 45 sentimeter.

Menurut warga di sana, Pemda setempat tidak pernah mendatangi dan mengawasi tanggul Petogogan sepanjang waktu sehingga penyanggahnya keropos dihantam air luapan kali.

“Saya heran pejabat Jakarta Selatan, terutama Wali Kotanya tidak pernah melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar antisipasi cepat tanggul itu. Mereka lupa kalau saat musim hujan,” tegas Nurali, warga setempat, Sabtu (1/2/2026).

Menurut Nurali, saat jebolnya tanggul itu memaksa puluhan kepala keluarga berjaga di depan pintu rumah guna mengantisipasi debit air yang terus merangkak naik akibat intensitas hujan tak kunjung reda pada waktu itu.

Mereka berkilah bahwa saat ini pejabat berwenang hanya mengurus acara seremonial saja ketimbang tanggung jawab wilayah yang rawan banjir seperti di Petogogan yang akhirnya tanggul tak pernah diawasi akhir jebol.

Sementara itu Komandan Pleton Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wilayah Jakarta Selatan Muhammad Nur mengonfirmasi bahwa luapan Kali Krukut menjadi biang keladi utama genangan di Kelurahan Petogogan.

Meskipun Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan telah berupaya membentengi aliran sungai dengan 1.300 karung pasir dan penyangga kayu dolken, kekuatan arus rupanya jauh lebih besar.

●Data terbaru

Berdasarkan data terbaru per Januari 2026, tanggul di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, memang mengalami jebol akibat intensitas hujan tinggi, yang mengakibatkan banjir di permukiman warga. 

Berikut adalah ringkasan kejadian berdasarkan informasi per 29 Januari 2026:

• Tanggul Jebol: Tanggul di sekitar Kali Krukut, khususnya di Jalan Pulo Raya, Kelurahan Petogogan, tidak mampu menahan debit air yang besar akibat hujan deras.
• Dampak: Banjir merendam pemukiman dengan ketinggian mencapai 45 cm, memaksa warga mengevakuasi barang ke lantai 2 rumah.
• Penanganan: Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan melakukan tindakan darurat dengan menambal tanggul yang jebol menggunakan karung pasir dan kayu.
• Kondisi Infrastruktur: Laporan menunjukkan bahwa tanggul sementara di lokasi tersebut ambruk, yang memicu banjir kembali merendam kawasan tersebut. 

Terkait Pengawasan:
Meskipun perbaikan cepat dilakukan (ditambal karung pasir), kejadian berulangnya banjir di titik yang sama menandakan perlunya pengawasan lebih ketat dan perbaikan permanen pada struktur tanggul Kali Krukut agar tidak terus-menerus jebol saat hujan deras. ●Redaksi/HP