HARIAN PELITA —- Kegiatan penggalian jaringan pipa di Jalan Rawajati Barat, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Terlihat di lokasi proyek pekerjaan melakukan aktivitas pada malam hari pukul 19.00 WIB. Termasuk pekerja yang hanya mengandalkan tenaganya tanpa alat pelindung keselamatan.

Seperti Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, dan mengabaikan keselamatan kerja. Hingga pekerjaan proyek jaringan pipa memicu kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

Galian pipa yang tidak di ketahui dari sumber dana anggarannya, karena tidak terlihat papan informasi sekitar proyek. Bahkan galian tanah juga berserakan.

Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya seolah mengabaikan pekerjaan proyek itu yang sangat merugikan masyarakat akibat pekerjaan yang brutal.

“Masa Pak Wali Kota dan jajaranya tak peduli adanya keresahan masyarakat disana. Pekerjaan proyek perbaikan pipa itu sudah lama berlangsung. Seko juga hanya tidur di kantornya,” tegas Tampubolong sehari-hari melewati jalan tersebut.

Diceritakan Tampubolong bahwa di sepanjang galian di depan permukiman masyarakat, tanah tersebut berserakan dan sangat mengganggu pengendara serta warga.

Bahkan tanah galian yang mengotori ruas jalan tersebut tidak sedikit masuk ke saluran drainse, sehingga menyumbat aliran air.

“Saya berharap ke pihak pelaksana kegiatan boleh melakukan galian tapi jangan sampai ganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari melintas di jalan ini,” tukasnya, Minggu (10/5/2026).

Anehnya lagi para pekerja tak memakai helem proyek, rompi pelindung, sepatu boots dapat memicu kecelakaan para pekerja.

Masyarakat di sana mendesak Wali Kota dan Seko Jakarta Selatan menegur pelaksana proyek yang bekerja amburadul di sana. “Wali Kota dan Seko Muhlisin mungkin hanya asyik dengan acara seremonial,” tutur warga bernama Shinto. ●Redaksi/Geng/02

HARIAN PELITA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali membuat pernyataan untuk warga yang datang ke Jakarta bersamaan arus balik Lebaran 2026 wajib memiliki kemampuan dan tujuan jelas.

Dikatakan Pramono, Jakarta selama ini terbuka untuk siapa saja datang dan mencari kerja bahwa setiap orang harus punya kemampuan agar bisa bekerja dan tidak menjadi beban.

“Jadi bagi siapa pun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka. Tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Pramono tidak ingin ada orang yang merantau ke Jakarta tanpa keahlian, lalu kesulitan hidup di ibu kota.

“Tidak bisa orang kemudian datang tanpa mempunyai kemampuan apa pun dan menjadi beban,” tutur Pramono.

Dikatakannya, ia memastikan tidak akan ada operasi yustisi untuk menertibkan pendatang seperti dulu. Mengajak masyarakat hendak ke Jakarta datang dengan niat bekerja keras dan siap bersaing.

Pramono pun mengaku siap menerima warga siapa saja, tetapi meminta bagi siapa pun yang datang ke Jakarta, mari membuka ruang untuk bekerja keras di Jakarta. Kami akan menerima dengan senang hati, ●Redaksi/RR

HARIAN PELITA — Pemandangan kumuh terlihat jelas ditepi wilayah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur saat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di wilayah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Audrey Azahra menyebutkan sampah yang berantakan mengganggu pemandangan dan bau tak sedap. Apalagi, penampungan sampah tersebut berada di Situ Rawabadung. Situ Rawabadung merupakan destinasi wisata lokal terdapat di Cakung, Jakarta Timur.

“Itu sangat mengganggu masyarakat, kurang baik, mencemarkan udara kurang baik, bau menganggu masyarakat yang lewat situ. Sangat tidak layak karena pemandangan yang tadinya indah jadi rusak,” ungkap Audrey, Sabtu (21/3/2026).

Audrey berharap petugas Dinas Lingkungan Hidup (LH) segera mengangkut sampah yang berserakan saat Lebaran.

Karyawati restoran ini juga menegaskan dampak sampah berserakan bisa menggangu keselamatan pengemudi kendaraan.

“Saran ke petugas kebersihannya segera ditindaklanjuti diangkut atau dibersihkan. Sangat berbahaya kadang sampah ke tengah jalan yang sedang melintas,” kata Audrey.

Selain itu, Yoyo pun mengkritik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kurang maksimal menuntaskan permasalahan sampah terutama di wilayah kelurahan Jatinegara. Menurut dia, pemandangan tidak nyaman dijumpai ketika Lebaran.

Bahkan, ia juga mempertanyakan gaji PNS khususnya petugas LH. Lemahnya pengawasan serta tata kelola sampah menyebabkan penumpukan sampah yang ada disisi Situ Rawabadung.

Yoyo menambahkan seharusnya pihak LH bisa mengendalikan sampah dan menentukan jadwal personnel untuk menjamin kebersihan lingkungan. Ia  menuding pengawasan internal di Dinas LH DKI Jakarta sangat lemah.

“Kurang bagus berserakan bau juga. Kan digaji (Pemprov) kinerjanya kurang optimal. Ini momen Lebaran dibagi juga (jadwal) libur atau cuti. Nggak jadi alasan kan mereka kan diatur juga. Apapun momennya itu atau hari raya mereka tetap bertugas tidak ada alasan sampah menumpuk,” tegasnya. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Pejabat di Jakarta Selafan khususnya Wali Kota tak memiliki ide cemerlang untuk dikembangkan di tengah masyarakat sebagai pejabat pengayom ditengah perkembangan penataan perkotaan.

“Saya kadang heran. Pejabat di Jakarta Selatan hanya tahunya acara seremonial diperbanyak. Meskipun banyak pelanggaran bangunan, mereka tidak mengetahuinya,” tegas Dr Firdaus Turmudzi Mhum mantan Dewan Kota Jakarta Selatan kepada HarianPelita.id, Jumat (20/3/2026).

Menurut Firdaus, contohnya banyaknya bangunan lapangan Padel tak miliki perizinan di wilayah Jakarta Selatan berdiri kenapa jajaran pejabat tidak mengetahuinya.

Artinya pejabat-pejabat khususnya Wali Wali Kota tidak pernah bekerja secara benar sebagai pejabat tinggi di wilayah Jakarta Selatan untuk mengontrol permasalahan pelik di daerahnya.

“Jadi saya bisa menebak, bila pejabat-pejabat hanya mementingkan acara seremonial saja. Tanpa ingin mengetahui permasalahan yang timbul di wilayahnya. Contohnya bangunan lapangan Padel,” tukas Firdaus Turmudzi.

Dikatakannya, jabatan wali kota dan jajarannya hanya untuk jadi “pajangan” saja.

“Kalau begitu buat apa ada wali kota tanpa ada koordinasi dengan instansi terkait. Hanya nurut sama gubernur dan kepala dinas saja,” tegas Ustadz Firdaus Turmudzi.

Contohnya sebanyak 104 lapangan padel di wilayah Jakarta Selatan tak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Terdapat 209 lapangan padel dan 105 unit memiliki izin, sementara 104 unit tidak memiliki izin,” ujarnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 185 dari 397 lapangan padel di ibu kota tidak memiliki izin PBG. Pemerintah Jakarta juga melarang lapangan Padel dibangun di aset yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kemudian juga ada larangan lapangan Padel untuk dibangun di tengah permukiman warga. Untuk lapangan padel yang berada di perumahan warga namun sudah memiliki izin.

“Buat apa ada rapat koordinasi setiap bulan dengan pejabat-pejabat terkait, kalau kasus pendirian lapangan Padel marak tanpa izin kalau Wali Kota tidak mengetahuinya. Sayang sekali yah,” pungkas Firdaus. ●Redaksi/Wjk/HP

HARIAN PELITA — Maraknya bangunan lapangan padel di sejumlah wilayah DKI Jakarta disorot menjadi ajang pemberian izin pungutan liar (Pungli) bagi pejabat terkait. Permainan “kongkalikong” antara pejabat terkait dengan pengusaha Padel.

Menurut laporan Core & Court, Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan lapangan padel terbanyak di Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga patut dicurigai adanya permainan perizinan Padel yang gampang dikeluarkan instansi terkait. Modus terbaru bagi pejabat terkait.

Seperti dilakukan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan yang mengancam menyegel bangunan lapangan padel yang diprotes warga di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan.

Artinya pemberian perizinan lapangan Padel, dicurigai warga sebagai ajang pungli atau korupsi perizinan. Bahkan saat ini sudah terlihat banyak lapangan Padel menyalahi perizinan.

Contoh lain, di wilayah Jakarta Timur tepatnya di Pulomas, lapangan Padel terancam dibongkar karena telah menyalahi perizinan. Sama di Cilandak juga diketahui melanggar perizinan. ●Redaksi/CR

.

HARIAN PELITA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dikecam warga DKI Jakarta akibat membela tindak kriminal yang dilalukan juru parkir (jukir) liar di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat yang mematok tarif parkir gila-gilaan.

Pernyataan kontroversial dari “Si Doel” ini serasa menyakiti hati rakyat karena ia meminta masyarakat untuk memaklumi adanya juru parkir (jukir) liar di Tanah Abang yang memungut uang parkir dengan cara memeras.

Rano dalam komentarnya mengagetkan dan menyebut “peristiwa itu merupakan suatu hal umum yang biasanya terjadi di awal Ramadan”.

“Saya ditanya oleh teman-teman dari media, ‘Pak, bagaimana itu jukir liar di Tanah Abang? Berantakan Tanah Abang?’ Saya bilang, marilah kita pahami ini awal-awal Ramadan biasanya seperti itu,” kata Rano di Jakarta Barat, Rabu, 18 Februari 2026.

Rano menegaskan tengah menertibkan juru parkir tersebut di Tanah Abang dan pasar lainnya.

“Tapi Insyaallah jukir juga di Tanah Abang sudah mulai ditertibkan. Pasar-pasar sudah mulai dirapikan,” ujar Rano.

Sebelumnya, aparat kepolisian menangkap delapan orang juru parkir liar di kawasan Tanah Abang, pada Senin, 16 Februari 2026. 

Delapan orang itu diduga memungut biaya parkir kepada pemilik kendaraan hingga Rp100 ribu.

Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi adanya jukir liar yang memungut biaya parkir hingga Rp100 ribu di kawasan Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, polisi langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban.

“Kami telah mengambil tindakan terkait video viral jukir meminta uang parkir sebesar Rp100 ribu. Dari delapan yang kita amankan ada satu jukir yang viral,” kata Dhimas. ●Redaksi/CR

HARIAN PELITA — Ketenangan warga Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terusik ketika tanggul jebol berubah menjadi petaka bagi warga Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (29/1/2026).

Akibat hujan deras mengguyur Jakarta sejak dua hari ini, air luapan Kali Krukut meluncur deras melalui celah tanggul sementara sepanjang tujuh meter yang jebol, merendam permukiman warga hingga ketinggian 45 sentimeter.

Menurut warga di sana, Pemda setempat tidak pernah mendatangi dan mengawasi tanggul Petogogan sepanjang waktu sehingga penyanggahnya keropos dihantam air luapan kali.

“Saya heran pejabat Jakarta Selatan, terutama Wali Kotanya tidak pernah melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar antisipasi cepat tanggul itu. Mereka lupa kalau saat musim hujan,” tegas Nurali, warga setempat, Sabtu (1/2/2026).

Menurut Nurali, saat jebolnya tanggul itu memaksa puluhan kepala keluarga berjaga di depan pintu rumah guna mengantisipasi debit air yang terus merangkak naik akibat intensitas hujan tak kunjung reda pada waktu itu.

Mereka berkilah bahwa saat ini pejabat berwenang hanya mengurus acara seremonial saja ketimbang tanggung jawab wilayah yang rawan banjir seperti di Petogogan yang akhirnya tanggul tak pernah diawasi akhir jebol.

Sementara itu Komandan Pleton Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wilayah Jakarta Selatan Muhammad Nur mengonfirmasi bahwa luapan Kali Krukut menjadi biang keladi utama genangan di Kelurahan Petogogan.

Meskipun Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan telah berupaya membentengi aliran sungai dengan 1.300 karung pasir dan penyangga kayu dolken, kekuatan arus rupanya jauh lebih besar.

●Data terbaru

Berdasarkan data terbaru per Januari 2026, tanggul di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, memang mengalami jebol akibat intensitas hujan tinggi, yang mengakibatkan banjir di permukiman warga. 

Berikut adalah ringkasan kejadian berdasarkan informasi per 29 Januari 2026:

• Tanggul Jebol: Tanggul di sekitar Kali Krukut, khususnya di Jalan Pulo Raya, Kelurahan Petogogan, tidak mampu menahan debit air yang besar akibat hujan deras.
• Dampak: Banjir merendam pemukiman dengan ketinggian mencapai 45 cm, memaksa warga mengevakuasi barang ke lantai 2 rumah.
• Penanganan: Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan melakukan tindakan darurat dengan menambal tanggul yang jebol menggunakan karung pasir dan kayu.
• Kondisi Infrastruktur: Laporan menunjukkan bahwa tanggul sementara di lokasi tersebut ambruk, yang memicu banjir kembali merendam kawasan tersebut. 

Terkait Pengawasan:
Meskipun perbaikan cepat dilakukan (ditambal karung pasir), kejadian berulangnya banjir di titik yang sama menandakan perlunya pengawasan lebih ketat dan perbaikan permanen pada struktur tanggul Kali Krukut agar tidak terus-menerus jebol saat hujan deras. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA JAKARTA — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong pemerintah provinsi mempercepat pelaksanaan Program Normalisasi Kali di seluruh wilayah Jakarta. Tindakan itu sebagai langkah strategis pengendalian banjir.

Wibi mengungkapkan hal itu saat menghadiri rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) bersama jajaran Wali Kota se-DKI Jakarta dan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Selasa (20/1/2026) lalu.

Dalam rapat itu, normalisasi kali menjadi fokus pembahasan utama. Tujuannya, mempercepat penanganan banjir yang kerap melanda Jakarta saat musim hujan.

Salah satu kendala utama dalam pengendalian banjir, ungkap politisi Partai NasDem itu, yaitu penyempitan alur air akibat pemanfaatan lahan yang tidak semestinya di bantaran kali.

Kondisi tersebut menghambat aliran air dan memperbesar potensi genangan di wilayah padat penduduk.

Wibi secara khusus menyoroti masih menemukan bangunan liar di bantaran kali. Termasuk bangunan bertingkat yang berdiri di sepanjang bantaran kali. Terutama di wilayah Jakarta Selatan.

Konsistensi penertiban dan pengawasan pascanormalisasi kali, tegas dia, menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

“Tugas wali kota adalah menjaga saluran dari bangunan liar,” ujar Wibi.

Menurut dia, Program Normalisasi Kali bukan sekadar proyek fisik. Melainkan sebagai upaya perlindungan bagi warga Jakarta yang setiap tahun harus menanggung kerugian materiil akibat banjir.

Karena itu harus ada sinergi antara Dinas SDA sebagai pelaksana teknis dan pemerintah kota sebagai penguasa wilayah.

Ia juga berharap, koordinasi lintas perangkat daerah semakin kuat. Pelaksanaan normalisasi berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.

Langkah-langkah konkret seperti pengerukan, pelebaran kali, serta pembersihan hambatan aliran air mampu menekan titik-titik genangan secara signifikan.

DPRD DKI Jakarta ingin masyarakat merasakan langsung manfaat normalisasi kali. “Sehingga rasa aman warga saat hujan turun bisa kembali hadir di Jakarta,” pungkas Wibi. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tomy Fudihartono menanggapi dan mengklarifikasi pemberitaan HarianPelita.id, Jumat (9/1/2026) soal panasnya Gedung Kantor Wali Kota Jakarta Selatan akibat trafo terbakar sehingga AC Central tak berfungsi.

Tomy menyebutkan bahwa sejak terjadinya konsleting pada ruang panel dan trafo Blok A Kantor Wali Kota pada 28 Desember 2025 lalu, pihaknya langsung mengambil langkah cepat untuk penanganan perbaikan instalasi kelistrikan tersebut agar tidak mengganggu pelayanan dan aktivitas perkantoran dengan berkoordinasi kepada pihak PLN untuk penyediaan Unit Trafo Berjalan (UGB).

Tetapi Unit Trafo Berjalan (UGB) dari PLN hanya berkapasitas 1.000 KVA, belum dapat mengangkat kekuatan AC di gedung Blok A, sehingga masih panas.

“Kita sudah pinjam Unit Trafo Berjalan (UGB) punya PLN namun belum dapat mengangkat kekuatan AC disejumlah ruang unit kerja. Kita sudah rapatkan dengan mengundang pihak terkait untuk percepatan penanganan dan perencanaan kebutuhan anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran,” ujar Tomy, Jumat (9/1/2026).

Tomy menyebutkan, bahwa saat ini penggantian trafo dan panel listrik dimaksud belum teranggarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, namun akan diusahakan ada pergeseran anggaran sesuai kebutuhan dan hasil kajian dari tim teknis Dinas Nakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Sementara anggaran pergeseran itu, ujar Tommy, diharapkan bisa secepatnya teratasi dan masuk daftar penggantian pada triwulan pertama bulan Januari sampai April 2026 mendatang.

“Semoga semua usulan kita bisa disetujui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita menunggu persetujuannya,” pungkas Tomy. ●Redaksi/Hp

HARIAN PELITA — Memasuki Kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Jalan Raya Prapanca No 9, Kebayoran Baru serasa berada di “oven”.

Bagaimana tidak, gedung megah berlantai 17 itu, di Blok A, saat tak ada lagi AC Central karena trafonya rusak sehingga AC pun tak berfungsi.

Sehingga membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat tidak lagi betah berlama-lama di kantor itu. “Saya paling sudah absen saya keluar. Nggak tahan panasnya, meskipun ada kipas angin, kalah kipasnya,” ujar seorang PNS tak mau disebut namanya kepada HarianPelita.id, Jumat 9 Januari 2026.

PNS dan tamu yang berkunjung karena kantor tersebut merasa kegerahan sehingga mengganggu aktifitasnya saat berada di dalam gedung.

HarianPelita.id, Jumat (9/1/2026) kembali menelusuri sejumlah ruangan kerja dari 17 lantai Blok A di kantor tersebut banyak yang kosong. Ketika dikonfirmasi para PNS itu tak betah berlama-lama di ruangnya.

“Panas Pak. Bukannya kita ga mau masuk ruangan, ruangannya sangat panas dan mengganngu aktifitas kerja,” ujar seorang PNS, Jumat (9/1/2026).

Seorang tamu yang hendak mengurus kepentingan kantornya, justru mengaku tak kuat berlama-lama di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

“Gimana kita betah, panas sekali saat kita masuk ke ruang unit kerja. Apa tidak kepedulian pejabatnya yah,” tutur Aminudin, warga Kelurahan Melawai.

HarianPelita.id hendak mengkonfirmasi sebab akibat kantor tersebut panas, namun pejabat tak ada yang bisa memberikan keterangan resmi.

Menurut informasi, panasnya kantor tersebut karena trafonya rusak pada 28 Desember 2025 silam sehingga mengalami kebakaran.

Diduga rusaknya trafo itu karena kelebihan beban yang tak pernah dikontrol. Pejabatnya sibuk renovasi ruangan saja. ●Redaksi/Alia