HARIAN PELITA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku telah mengeluarkan rekomendasi membekukan sementara kegiatan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Itu dilakukan lantaran PSSI dinilai banyak melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.

Penyebab pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022 lalu berakhir tewas orang. Hingga saat ini total sudah ada 135 jiwa meninggal usai menonton sepakbola di Stadion Kanjuruhan. 

“Ada satu temuan yang cukup serius bahwa tata kelola sepakbola ini tidak dilandasi oleh satu prinsip ketaatan terhadap hukumnya sendiri. Jadi, kami juga sampaikan tadi PSSI juga banyak melakukan pelanggaran aturannya sendiri, aturan yang oleh PSSI, dibuat oleh PSSI dan FIFA,” ungkap Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (3/11/2022). 

Mohammad Choirul Anam menyebut perlunya standarisasi terkait penyelenggara pertandingan sepakbola. Anam mengatakan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo memang telah mengajak FIFA (federasi sepakbola dunia) untuk melakukan pengawasan instrumen-instrumen yang harus dilakukan oleh para penyelenggara. Salah satunya, para penyelenggara harus memiliki lisensi. 

“Kalau dalam tiga bulan (rekomendasi Komnas HAM) tidak dilaksanakan (oleh PSSI) atau tidak memperbaiki lisensi orang-orang di balik para penyelenggara pertandingan, maka kami merekomendasikan agar PSSI dibekukan seluruh aktivitasnya,” kata Mohammad Choirul Anam.

Menurut Anam bila para penyelenggara adalah orang-orang yang berpengalaman dan telah tersertifikasi, maka semua pertandingan sepakbola berjalan dengan profesional. Sehingga, usai pertandingan berakhir, tak ada lagi kejadian di mana ratusan orang meninggal. 

Anam pun paham bakal muncul pertanyaan soal kewenangan Komnas HAM untuk merekomendasikan agar PSSI dibekukan sementara. Oleh sebab itu, Komnas HAM membuat rekomendasi agar Presiden Jokowi menggandeng FIFA dalam pelaksanaannya.

“Kami merekomendasikan kepada Pak Presiden menggandeng FIFA untuk membekukan seluruh aktivitas PSSI. Jadi, bukan pertanyaan begini, ‘memang boleh pemerintah membekukan atau presiden membekukan?’ Ini yang merekomendasikan Komnas HAM, satu institusi independen yang diakui oleh dunia dan FIFA juga tunduk pada instrumen hak asasi manusia,” tutur dia.

Ia menambahkan, bila seandainya FIFA tidak bersedia membantu, maka federasi sepakbola dunia itu harus bertanggung jawab melalui mekanisme HAM. Di sisi lain, Anam juga meminta kepada PSSI agar aktivitasnya disetop sementara waktu. 

“Sehingga, mereka punya kesempatan untuk melakukan sertifikasi terhadap mass commissioner, security officer, panitia pelaksana, maupun juga perangkat pertandingan lainnya,” kata Anam. ●Redaksi/Alia